
PALEMBANG, cimutnews.co.id — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Selatan mulai memanaskan mesin politik internalnya menjelang agenda politik mendatang.
Melalui Uji Kelayakan dan Kepatuhan (UKK) yang digelar di Hotel Santika Premiere Bandara Palembang, Kamis (30/4/2026), DPP PKB mulai menguji para kandidat calon ketua DPC di tujuh daerah.
Namun di tengah klaim mencari pemimpin yang dekat dengan rakyat, sejumlah kader dan pengamat menilai tantangan terbesar PKB justru terletak pada konsolidasi nyata di akar rumput.
Lalu, apakah UKK ini benar-benar menjadi alat penyaringan kualitas kader, atau hanya formalitas pergantian struktur?
DPP PKB Mulai Bedah Figur Calon Ketua DPC
Pada hari pertama pelaksanaan UKK, tujuh DPC yang mengikuti proses pendalaman meliputi OKU Timur, OKU Selatan, OKU, Pagar Alam, Musi Rawas Utara, Banyuasin, dan Ogan Ilir.
Proses ini disebut menjadi instrumen penting bagi DPP PKB untuk menilai loyalitas, komitmen, hingga karakter kepemimpinan calon ketua DPC.
Ketua DPP PKB Bidang Eksekutif dan Legislatif, Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim, turun langsung memantau jalannya UKK tersebut.
Ia didampingi sejumlah elite DPP PKB, di antaranya Ahmad Imam Syukri, Lalu Hardian Irfan, dan Idham Arsyad.
PKB Klaim Cari Pemimpin yang Hadir untuk Warga
Dalam arahannya, Gus Halim menegaskan bahwa PKB tidak mencari ketua partai yang hanya aktif secara administratif atau sekadar tampil di media sosial.
Menurutnya, figur pemimpin PKB harus mampu hadir langsung di tengah masyarakat.
“PKB harus datang ke rumah-rumah warga, bukan hanya menampakkan diri di media sosial,” ujar Abdul Halim Iskandar.
Ia juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang memahami keberagaman sosial dan mampu merangkul seluruh komunitas masyarakat.
Sementara Ketua DPW PKB Sumsel, Nasrul Halim, menyebut UKK menjadi bagian penting dalam memperkuat target elektoral PKB pada pemilu mendatang.
Seleksi Ketat, Tapi Kaderisasi Dinilai Belum Merata
Namun fakta di lapangan menunjukkan, tantangan PKB di sejumlah daerah bukan hanya soal memilih ketua DPC.
Berdasarkan temuan di lapangan, sejumlah kader mengaku aktivitas partai di tingkat bawah masih belum sepenuhnya konsisten pasca momentum pemilu.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan sebagian masyarakat yang menilai kehadiran partai politik sering kali lebih terlihat menjelang kontestasi politik dibanding saat warga menghadapi persoalan sehari-hari.
“Kalau bicara dekat dengan rakyat, masyarakat tentu ingin melihat kerja nyatanya terus berjalan, bukan hanya saat ada agenda partai,” ujar seorang warga Banyuasin yang mengaku mengikuti perkembangan politik lokal.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah proses UKK benar-benar mampu melahirkan pemimpin yang aktif bekerja di tengah masyarakat atau hanya memperkuat struktur formal partai?
Harapan Besar dari Kader Muda PKB
Sejumlah kader muda PKB di Sumsel mengaku berharap proses UKK tidak hanya menilai loyalitas, tetapi juga rekam jejak sosial para kandidat.
Menurut mereka, figur pemimpin partai ke depan harus lebih adaptif terhadap persoalan masyarakat, terutama isu ekonomi, lapangan pekerjaan, hingga pelayanan publik.
“Sekarang masyarakat lebih kritis. Ketua partai harus benar-benar turun, bukan hanya dikenal lewat baliho,” ujar seorang kader muda PKB di Palembang.
Hingga kini, belum semua daerah disebut memiliki dinamika organisasi yang aktif dan solid secara merata.
PKB Hadapi Tantangan Kepercayaan Publik
Pengamat politik lokal menilai langkah DPP PKB menggelar UKK secara langsung menunjukkan upaya memperkuat kontrol pusat terhadap kualitas kepemimpinan daerah.
Namun tantangan terbesar partai politik saat ini bukan hanya memenangkan kursi legislatif, melainkan menjaga kepercayaan publik yang mulai kritis terhadap pola kerja partai.
Apalagi, masyarakat kini cenderung menilai partai dari dampak nyata di lapangan, bukan hanya narasi politik dan aktivitas seremonial.
Jika proses UKK hanya berhenti pada formalitas administratif, sejumlah pengamat menilai target peningkatan elektoral PKB bisa menghadapi hambatan di akar rumput.
Pelaksanaan UKK PKB Sumsel memang menjadi langkah penting dalam menentukan arah kepemimpinan partai di daerah.
Namun di tengah tingginya ekspektasi kader dan masyarakat, pekerjaan besar justru dimulai setelah proses seleksi selesai.
Apakah figur-figur yang terpilih nantinya benar-benar mampu hadir di tengah persoalan warga, atau justru kembali terjebak dalam pola politik lama?
Hingga kini, pertanyaan itu masih belum sepenuhnya terjawab. (Timred/CN)

















