KOTA PALEMBANG, cimutnews.co.id — Peran mahasiswa kembali didorong untuk lebih aktif dalam mengawal kebijakan publik. Bukan hanya sebagai kelompok akademik, mahasiswa dinilai memiliki posisi strategis untuk menyampaikan kritik, gagasan, sekaligus menawarkan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Pesan itu mengemuka dalam Diskusi Publik PASA Festival 5.0 yang digelar di Aula Gedung Pascasarjana Kampus Bukit Besar Palembang, Universitas Sriwijaya (Unsri), Sabtu (29/8/2026).
Sekitar 250 peserta dari sejumlah perguruan tinggi mengikuti forum yang mengangkat tema “Reaktualisasi Peran Strategis Mahasiswa dalam Mengawal Kebijakan Publik Menuju Indonesia Emas 2045.”
Namun, di balik ajakan agar mahasiswa semakin kritis, terdapat pertanyaan yang tidak kalah penting: seberapa jauh gagasan mahasiswa benar-benar masuk ke dalam proses kebijakan publik?
Pertanyaan itu menjadi relevan karena kritik dan masukan mahasiswa pada akhirnya tidak cukup hanya disampaikan dalam ruang diskusi. Ada tantangan lebih besar, yakni memastikan gagasan tersebut memiliki jalur untuk didengar, diuji, dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.
Pemerintah: Mahasiswa Harus Berbasis Data
Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang, Ir. H. Akhmad Bastari, ST., MT., IPM., ASEAN Eng., yang membuka sekaligus menjadi narasumber kegiatan, menilai mahasiswa memiliki posisi penting sebagai kelompok intelektual.
Menurut Bastari, mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat yang dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap proses pembangunan dan penyusunan kebijakan.
“Mahasiswa tidak hanya memiliki posisi sebagai kelompok akademik, tetapi juga merupakan bagian dari masyarakat yang dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap proses pembangunan dan penyusunan kebijakan publik,” ujar Bastari.
Ia menekankan, keterlibatan mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik sebaiknya dilakukan secara konstruktif.
Kajian akademik, data, etika, serta kemampuan menawarkan solusi disebut menjadi modal penting agar kritik yang disampaikan tidak berhenti pada perdebatan, tetapi dapat memberikan masukan yang lebih terukur.
“Peran mahasiswa perlu diarahkan secara konstruktif dengan mengedepankan kajian akademik, data, etika, serta solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” katanya.
Namun Fakta di Lapangan Menunjukkan Tantangannya Tidak Sederhana
Namun fakta di lapangan menunjukkan, menjadi kelompok intelektual sekaligus pengawas kebijakan bukan pekerjaan sederhana.
Mahasiswa harus berhadapan dengan persoalan publik yang semakin kompleks, mulai dari ekonomi, pendidikan, lapangan kerja, lingkungan, pelayanan publik hingga persoalan sosial yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Di sisi lain, tidak setiap kritik otomatis berubah menjadi kebijakan.
Ada proses panjang yang harus dilalui, mulai dari pengumpulan data, kajian akademik, komunikasi dengan pemangku kepentingan, hingga memastikan rekomendasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, dorongan agar mahasiswa berpikir kritis perlu diikuti ruang partisipasi yang nyata.
Tanpa jalur partisipasi yang jelas, diskusi mengenai kebijakan publik berpotensi hanya menjadi pertukaran gagasan di dalam forum, sementara keputusan akhir tetap berada di ruang yang berbeda.
Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah ruang dialog antara mahasiswa, pemerintah dan legislatif akan berlanjut setelah kegiatan berakhir?
Hingga kini, belum semua gagasan yang muncul dari berbagai forum mahasiswa dapat diketahui bagaimana tindak lanjutnya. Karena itu, ukuran keberhasilan kegiatan semacam ini bukan hanya jumlah peserta yang hadir, tetapi juga apakah ada gagasan yang kemudian masuk ke pembahasan kebijakan.
Pemerintah, Akademisi, DPRD dan Mahasiswa Duduk Satu Meja
PASA Festival 5.0 menghadirkan empat unsur dalam satu forum.
Selain Akhmad Bastari, hadir Dosen FISIP Universitas Sriwijaya Khairunnas, S.IP., M.I.Pol., Wakil Ketua DPRD Kota Palembang M. Hidayat, SE., M.Si., serta Ketua BEM FISIP Universitas Sriwijaya Dimas Satrio Widagdo.
Komposisi tersebut menarik karena mempertemukan pihak yang memiliki perspektif berbeda dalam melihat kebijakan publik.
Pemerintah berada pada posisi pelaksana kebijakan. Legislatif memiliki fungsi representasi dan pengawasan. Akademisi berperan dalam kajian berbasis pengetahuan, sementara mahasiswa menjadi salah satu kelompok masyarakat yang diharapkan mampu menyuarakan persoalan publik secara kritis.
Pertemuan keempat unsur tersebut sebenarnya membuka peluang untuk membahas persoalan masyarakat secara lebih konkret.
Namun, fakta pentingnya justru terletak pada apa yang terjadi setelah forum selesai.
Apakah gagasan yang muncul akan menjadi bahan pembahasan lanjutan? Atau hanya berhenti sebagai materi diskusi?
Jawabannya tentu membutuhkan proses dan bukti tindak lanjut.
Indonesia Emas 2045 Tak Cukup dengan Generasi Kompeten
Bastari juga mengaitkan peran mahasiswa dengan agenda Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan generasi muda yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga integritas, kepedulian sosial dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman.
“Menuju Indonesia Emas 2045 dibutuhkan generasi muda yang memiliki kompetensi, integritas, kepedulian sosial, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menempatkan mahasiswa bukan sekadar sebagai calon tenaga kerja, melainkan calon pemimpin yang diharapkan mampu memahami persoalan masyarakat.
Di titik ini, kemampuan membaca data menjadi penting.
Kritik tanpa data berisiko kehilangan kekuatan. Sebaliknya, data tanpa keberanian untuk menyuarakan persoalan juga tidak otomatis menghasilkan perubahan.
Karena itu, peran mahasiswa dalam kebijakan publik membutuhkan kombinasi antara kemampuan akademik, keberanian bersuara, etika, dan pemahaman terhadap kondisi masyarakat.
PASA Festival Masuk Tahun Kelima
Ketua Pelaksana PASA Festival 5.0, Suci Pratiwi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan yang kini memasuki penyelenggaraan tahun kelima.
Menurut Suci, PASA Festival tidak hanya diarahkan pada pengembangan kemampuan akademik mahasiswa.
Kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk mengembangkan potensi nonakademik, kreativitas, kemampuan berkompetisi dan jejaring antarmahasiswa.
“PASA Festival merupakan agenda tahunan yang telah memasuki penyelenggaraan tahun kelima dan menjadi bagian dari upaya pengembangan kemampuan akademik maupun nonakademik mahasiswa,” jelasnya.
Selain diskusi publik, kegiatan juga diisi berbagai perlombaan kemahasiswaan yang melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi.
Dengan demikian, PASA Festival tidak hanya menjadi ruang pertukaran gagasan, tetapi juga mempertemukan mahasiswa dari latar belakang perguruan tinggi yang berbeda.
Pertanyaan Besarnya Justru Setelah Acara Berakhir
Sekitar 250 peserta telah mengikuti diskusi mengenai peran strategis mahasiswa.
Pemerintah menyampaikan pentingnya kritik berbasis data. Akademisi membawa perspektif keilmuan. Legislatif hadir sebagai bagian dari proses representasi masyarakat. Sementara mahasiswa didorong untuk mengambil peran lebih besar.
Namun, ukuran paling penting dari sebuah forum kebijakan publik bukan hanya siapa yang hadir atau seberapa banyak peserta yang mengikuti acara.
Yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelahnya.
Apakah mahasiswa memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan hasil kajian mereka? Apakah pemerintah dan legislatif membuka kanal tindak lanjut yang jelas? Dan apakah gagasan mahasiswa benar-benar dapat memengaruhi kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat?
Hingga kini, pertanyaan tersebut masih terbuka.
PASA Festival 5.0 setidaknya telah membuka ruang pertemuan. Tantangan berikutnya adalah memastikan ruang tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi berkembang menjadi partisipasi publik yang nyata.
Sebab menuju Indonesia Emas 2045, mahasiswa tidak hanya membutuhkan panggung untuk berbicara.
Mereka juga membutuhkan ruang agar suara, data, kritik dan gagasan benar-benar diperhitungkan. (Poerba)
Berita Terkait :
Sinergi Jelang HUT Bhayangkara ke-79, Polda Sumsel Gandeng DPD PJS Wujudkan Kamtibmas
Fun Game Old Star Sumsel Meriahkan Idul Fitri di Stadion Jakabaring Libatkan Wali Murid
TPPO Palembang: 14 Warga Dipulangkan dari Kamboja, Polda Sumsel Dalami Jaringan
Pengamanan Jumat Agung Sumsel 2026 Berjalan Humanis, 2.671 Personel Jaga 404 Gereja
