KAYUAGUNG, cimutnews.co.id — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, mendapat Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp20 miliar untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan, pemadaman, sarana-prasarana, hingga perlindungan masyarakat terdampak.
Bantuan itu menjadi bagian dari total Rp100 miliar dukungan pemerintah pusat untuk penanganan karhutla di lima pemerintah daerah di Sumatera Selatan. Di tengah masih berfluktuasinya titik panas di provinsi tersebut, tambahan anggaran ini menempatkan kemampuan respons di lapangan sebagai salah satu fokus penting.
OKI Mendapat Alokasi Rp20 Miliar
Bantuan untuk OKI diumumkan dalam rangkaian penguatan penanganan karhutla Sumatera Selatan pada pertengahan September 2026. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut dukungan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi karhutla di daerah.
Selain OKI, alokasi Rp100 miliar tersebut terbagi untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp30 miliar, Kabupaten Musi Banyuasin Rp20 miliar, serta Kabupaten Ogan Ilir dan Banyuasin masing-masing Rp15 miliar.
Menurut Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki, dana tersebut akan dimanfaatkan sesuai kebutuhan penanganan di lapangan dan ketentuan pengelolaan anggaran yang berlaku.
“Anggaran akan kita maksimalkan untuk memperkuat penanganan karhutla di OKI, baik kesiapsiagaan, operasi pemadaman, sarana dan prasarana maupun perlindungan masyarakat terdampak,” ujar Muchendi, Kamis (17/9/2026).
Ia menekankan penggunaan anggaran harus tepat sasaran, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bukan Sekadar Memadamkan Api
Kesiapsiagaan Menjadi Kunci
Penanganan karhutla di OKI tidak hanya diarahkan pada respons setelah kebakaran terjadi. Pemerintah daerah juga menempatkan pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai bagian penting dari pemanfaatan dukungan tersebut.
Ruang penggunaannya mencakup penguatan operasi pemadaman dan mobilisasi personel, penyediaan sarana-prasarana, logistik serta kebutuhan operasional petugas. Dukungan juga dapat diarahkan kepada Masyarakat Peduli Api (MPA), relawan, penyelamatan satwa liar dan pemulihan ekosistem lahan gambut bekas terbakar sesuai kebutuhan dan aturan.
Pemanfaatan bantuan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/6460/SJ tertanggal 9 September 2026 mengenai penggunaan bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan pemerintah daerah lainnya untuk penanganan karhutla.
Penggunaan anggaran dilakukan melalui mekanisme penganggaran daerah dan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga dukungan finansial tersebut tidak hanya dituntut cepat digunakan, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan.
Karhutla Sumsel Masih Bergerak Dinamis
Tambahan anggaran untuk OKI datang ketika kondisi karhutla Sumatera Selatan masih membutuhkan kewaspadaan tinggi.
Kementerian Kehutanan mencatat pada 15 September 2026 pukul 21.05 WIB terdapat 245 hotspot high confidence di Sumatera Selatan, meningkat dari 116 titik pada hari sebelumnya. Secara nasional pada periode yang sama tercatat 1.037 hotspot high confidence.
Beberapa hari kemudian, situasinya berubah. Data Kementerian Kehutanan hingga 18 September pukul 21.05 WIB menunjukkan hotspot high confidence di Sumsel turun menjadi 100 titik, dari 184 titik sehari sebelumnya. Angka tersebut menunjukkan bahwa dinamika titik panas dapat berubah cepat sehingga kesiapsiagaan tetap diperlukan meskipun terjadi penurunan.
Sebelumnya, pada akhir Agustus, pemerintah pusat dan Pemprov Sumsel juga memperkuat operasi darat. Dalam rapat penanganan karhutla di OKI pada 31 Agustus, pemerintah menilai penguatan pasukan darat diperlukan untuk menghadapi kondisi lapangan.
Respons Darat Tetap Penting
Kementerian Kehutanan pada Agustus 2026 telah memperkuat personel Manggala Agni di Sumatera Selatan. Sebanyak 299 personel dikerahkan, terdiri atas 254 personel organik Sumsel dan 45 personel Bantuan Kendali Operasi dari wilayah lain.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga menyampaikan bahwa kontribusi operasi darat dan masyarakat memiliki peranan penting dalam penanganan karhutla. Dalam evaluasi 15 September, ia menyebut kontribusi water bombing sekitar 10 persen, sementara peran masyarakat dan satgas darat menjadi bagian besar dari penanganan di lapangan.
Kondisi tersebut memberi konteks penting terhadap Banpres Rp20 miliar untuk OKI. Anggaran bukan hanya berkaitan dengan membeli peralatan pemadam, tetapi juga memastikan personel memiliki dukungan operasional ketika harus bergerak cepat menuju lokasi kebakaran.
Dampaknya Tidak Berhenti di Lokasi Api
Karhutla memiliki dampak yang lebih luas daripada kerusakan vegetasi di titik kebakaran. Ketika api meluas, masyarakat dapat menghadapi gangguan kualitas udara, aktivitas ekonomi dan mobilitas, sementara ekosistem gambut serta habitat satwa juga berpotensi terdampak.
Karena itu, penggunaan anggaran penanganan karhutla perlu dilihat sebagai rangkaian dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, perlindungan warga dan pemulihan. Efektivitasnya tidak semata-mata diukur dari seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga dari kemampuan mencegah kebakaran baru dan mengurangi dampak lanjutan.
Tantangan Berikutnya
Muchendi menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kerja lintas sektor. Pemkab OKI akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, TNI, Polri, dunia usaha, relawan serta masyarakat.
“Karhutla tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Pemerintah, aparat, dunia usaha dan masyarakat harus bergerak bersama,” kata Muchendi.
Tambahan anggaran memberi ruang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat respons, tetapi besarnya dana tidak otomatis menyelesaikan persoalan karhutla. Hasil akhirnya sangat bergantung pada kecepatan mobilisasi, ketepatan penempatan peralatan dan personel, koordinasi lintas lembaga serta kemampuan mencegah munculnya titik api baru.
Dalam jangka lebih panjang, pola penanganan juga perlu bergerak dari pendekatan pemadaman menuju pencegahan berbasis wilayah. Hal ini menjadi semakin penting karena pemerintah pusat sendiri masih menempatkan Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi prioritas pengendalian karhutla.
Nilai strategis Banpres Rp20 miliar untuk OKI bukan hanya terletak pada jumlah anggarannya, melainkan pada peluang mengubah kemampuan daerah dari sekadar reaktif ketika api muncul menjadi lebih siap melakukan deteksi dini, pencegahan dan respons cepat.
Di sisi lain, aspek akuntabilitas menjadi penting karena masyarakat pada akhirnya perlu melihat hubungan yang jelas antara anggaran, peralatan yang tersedia, kekuatan personel, kecepatan respons dan hasil penanganan di lapangan.
Sinergi Menjadi Penentu
Dengan tambahan dukungan pemerintah pusat, Pemkab OKI kini memiliki ruang lebih besar untuk memperkuat sistem penanganan karhutla. Namun, keberhasilan tetap membutuhkan keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan seluruh unsur yang bekerja di lapangan.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan informasi mengenai penggunaan anggaran, langkah pencegahan dan perkembangan penanganan dapat disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi bagian penting agar bantuan besar tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik.
Sumber : Diskominfo OKI
Penulis : Asep
Berita Terkait :
Pemkab OKI Luncurkan Sekolah Lansia “OKI GAS”: Membangun Lansia yang Berdaya, Bahagia, dan Bermartabat
Bunda Literasi OKI Luncurkan Buku “Yuk Gotong Royong”: Tanamkan Nilai Kebersamaan Sejak Dini
Pendidikan Ditekankan Soal Karakter, Namun Tantangan di Lapangan Masih Ada
Warga Sambut Pangan Murah Tapi Stabilitas Harga Dipertanyakan
