Blitar, Cimutnews.co.id– Pemerintah Kabupaten Blitar resmi mengawali tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik (FKP), Senin pagi (09/02/2026). Forum ini menjadi penanda keseriusan Pemkab Blitar dalam menempatkan sektor pertanian sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Bupati Blitar, H. Rijanto, secara langsung membuka kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Candi Penataran tersebut. Dalam sambutannya, Rijanto menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan 2027 akan difokuskan pada penguatan daya saing pertanian dengan pendekatan menyeluruh dari hulu hingga hilir.
“Pada tahun 2027, kami fokus pada akselerasi daya saing pertanian. Pembangunan dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir agar tercipta rantai nilai yang kuat dan dampaknya benar-benar dirasakan oleh petani,” tegas Rijanto.
Forum Konsultasi Publik ini dirancang sebagai ruang strategis untuk menjaring aspirasi dan gagasan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, hingga perwakilan warga. Masukan tersebut diharapkan mampu memperkaya substansi RKPD agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan daerah.
Dalam paparannya, Pemkab Blitar menetapkan lima pilar strategis sebagai penopang utama RKPD 2027. Pilar pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi dan penguatan literasi digital bagi petani.
Pilar kedua menyasar pengentasan kemiskinan lewat program padat karya serta pemberdayaan kelompok tani.
Pilar ketiga difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur pertanian, meliputi jaringan irigasi, jalan usaha tani, hingga penyediaan fasilitas penunjang seperti dryer dan cold storage.
Sementara itu, penguatan ekonomi daerah menjadi pilar keempat melalui dukungan akses permodalan, pemasaran digital, serta pengembangan industri olahan hasil pertanian.
Adapun pilar kelima menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang mendukung iklim usaha, melalui penyederhanaan perizinan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar.
Hasil Forum Konsultasi Publik ini akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan rancangan RKPD 2027. Selanjutnya, dokumen tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk menetapkan prioritas pembangunan akhir.
Langkah partisipatif ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengedepankan transparansi dan kolaborasi, demi menghadirkan arah pembangunan yang berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan daya saing masyarakat.(fm)
Berita Terkait :
Wali Kota Blitar Teken MoU dengan Pemkab Blitar, Wujudkan Blitar ASRI Menuju Blitar Raya Berdaya dan Tangguh
Pemprov Sumsel Tetapkan 9 Isu Strategis RKPD 2027, Jadi Arah Utama Kebijakan Pembangunan Daerah
Muba Matangkan Arah Pembangunan 2027, Fokus Tata Kelola Bersih hingga Transformasi Ekonomi Digital
Milangkala Garut ke-213, Gubernur Jabar Dorong Pariwisata Jadi Andalan PAD Berkelanjutan
