SUMSEL, CIMUTNEWS.CO.ID — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang setiap musim kemarau kembali menempatkan Sumatera Selatan (Sumsel) pada persoalan yang sama: bagaimana memastikan respons pemadaman dapat dilakukan sedini mungkin sebelum api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
Hasil penelusuran CimutNews.co.id berdasarkan klarifikasi dan keterangan sejumlah pihak menunjukkan bahwa penguatan sarana pemadaman udara menjadi salah satu kebutuhan yang kembali mengemuka. Namun, di sisi lain, pengadaan armada water bombing secara permanen juga membutuhkan kajian yang matang, mulai dari kebutuhan operasional, anggaran, kesiapan personel, hingga efektivitasnya dibandingkan dengan pola bantuan armada dari pemerintah pusat.
Tokoh masyarakat Sumatera Selatan, Seringguk Umang, mendorong Pemerintah Provinsi Sumsel bersama Pemerintah Pusat membuka kajian mengenai kemungkinan pengadaan atau penempatan armada water bombing yang dapat disiagakan di wilayah Sumsel.
Menurut Seringguk, karakteristik geografis Sumsel yang memiliki kawasan gambut dan wilayah yang rentan terbakar membutuhkan sistem respons yang mampu bergerak cepat.
“Karhutla jangan terus dipandang sebagai persoalan yang muncul setiap tahun lalu ditangani setelah api membesar. Pemerintah perlu menyiapkan sarana pemadaman yang dapat bergerak cepat ketika titik api muncul,” ujar Seringguk Umang.
Bukan Sekadar Membeli Pesawat
Dorongan penyediaan armada water bombing secara permanen, menurut Seringguk, tidak semestinya dipahami semata-mata sebagai usulan membeli pesawat.
Ada sejumlah pertanyaan yang justru perlu dijawab terlebih dahulu: seberapa besar kebutuhan armada udara Sumsel, berapa biaya pengadaan dan operasionalnya, bagaimana sistem pemeliharaannya, siapa yang mengoperasikan, serta apakah keberadaan armada tersebut secara permanen lebih efektif dibandingkan mekanisme pengerahan bantuan dari pemerintah pusat.
“Kalau secara kajian teknis dan anggaran memungkinkan, mengapa tidak dipertimbangkan adanya pesawat atau armada water bombing yang bisa standby di Sumsel? Ini bukan sekadar soal memiliki pesawat, tetapi bagaimana memastikan respons terhadap Karhutla dapat dilakukan secepat mungkin,” katanya.
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena penanganan kebakaran lahan, khususnya di kawasan gambut, sangat bergantung pada kecepatan respons. Api yang terlambat ditangani berpotensi berkembang menjadi kebakaran yang lebih sulit dikendalikan.
BPBD Sumsel Pernah Mengusulkan Tambahan Helikopter
Penguatan armada udara bukan isu yang sepenuhnya baru.
Pada Juni 2026, BPBD Sumsel dilaporkan mengusulkan tambahan empat unit helikopter water bombing kepada pemerintah pusat menjelang periode yang diperkirakan menjadi bagian dari puncak musim kemarau.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap dukungan pemadaman udara memang telah menjadi bagian dari strategi penanggulangan karhutla di Sumsel.
Namun, hasil penelusuran CimutNews.co.id melihat terdapat persoalan yang lebih mendasar: apakah kebutuhan tersebut cukup dijawab dengan penambahan armada bantuan setiap kali musim kemarau tiba, atau diperlukan desain sistem kesiapsiagaan jangka panjang yang lebih permanen?
Pertanyaan tersebut tentu membutuhkan kajian pemerintah dengan mempertimbangkan data historis kebakaran, peta kawasan rawan, luas kawasan gambut, frekuensi kejadian, kebutuhan operasional serta kemampuan fiskal daerah.
WALHI: Jangan Sampai Karhutla Dinormalisasi
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Selatan, Ersyah H. Suhada, mengingatkan agar karhutla tidak dipandang sebagai kejadian yang wajar hanya karena berulang setiap tahun.
Perspektif lingkungan, kata dia, menempatkan pemadaman sebagai salah satu bagian dari penanganan. Pencegahan harus berjalan bersamaan dengan kesiapan menghadapi kebakaran.
Penguatan pengawasan kawasan rawan, perlindungan ekosistem gambut, kesiapan personel di tingkat tapak, patroli, deteksi dini, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan.
Dengan demikian, armada water bombing tidak dapat ditempatkan sebagai satu-satunya jawaban.
Pemerintah tetap perlu memperkuat brigade karhutla, memastikan ketersediaan sumber air atau embung, melakukan pembasahan gambut pada wilayah yang membutuhkan, meningkatkan patroli serta deteksi dini, dan memperketat pengawasan terhadap kawasan konsesi.
Pertanyaan Besarnya: Berapa Harga Keterlambatan?
Dari perspektif kebijakan publik, perdebatan mengenai pengadaan armada water bombing seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan berapa harga sebuah pesawat atau helikopter.
Pertanyaan yang lebih penting adalah berapa besar biaya yang harus ditanggung masyarakat apabila kebakaran terlambat dikendalikan.
Karhutla dapat menimbulkan konsekuensi berantai. Kabut asap dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, transportasi, perekonomian, hingga produktivitas warga.
Karena itu, Seringguk menilai anggaran penanggulangan karhutla perlu dilihat sebagai bagian dari investasi perlindungan masyarakat.
“Pemerintah harus menghitung bukan hanya biaya membeli atau mengoperasikan armada pemadam, tetapi juga kerugian yang ditanggung masyarakat ketika Karhutla meluas. Karena itu, pencegahan dan kesiapsiagaan harus menjadi bagian dari perencanaan anggaran,” ujarnya.
Amanah Kepemimpinan dan Keselamatan Rakyat
Seringguk kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan prinsip amanah dalam kepemimpinan yang sering dinisbatkan kepada Umar bin Khattab, khalifah kedua dalam sejarah Islam.
Ungkapan yang populer tersebut menggambarkan besarnya tanggung jawab seorang pemimpin terhadap keselamatan masyarakat yang berada di bawah tanggung jawabnya.
Bagi Seringguk, prinsip tersebut relevan untuk melihat persoalan karhutla bukan semata sebagai urusan teknis kebencanaan, melainkan juga sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat.
“Jabatan bukan hanya tentang kewenangan, tetapi juga tanggung jawab. Ketika Karhutla terus berulang dan berdampak kepada masyarakat, pemerintah perlu mengevaluasi apakah kebijakan dan anggaran yang disiapkan sudah cukup untuk memberikan perlindungan,” katanya.
CimutNews Mendorong Kajian Terbuka
Hasil penelusuran CimutNews.co.id menunjukkan bahwa gagasan menghadirkan armada water bombing yang dapat disiagakan di Sumsel layak ditempatkan sebagai isu kebijakan yang perlu dikaji, bukan sebagai keputusan yang telah ditetapkan pemerintah.
Kajian tersebut setidaknya perlu menjawab beberapa pertanyaan penting:
- Berapa kebutuhan ideal armada udara untuk wilayah Sumsel?
- Berapa biaya pengadaan, sewa, operasional dan pemeliharaannya?
- Apakah kepemilikan daerah lebih efektif dibandingkan pola bantuan pemerintah pusat?
- Bagaimana kesiapan pilot, teknisi dan personel pendukung?
- Di mana lokasi pangkalan yang paling strategis?
- Bagaimana integrasi armada udara dengan sistem deteksi dini di tingkat tapak?
- Berapa potensi kerugian ekonomi dan sosial apabila respons pemadaman terlambat?
- Bagaimana memastikan armada tetap efektif digunakan ketika tidak terjadi karhutla?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting agar kebijakan yang diambil tidak sekadar reaktif setiap musim kemarau.
Pada akhirnya, persoalan karhutla tidak hanya tentang seberapa cepat pemerintah mampu menjatuhkan air dari udara. Persoalan utamanya adalah bagaimana pemerintah membangun sistem pencegahan, deteksi dini, respons cepat dan penegakan hukum yang bekerja sebelum kebakaran berubah menjadi bencana yang lebih besar.
Jika kajian nantinya menunjukkan bahwa penyediaan armada water bombing secara permanen memang efektif dan layak secara fiskal, kebijakan tersebut tentu dapat menjadi salah satu pilihan.
Namun jika kajian menunjukkan bahwa model lain lebih efektif, pemerintah juga perlu terbuka terhadap alternatif tersebut.
Yang paling penting bukan sekadar memiliki pesawat, melainkan memastikan masyarakat Sumsel memiliki sistem perlindungan yang benar-benar siap bekerja ketika titik api pertama muncul. (Timred/CN)
Berita Terkait :
Kabut Asap Sumsel 2026 Makin Parah, KADERA Desak Pemerintah Buka Data Korporasi dan Cabut Izin Perusahaan Terbukti Lalai
Polres Ogan Ilir Usut Dugaan Pembakaran Lahan Tebu PT SGN Cinta Manis, Karyawan Diamankan
Teknologi Karhutla Makin Canggih, Tapi Ancaman Api Gambut Belum Benar-Benar Hilang
Dugaan Pemerasan Rp75 Juta dalam Penanganan Perkara di Polda Sumsel, Laporan Warga Batam Buka Sejumlah Pertanyaan
