KOTA PALEMBANG, cimutnews.co.id — Upaya mempercepat capaian imunisasi tahun 2026 kembali menjadi perhatian pemerintah daerah. Ketua TP PKK Kota Palembang, Dewi Sastrani, mengikuti Rapat Koordinasi Lintas Sektor Tingkat Daerah yang digelar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia secara daring, Senin (31/8/2026).
Rakor tersebut tidak sekadar membahas target imunisasi. Pemerintah daerah didorong memperkuat kerja bersama lintas sektor agar layanan imunisasi rutin benar-benar menjangkau masyarakat secara lebih merata.
Namun, di balik agenda penguatan komitmen tersebut, terdapat persoalan yang tidak kalah penting: seberapa jauh koordinasi antarlembaga mampu diterjemahkan menjadi pelayanan imunisasi yang benar-benar mudah diakses masyarakat?
Fokus pada Percepatan Capaian Imunisasi
Rapat koordinasi tersebut mengangkat agenda arah kebijakan konvergensi lintas sektor serta penguatan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat capaian imunisasi.
Keterlibatan pemerintah daerah menjadi penting karena pelaksanaan imunisasi tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan.
Ada aspek pendataan masyarakat, sosialisasi, pelayanan di tingkat bawah hingga keterlibatan berbagai perangkat daerah yang dapat menentukan apakah program tersebut menjangkau kelompok sasaran atau tidak.
Dalam konteks itu, sinergi lintas sektor menjadi salah satu pendekatan yang didorong dalam rakor tersebut.
Pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarperangkat daerah untuk mendukung peningkatan cakupan imunisasi rutin.
Bukan Sekadar Mengejar Angka
Imunisasi pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang persentase cakupan.
Di lapangan, keberhasilan program juga berkaitan dengan kemampuan pelayanan menjangkau anak-anak dan masyarakat yang berada jauh dari pusat pelayanan, termasuk kelompok yang berpotensi terlewat dalam pendataan atau pelayanan rutin.
Karena itu, peningkatan cakupan membutuhkan lebih dari sekadar pelaksanaan kegiatan imunisasi.
Fakta pentingnya adalah bagaimana memastikan masyarakat mengetahui jadwal pelayanan, memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan, serta mendapatkan informasi yang memadai mengenai pentingnya imunisasi.
Di sisi lain, kondisi berbeda bisa dirasakan oleh masyarakat yang menghadapi kendala akses, informasi maupun keterjangkauan layanan.
Peran Lintas Sektor Jadi Kunci
Rakor Kementerian Kesehatan tersebut menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai bagian penting dari percepatan program imunisasi nasional.
Pemerintah daerah diharapkan tidak berjalan sendiri. Perangkat daerah dan unsur terkait perlu memiliki peran yang saling mendukung agar pelayanan imunisasi dapat berlangsung lebih efektif.
Ketua TP PKK Kota Palembang, Dewi Sastrani, turut mengikuti agenda tersebut sebagai bagian dari keterlibatan unsur daerah dalam penguatan program imunisasi.
Kehadiran unsur TP PKK juga menunjukkan bahwa upaya peningkatan imunisasi membutuhkan pendekatan yang dekat dengan keluarga dan masyarakat.
Sebab, keputusan membawa anak mendapatkan imunisasi pada akhirnya berada sangat dekat dengan kehidupan keluarga sehari-hari.
Tantangan yang Belum Terjawab
Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah program kesehatan tidak cukup diukur dari seberapa sering rapat koordinasi digelar.
Yang lebih menentukan adalah hasil setelah koordinasi tersebut diterapkan.
Apakah akses pelayanan menjadi lebih mudah? Apakah kelompok masyarakat yang selama ini sulit terjangkau mulai mendapatkan pelayanan? Apakah informasi mengenai imunisasi benar-benar sampai kepada keluarga?
Hingga kini, belum semua pertanyaan tersebut terjawab dalam informasi yang disampaikan mengenai rakor tersebut.
Belum ada penjelasan rinci mengenai capaian imunisasi Kota Palembang tahun 2026, kelompok sasaran yang masih membutuhkan perhatian khusus, maupun wilayah mana yang dinilai masih menghadapi tantangan dalam pencapaian cakupan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai langkah konkret yang akan dilakukan setelah penguatan komitmen lintas sektor tersebut.
Dari Rakor ke Pelayanan Nyata
Rapat koordinasi dapat menjadi titik awal untuk menyatukan langkah. Tetapi pekerjaan sesungguhnya berada setelah agenda tersebut selesai.
Pemerintah daerah perlu memastikan hasil koordinasi diterjemahkan menjadi langkah yang terukur, terutama dalam menjangkau masyarakat yang belum memperoleh layanan imunisasi secara optimal.
Berdasarkan informasi yang tersedia, arah kebijakan saat ini menekankan kolaborasi dan pemerataan pelayanan.
Tantangannya adalah memastikan kebijakan tersebut tidak berhenti pada koordinasi administratif, tetapi benar-benar terlihat dalam pelayanan yang diterima masyarakat.
Terlebih, imunisasi menyangkut perlindungan kesehatan anak. Celah kecil dalam cakupan pelayanan dapat menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.
Karena itu, perkembangan capaian imunisasi Palembang sepanjang 2026 patut terus dicermati.
Apakah penguatan koordinasi lintas sektor ini akan mampu meningkatkan cakupan imunisasi secara nyata dan merata, atau masih menyisakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan?
Pertanyaan tersebut kini berada pada tahap pelaksanaan di lapangan. (Poerba)
Sumber: Kementerian Kesehatan RI / Pemerintah Kota Palembang
Berita Terkait :
Targetnya Amin Menang ! (Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar) Workshop Konsolidasi Gerakan Rakyat Untuk Perubahan
Gubernur Herman Deru Apresiasi Universitas MDP, Dorong Generasi Muda Sumsel Kuasai AI dan Digital Marketing
Eva Susanti Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan di Palembang, Perkuat Fondasi Persatuan di Tengah Keberagaman
Menjadi Duta Budaya Tak Cukup Berseragam, Ratu Dewa Soroti Tantangan Generasi Muda
