HYDERABAD, INDIA, cimutnews.co.id — Indonesia dan Iran membuka peluang kerja sama baru di bidang ketenagakerjaan dengan fokus pada penguatan pelatihan vokasi, sistem jaminan sosial ketenagakerjaan, serta perluasan akses kerja bagi penyandang disabilitas. Langkah tersebut dinilai menjadi sinyal positif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tengah perubahan pasar kerja global.
Namun, di balik optimisme itu, masih muncul pertanyaan mengenai sejauh mana hasil pembahasan tingkat internasional tersebut nantinya benar-benar dapat dirasakan oleh para pekerja, khususnya kelompok rentan yang selama ini menghadapi berbagai hambatan memasuki dunia kerja.
Pertemuan bilateral itu berlangsung di sela agenda BRICS Labour and Employment Ministers’ Meeting (LEMM) di Hyderabad, India, Rabu (15/7/2026), mempertemukan Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli dengan Menteri Koperasi, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan Sosial Republik Islam Iran Ahmad Meydari.
Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas peluang memperluas kolaborasi melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, hingga praktik terbaik di bidang ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan Indonesia melihat potensi besar untuk mempererat hubungan dengan Iran melalui berbagai kerja sama yang mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja di kedua negara.
“Kami meyakini terdapat potensi yang besar bagi Indonesia dan Iran untuk memperluas kolaborasi melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik-praktik terbaik yang dapat memberikan manfaat bagi kedua negara,” ujar Yassierli.
Selain peningkatan kompetensi tenaga kerja, kedua negara juga menyoroti pentingnya memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas melalui kebijakan yang lebih inklusif.
Pembahasan mencakup peningkatan akses terhadap pelatihan kerja, pengembangan keterampilan, hingga penciptaan kesempatan kerja yang setara agar kelompok disabilitas memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam dunia kerja.
Indonesia dan Iran juga sepakat memperkuat kerja sama di bidang pelatihan vokasi melalui agenda studi banding, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kapasitas lembaga pelatihan kerja.
Tak hanya itu, penguatan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan turut menjadi agenda penting dalam pertemuan tersebut. Indonesia mendorong adanya saling berbagi pengalaman mengenai kebijakan perlindungan sosial yang mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus memperluas cakupan kepesertaan.
Yassierli juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berbagi pengalaman mengenai reformasi kebijakan ketenagakerjaan, pengembangan tenaga kerja, tata kelola pasar kerja, hingga pengembangan sistem pelatihan vokasi.
“Kami berharap kementerian di kedua negara dapat menjajaki tindak lanjut yang konkret melalui pertukaran teknis, dialog antarpakar, serta program-program peningkatan kapasitas,” katanya.
Meski komitmen kerja sama internasional terus diperkuat, tantangan implementasi di dalam negeri masih menjadi pekerjaan besar.
Namun fakta di lapangan menunjukkan akses penyandang disabilitas terhadap pekerjaan formal di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah kendala. Mulai dari keterbatasan fasilitas pelatihan yang ramah disabilitas, rendahnya kesempatan rekrutmen, hingga masih adanya stigma di sebagian lingkungan kerja.
Di sisi lain, kebutuhan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai perkembangan industri juga terus meningkat. Hal tersebut membuat kualitas pelatihan vokasi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.
Sejumlah pemerhati ketenagakerjaan selama ini menilai kerja sama internasional akan memberikan dampak lebih besar apabila diikuti implementasi yang terukur, transfer teknologi pelatihan, serta evaluasi terhadap hasil kerja sama tersebut.
Sejumlah pencari kerja mengaku program peningkatan kompetensi sangat dibutuhkan, terutama bagi lulusan baru dan kelompok rentan yang masih kesulitan memperoleh pekerjaan tetap.
Sementara sejumlah pelaku industri berharap pelatihan vokasi semakin selaras dengan kebutuhan dunia usaha sehingga lulusan pelatihan memiliki keterampilan yang benar-benar sesuai dengan perkembangan teknologi dan industri.
Berdasarkan temuan di lapangan, kebutuhan tenaga kerja terampil terus meningkat di berbagai sektor. Namun belum semua daerah memiliki akses pelatihan yang merata, sehingga kualitas lulusan masih beragam.
Kerja sama Indonesia dan Iran dapat menjadi peluang strategis apabila menghasilkan program nyata, bukan sekadar pertukaran pengalaman di tingkat kebijakan.
Penguatan pelatihan vokasi berpotensi meningkatkan produktivitas tenaga kerja nasional, sementara pengembangan sistem jaminan sosial dapat memperluas perlindungan bagi pekerja. Adapun perluasan akses kerja bagi penyandang disabilitas menjadi indikator penting dalam mewujudkan pasar kerja yang inklusif.
Meski demikian, efektivitas kerja sama tersebut akan sangat bergantung pada tindak lanjut teknis, alokasi sumber daya, serta sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, sejauh mana berbagai komitmen yang dibangun dalam forum internasional dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan para pencari kerja di Indonesia.
Hingga kini, belum semua langkah implementasi maupun agenda lanjutan dari kerja sama tersebut dijelaskan secara rinci kepada publik. Perkembangan tindak lanjutnya akan menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas tenaga kerja nasional dan perluasan kesempatan kerja yang lebih inklusif. (Timred/CN)
Berita Terkait :
Pertamina Geothermal Energy Ulubelu Raih Penghargaan Platinum BISRA 2025, Bukti Komitmen pada Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan
Program Magang Nasional Kemnaker Diperluas, 1.105 Peserta Batch II Disiapkan Hadapi Dunia Kerja
Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Dibuka, Kemnaker Siapkan 30 Ribu Kuota Batch Kedua
Program Magang Nasional Kemnaker Tembus 76 Ribu Peserta, Target 2026 Naik Jadi 150 Ribu
