OKI, cimutnews.co.id – Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru bersama Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H. Muchendi Mahzareki melakukan kunjungan kerja ke Desa Sungai Bungin, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten OKI, untuk mengoordinasikan penanganan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Rabu (8/10/2026).
Kunjungan tersebut tidak hanya menjadi agenda koordinasi pemerintahan, tetapi juga diarahkan untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla yang dapat mengancam lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Herman Deru dan Muchendi Koordinasikan Penanganan Karhutla
Kegiatan di Desa Sungai Bungin diikuti Camat dan para kepala desa dari sejumlah wilayah yang memiliki keterkaitan dalam penanganan karhutla, yakni Kecamatan Pangkalan Lampam, Cengal, Sungai Menang, Pampangan, dan Tulung Selapan.
Selain unsur pemerintahan kecamatan dan desa, kegiatan tersebut juga melibatkan unsur lintas sektor terkait. Keterlibatan banyak wilayah menjadi penting karena kebakaran hutan dan lahan tidak selalu berhenti pada batas administratif satu desa atau kecamatan.
Dalam kegiatan itu, pemerintah melakukan koordinasi sekaligus peninjauan kondisi lapangan sebagai bagian dari langkah bersama menghadapi potensi maupun kejadian karhutla di wilayah OKI.
Menurut keterangan dalam kegiatan tersebut, penguatan kerja sama antarlembaga menjadi salah satu fokus agar pencegahan dan penanganan kebakaran dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi.
Mengapa koordinasi lintas wilayah menjadi penting?
Karhutla memiliki karakter yang berbeda dengan kebakaran pada kawasan permukiman. Kondisi lahan, akses menuju titik api, cuaca, serta jarak antarlokasi dapat memengaruhi kecepatan penanganan.
Karena itu, keterlibatan pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan unsur lintas sektor diperlukan sejak tahap pencegahan. Respons tidak semata-mata dilakukan ketika api sudah muncul, tetapi juga melalui kesiapsiagaan dan pemantauan kondisi wilayah.
Lima Kecamatan Ikut Dilibatkan
Koordinasi di Sungai Bungin melibatkan kepala desa dari lima kecamatan, yaitu Pangkalan Lampam, Cengal, Sungai Menang, Pampangan, dan Tulung Selapan.
Pelibatan wilayah tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan pola kerja yang tidak terfragmentasi. Pemerintah di tingkat kecamatan dan desa memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan masyarakat serta kondisi lapangan.
Di sisi lain, koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten diperlukan untuk memperkuat dukungan dan menyatukan langkah ketika kondisi di lapangan membutuhkan penanganan lintas wilayah.
Pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman
Salah satu pelajaran penting dalam penanganan karhutla adalah pentingnya mengutamakan pencegahan. Pemadaman merupakan bagian dari respons ketika kebakaran terjadi, tetapi pencegahan dapat mengurangi kemungkinan kebakaran berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.
Dalam konteks OKI, koordinasi hingga tingkat desa menjadi penting karena masyarakat merupakan bagian langsung dari sistem kewaspadaan di lapangan. Informasi mengenai kondisi lahan dan potensi munculnya titik api dapat lebih cepat diketahui apabila komunikasi antara warga dan aparat berjalan baik.
Dampak Karhutla Tidak Berhenti di Lokasi Kebakaran
Karhutla memiliki dampak yang dapat meluas dari lokasi munculnya api. Selain kerusakan vegetasi dan ekosistem, asap akibat kebakaran dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan kualitas udara.
Dampak tersebut membuat penanganan karhutla bukan semata persoalan teknis pemadaman api. Ada aspek keselamatan masyarakat, lingkungan, aktivitas ekonomi, serta kebutuhan koordinasi antarlembaga yang harus diperhitungkan.
Atas dasar itu, kunjungan lapangan menjadi bagian penting dalam melihat persoalan secara langsung. Pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi wilayah sekaligus mengidentifikasi kebutuhan koordinasi yang diperlukan.
Tantangan Karhutla OKI Memerlukan Respons Berlapis
Meningkatnya kejadian karhutla menjadi sinyal bahwa kesiapsiagaan harus terus diperkuat. Namun, penanganan yang efektif tidak cukup hanya dengan mengerahkan sumber daya ketika api sudah muncul.
Ada setidaknya tiga lapisan yang perlu berjalan bersamaan:
- Pencegahan, melalui peningkatan kewaspadaan dan edukasi masyarakat.
- Deteksi dan respons cepat, melalui pemantauan kondisi lapangan dan komunikasi antarpihak.
- Penanganan terpadu, ketika kebakaran membutuhkan keterlibatan lebih dari satu wilayah atau sektor.
Pola tersebut membuat pemerintah desa dan kecamatan memiliki peran yang tidak kalah penting dibandingkan unsur penanganan di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Kunci Penanganan Ada pada Kecepatan Informasi
Karhutla sering berkembang menjadi persoalan besar ketika informasi mengenai munculnya api terlambat diterima atau akses penanganan tidak segera tersedia. Karena itu, keberadaan jaringan komunikasi antara desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan unsur terkait menjadi salah satu faktor penting dalam memperpendek waktu respons.
Peninjauan lapangan yang dilakukan Herman Deru dan Muchendi juga dapat dilihat dalam konteks tersebut. Koordinasi secara langsung memungkinkan pemerintah memahami persoalan bukan hanya berdasarkan laporan administratif, tetapi juga berdasarkan kondisi aktual di wilayah yang menghadapi risiko kebakaran.
Dalam jangka lebih panjang, pola koordinasi seperti ini perlu diterjemahkan menjadi kesiapsiagaan yang konsisten. Artinya, perhatian terhadap karhutla tidak berhenti setelah kondisi membaik, melainkan tetap berjalan selama potensi kebakaran masih ada.
Desa menjadi mata pertama sistem pencegahan
Ada satu aspek yang sering luput dalam pemberitaan karhutla: desa merupakan titik paling awal dalam rantai informasi kebakaran.
Aparat desa dan masyarakat berada paling dekat dengan lahan yang berpotensi terbakar. Jika komunikasi dari tingkat paling bawah berjalan cepat dan terhubung dengan sistem penanganan di atasnya, peluang melakukan respons sebelum api meluas menjadi lebih besar.
Karena itu, keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memadamkan api, tetapi juga oleh seberapa cepat sebuah informasi bergerak dari lapangan menuju pengambil keputusan.
Pemerintah Didorong Memperkuat Sinergi
Kegiatan di Sungai Bungin memperlihatkan bahwa penanganan karhutla di OKI membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah daerah, kecamatan, desa, serta unsur lintas sektor memiliki peran yang saling melengkapi.
Masyarakat juga memiliki posisi penting dalam upaya pencegahan. Kewaspadaan terhadap kondisi lingkungan dan penyampaian informasi secara cepat dapat membantu mempercepat respons ketika ditemukan potensi maupun kejadian kebakaran.
Pemerintah diharapkan terus memperkuat koordinasi lintas wilayah agar penanganan karhutla tidak berjalan sendiri-sendiri. Upaya tersebut penting bukan hanya untuk mengendalikan api, tetapi juga menjaga lingkungan dan keselamatan warga.
Berita Terkait :
Dinyatakan Kompeten, 13 Pejabat Administrator OKI Dilantik
Bupati Muchendi Ajak Mahasiswa UNISKI Jadi Penggerak Menuju Indonesia Emas 2045
TP PKK Kabupaten OKI Dorong Inovasi dan Kemandirian Kader di Desa Dabuk Rejo
Terungkap! Warisan Kuliner dan Songket OKI Jadi Sorotan, Tapi Regenerasi Masih Menjadi Pertanyaan
