PAGAR ALAM, cimutnews.co.id — Pemerintah Kota Pagar Alam mulai mematangkan persiapan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) 2026 dengan menempatkan lima organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai lokus prioritas penilaian.
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang digelar Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam di Ruang Rapat Besemah Tige Setdako Pagar Alam, Selasa (15/9/2026). Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam Zaily Oktosab Fitri Abidin.
Lima OPD Menjadi Lokus Prioritas PEKPPP Pagar Alam
Rapat persiapan PEKPPP Pagar Alam diawali dengan paparan dari masing-masing OPD terkait. Paparan tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana kesiapan dan kinerja unit pelayanan publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Lima OPD yang ditetapkan sebagai lokus prioritas meliputi:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Dinas Kesehatan;
- Dinas Sosial;
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil); dan
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Penetapan lokus tersebut membuat persiapan tidak berhenti pada aspek administratif. Setiap perangkat daerah perlu memastikan unit pelayanan yang berada di bawahnya mampu menunjukkan praktik pelayanan yang dapat diukur, dilihat, dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Enam Aspek Pelayanan Jadi Perhatian
Sekda Pagar Alam Zaily Oktosab Fitri Abidin menekankan agar OPD yang menjadi lokus prioritas segera membenahi sekaligus melengkapi berbagai kekurangan pada unit layanan publik.
Menurut dia, perangkat daerah tidak cukup hanya mengejar terpenuhinya indikator penilaian. Yang lebih penting adalah membangun budaya pelayanan yang profesional, cepat, ramah, dan akuntabel.
Dalam pembahasan tersebut, aspek yang menjadi perhatian mencakup enam indikator utama, yakni:
- kebijakan pelayanan;
- sumber daya manusia (SDM);
- sarana dan prasarana;
- sistem informasi pelayanan;
- konsultasi dan pengaduan; serta
- inovasi pelayanan publik.
Keenam aspek itu menunjukkan bahwa evaluasi pelayanan publik tidak semata-mata berkaitan dengan keberadaan dokumen atau kelengkapan fasilitas. Kualitas SDM, akses informasi, mekanisme pengaduan hingga kemampuan menghadirkan inovasi juga menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan layanan.
Evaluasi Bukan Sekadar Memenuhi Indikator
Persiapan PEKPPP 2026 menjadi momentum bagi Pemkot Pagar Alam untuk melihat pelayanan dari sisi yang lebih luas. Dokumen dan fasilitas memang diperlukan, tetapi implementasinya di ruang pelayanan menjadi bagian yang menentukan pengalaman masyarakat ketika berhadapan dengan pemerintah.
Karena itu, arahan Sekda agar setiap lokus membenahi kekurangan dapat dibaca sebagai upaya mendorong OPD melakukan evaluasi internal sebelum proses validasi berlangsung. Langkah tersebut penting agar persoalan pelayanan tidak baru diketahui ketika evaluasi dilakukan.
Zaily juga meminta seluruh lokus penilaian yang menjadi prioritas peningkatan pelayanan untuk memastikan fasilitas dan unsur pendukung penilaian dapat dipenuhi secara maksimal.
“Mari kita tunjukkan performa terbaik demi pelayanan publik yang akuntabel dan berkualitas,” pesan Zaily.
Dampaknya Langsung Dirasakan Masyarakat
Lima OPD yang menjadi lokus memiliki karakter layanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar warga. Pendidikan dan kesehatan berkaitan dengan layanan sosial dasar, sementara Dinas Sosial berhubungan dengan perlindungan serta pelayanan sosial masyarakat.
Di sisi lain, Disdukcapil menangani kebutuhan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sedangkan DPMPTSP berkaitan dengan pelayanan perizinan dan penanaman modal. Dengan karakter tersebut, peningkatan kualitas layanan pada lima lokus berpotensi memberikan dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
Perbaikan sistem informasi, misalnya, dapat membantu masyarakat memperoleh informasi layanan dengan lebih mudah. Begitu pula mekanisme konsultasi dan pengaduan yang jelas dapat memperpendek jarak antara warga dengan penyelenggara pelayanan ketika muncul persoalan.
Dari Evaluasi Menuju Budaya Pelayanan
Secara substantif, tantangan PEKPPP bukan hanya bagaimana OPD memperoleh penilaian yang baik, melainkan bagaimana hasil evaluasi diterjemahkan menjadi perbaikan layanan yang berkelanjutan.
Ada perbedaan antara pelayanan yang sekadar memenuhi standar secara administratif dan pelayanan yang benar-benar memberikan kepastian kepada masyarakat. Pelayanan yang baik membutuhkan prosedur yang jelas, petugas yang memahami tugasnya, fasilitas yang memadai, informasi yang mudah diakses, serta kanal pengaduan yang benar-benar berfungsi.
Karena itu, persiapan yang dilakukan sebelum validasi menjadi tahap penting. Jika setiap kekurangan dipetakan dan diperbaiki sejak awal, evaluasi dapat berfungsi bukan hanya sebagai proses penilaian, tetapi juga sebagai instrumen untuk menemukan titik lemah pelayanan.
Enam Indikator Menyentuh Pengalaman Warga
Salah satu hal penting dari persiapan PEKPPP Pagar Alam adalah cakupan indikator yang tidak hanya melihat sisi internal pemerintah. Sistem informasi, konsultasi, pengaduan, sarana-prasarana dan inovasi pada akhirnya berkaitan langsung dengan bagaimana masyarakat menerima sebuah layanan.
Artinya, kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh seberapa lengkap sebuah OPD memiliki aturan. Ukuran yang lebih nyata adalah apakah masyarakat memperoleh layanan yang mudah dipahami, dapat diakses, memiliki kepastian, serta tersedia ruang untuk menyampaikan keluhan ketika layanan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Dengan demikian, agenda validasi 2026 dapat menjadi titik evaluasi sekaligus kesempatan bagi lima OPD prioritas untuk memperkuat kualitas layanan secara lebih sistematis.
Pemkot Pagar Alam Diminta Menunjukkan Performa Terbaik
Sekda menegaskan seluruh OPD yang menjadi lokus prioritas agar tidak menunda pembenahan. Setiap fasilitas dan komponen pendukung pelayanan yang menjadi bagian penilaian diharapkan dapat dipenuhi secara maksimal.
Persiapan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan publik di Kota Pagar Alam bergerak dari sekadar pemenuhan indikator menuju pelayanan yang konsisten, profesional, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, keberhasilan evaluasi pelayanan publik bukan hanya tercermin dalam hasil penilaian pemerintah, tetapi juga dari perubahan kualitas layanan yang dirasakan warga dalam aktivitas sehari-hari. (Hafis)
Berita Terkait :
Pemkot Pagar Alam Ikuti Forum Komdigi 2025, Bahas Masa Depan Digital Indonesia
Kasus KDRT Maut di Pagaralam Picu Sorotan, Perlindungan Perempuan Dipertanyakan
Terungkap, 64 Pramuka Pagar Alam Siap Berangkat ke Jambore, Tapi Pembinaan Berkelanjutan Belum Banyak Dibahas
Serapan Anggaran Dievaluasi, Percepatan Program Pagar Alam Jadi Sorotan
