
KAYUAGUNG, cimutnews.co.id — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meninjau kesiapan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Senin (31/8/2026).
Peninjauan berlangsung di Kantor Manggala Agni Daops Sumatera XVII/OKI, Kayuagung. Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Bupati OKI Muchendi Mahzareki.
Pertemuan membahas kondisi wilayah yang rawan karhutla, kesiapan personel dan sarana prasarana, hingga strategi mempercepat penanganan kebakaran di lapangan.
Raja Juli mengatakan penurunan jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah menjadi perkembangan positif. Namun, kondisi tersebut belum menjadi alasan untuk mengurangi kewaspadaan, terutama di wilayah yang memiliki lahan gambut.
Menurutnya, pencegahan dan deteksi dini menjadi kunci dalam pengendalian karhutla. Seluruh unsur diminta bergerak cepat sebelum api berkembang dan meluas.
“Kunci pengendalian karhutla adalah pencegahan dan deteksi dini. Kita harus memastikan seluruh unsur bergerak cepat sebelum api membesar, terutama di kawasan gambut yang memiliki tingkat kerawanan tinggi,” ujar Raja Juli.
Ia juga mengingatkan karakteristik lahan gambut yang membuat api dapat tetap membara di bawah permukaan meski tidak terlihat. Kondisi tersebut membuat proses pendinginan dan pembasahan harus dilakukan secara intensif serta berulang.
“Hotspot ini bukan berarti tidak ada asap. Karena sifatnya gambut, meski tidak ada api, masih ada asapnya,” katanya.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa hotspot yang terdeteksi melalui satelit perlu diverifikasi terlebih dahulu sebelum dikategorikan sebagai kebakaran.
Verifikasi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sarana, termasuk helikopter dan drone, untuk memastikan kondisi titik yang terpantau dari udara.
Di Sumatera Selatan, dari 37 hotspot berkekuatan tinggi yang terpantau, hasil verifikasi menunjukkan 11 titik merupakan fire spot. Pemerintah menargetkan seluruh titik tersebut segera dikendalikan.
Selain upaya pemadaman, pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca (OMC) dengan memanfaatkan potensi hujan berdasarkan informasi BMKG pada 1-6 September 2026.
“Di bulan September ini kita masih akan berjibaku untuk memadamkan,” ujar Suharyanto.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan bahwa pengendalian karhutla membutuhkan sinergi lintas wilayah dan sektor. Penanganan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri karena karakter kebakaran hutan dan lahan membutuhkan koordinasi berbagai unsur.
“Sumatera Selatan tidak bisa menangani karhutla sendiri-sendiri. Kita harus bergerak dalam satu komando dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, TNI, Polri, Manggala Agni dan masyarakat,” katanya.
Di OKI, penguatan kesiapsiagaan menjadi perhatian karena luas wilayah serta karakter lahannya yang banyak berupa rawa dan gambut.
Bupati OKI Muchendi Mahzareki mengatakan kondisi tersebut membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk dunia usaha, terutama dalam memperkuat personel, sarana prasarana serta sistem deteksi dini.
“OKI memiliki wilayah yang sangat luas dan karakter lahan yang sebagian besar berupa rawa dan gambut. Karena itu, kami membutuhkan penguatan kolaborasi, personel, sarana prasarana dan deteksi dini,” ujar Muchendi.
Menurut Muchendi, keterlibatan perusahaan juga menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan pengendalian karhutla di wilayah OKI. Sejumlah perusahaan telah membentuk dan menyiagakan personel serta regu inti untuk mendukung penanganan di lapangan.
“Perusahaan juga kami dorong untuk mengambil peran. Saat ini telah dibentuk 176 personel KTPA dan 1.470 regu inti perusahaan yang siap mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan,” katanya.
Muchendi menambahkan, penanganan karhutla tidak hanya bertumpu pada pemadaman ketika api sudah muncul. Pencegahan, deteksi dini, kecepatan penyampaian informasi serta mobilisasi personel menjadi bagian penting dalam mempercepat respons.
Pemkab OKI memastikan koordinasi bersama TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha terus diperkuat. Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat respons terhadap titik api sekaligus mencegah kebakaran meluas di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.(Asep)

















