KOTA PALEMBANG, cimutnews.co.id — Program Kampung Iklim (Proklim) di Kota Palembang kembali menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot). Di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim dan persoalan lingkungan perkotaan, pemerintah menargetkan setiap kelurahan memiliki sedikitnya satu Kampung Proklim.
Namun, fakta yang muncul dalam evaluasi pemerintah menunjukkan tidak semua lokasi Proklim mampu mempertahankan aktivitasnya setelah resmi dibentuk. Kondisi ini memunculkan pertanyaan, apakah pembentukan kampung baru sudah sejalan dengan keberlanjutan program yang telah berjalan?
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Rapat Optimalisasi Kampung Proklim yang dipimpin Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palembang, Dr. Isnaini Madani, Kamis (30/7/2026).
143 Lokasi Sudah Terbentuk
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palembang periode 2015–2025, sebanyak 143 lokasi Proklim telah terbentuk di berbagai wilayah kota.
Menurut Isnaini Madani, Proklim merupakan program nasional yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat yang aktif melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
“Program Kampung Proklim merupakan program nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang aktif menjaga lingkungan. Target kita ke depan, minimal setiap kelurahan memiliki satu Kampung Proklim,” ujarnya.
Untuk mencapai target tersebut, Pemkot Palembang menyiapkan percepatan pembentukan kampung baru sekaligus meningkatkan kualitas lokasi Proklim yang sudah ada.
Evaluasi Pemerintah Ungkap Aktivitas Mulai Menurun
Di balik capaian ratusan Kampung Proklim tersebut, hasil evaluasi pemerintah menunjukkan adanya tantangan yang tidak bisa diabaikan.
Sejumlah lokasi Proklim dilaporkan mengalami penurunan aktivitas setelah proses pembentukan selesai. Pemerintah menyebut kondisi itu dipengaruhi keterbatasan anggaran dan belum optimalnya pemeliharaan program oleh masyarakat.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, keberhasilan sebuah Kampung Proklim memang tidak hanya ditentukan saat proses penilaian atau pembentukan berlangsung. Keberlanjutan kegiatan lingkungan, partisipasi warga, hingga dukungan pemerintah di tingkat kelurahan menjadi faktor yang menentukan apakah program tersebut benar-benar hidup dalam keseharian masyarakat.
Hingga kini, belum semua lokasi Proklim memiliki aktivitas yang berjalan secara konsisten. Belum ada penjelasan rinci mengenai berapa jumlah lokasi yang mengalami penurunan aktivitas maupun bentuk evaluasi lanjutan yang akan diterapkan terhadap kampung-kampung tersebut.
Strategi Naik Kelas dan Perluasan Program
Sebagai langkah perbaikan, Pemkot Palembang menyiapkan dua strategi utama, yakni ekstensifikasi dan intensifikasi.
Ekstensifikasi dilakukan dengan membentuk Kampung Proklim baru di kelurahan yang belum memiliki lokasi Proklim.
Sementara intensifikasi diarahkan untuk meningkatkan status Kampung Proklim dari kategori Pratama dan Madya menjadi Utama hingga Lestari.
Menurut Isnaini, peningkatan status sangat bergantung pada aksi nyata masyarakat.
Mulai dari konservasi air, pemanenan air hujan, penanaman pohon, pengelolaan sampah rumah tangga, hingga kegiatan pengomposan menjadi indikator utama dalam penilaian.
“Semakin aktif masyarakat, semakin besar peluang meraih predikat yang lebih tinggi,” katanya.
Peran Warga Menjadi Penentu
Program Kampung Proklim pada dasarnya berbasis partisipasi masyarakat.
Karena itu, keberhasilannya tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga konsistensi warga dalam menjalankan berbagai kegiatan lingkungan secara berkelanjutan.
Sejumlah pemerhati lingkungan menilai program seperti Proklim memiliki manfaat besar jika mampu membangun budaya menjaga lingkungan di tingkat permukiman. Sebaliknya, apabila aktivitas hanya berlangsung saat penilaian berlangsung, manfaat jangka panjang diduga tidak akan optimal dirasakan masyarakat.
Di sisi lain, sejumlah warga mengaku kegiatan lingkungan biasanya lebih aktif ketika ada pendampingan atau perlombaan. Setelah itu, intensitas kegiatan di beberapa wilayah cenderung menurun karena keterbatasan fasilitas maupun dukungan operasional.
Biopori Diusulkan Masuk Persyaratan Bangunan
Selain memperkuat pemberdayaan masyarakat, Pemkot Palembang juga mulai mengarahkan kebijakan mitigasi perubahan iklim melalui regulasi pembangunan.
Salah satu usulan yang mengemuka ialah menjadikan penyediaan lubang resapan biopori sebagai persyaratan bagi bangunan komersial seperti hotel dan pabrik.
Langkah tersebut dinilai dapat membantu meningkatkan daya serap air ke dalam tanah sekaligus mengurangi potensi genangan yang kerap terjadi saat curah hujan tinggi.
Pemerintah meminta Dinas PUPR mengkaji usulan tersebut sebagai bagian dari pembangunan kota yang lebih ramah lingkungan.
Masih Menjadi Pekerjaan Rumah
Perubahan iklim kini tidak lagi menjadi isu global semata, tetapi telah dirasakan melalui meningkatnya suhu udara, perubahan pola hujan hingga potensi banjir perkotaan.
Karena itu, keberadaan Kampung Proklim memiliki peran penting sebagai benteng pertama adaptasi lingkungan berbasis masyarakat.
Meski demikian, tantangan terbesar bukan sekadar menambah jumlah kampung baru, melainkan memastikan seluruh lokasi yang telah terbentuk tetap aktif dan memberikan manfaat nyata bagi warga.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah target satu kelurahan satu Kampung Proklim akan mampu diiringi dengan keberlanjutan program di lapangan, atau justru menyisakan pekerjaan rumah baru dalam menjaga semangat masyarakat untuk terus merawat lingkungannya? (Poerba)
Berita Terkait :
