JAKARTA, cimutnews.co.id — Hak pekerja sebelum menandatangani kontrak kerja kembali menjadi perhatian Kementerian Ketenagakerjaan. Pekerja diminta tidak sekadar mengejar kepastian diterima bekerja, tetapi juga membaca secara cermat isi perjanjian yang akan menjadi dasar hubungan kerja dengan perusahaan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan pekerja perlu memahami tugas, hak, tanggung jawab, serta ketentuan yang berlaku di tempat kerja. Pesan tersebut disampaikan dalam keterangan melalui Biro Humas Kemnaker, Minggu (13/9/2026).
“Pekerja perlu memahami isi kontrak, tugas, serta hak dan tanggung jawabnya. Pada saat yang sama, peraturan di tempat kerja juga wajib dipatuhi,” ujar Indah.
Jangan Tanda Tangan Kontrak Sebelum Memahami Isinya
Penelusuran CimutNews menunjukkan, perjanjian kerja bukan sekadar dokumen administratif pada awal seseorang masuk perusahaan. Isi perjanjian menjadi salah satu rujukan penting dalam menjalankan hubungan kerja, sehingga pekerja perlu memastikan ketentuan yang disepakati dapat dipahami sejak awal.
Hal yang patut dicermati antara lain:
- besaran dan ketentuan pembayaran upah;
- waktu kerja dan waktu istirahat;
- ketentuan cuti;
- tugas serta tanggung jawab pekerja;
- ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan; serta
- aturan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
Keharusan memahami ketentuan tersebut menjadi semakin penting karena hubungan kerja tidak hanya menyangkut kewajiban pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Ada pula kewajiban pemberi kerja serta hak pekerja yang harus berjalan sesuai ketentuan hukum.
Waktu Kerja dan Istirahat Memiliki Dasar Regulasi
Ketentuan mengenai perjanjian kerja, waktu kerja, waktu istirahat hingga pemutusan hubungan kerja antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Regulasi tersebut secara khusus mengatur Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, serta PHK.
Karena itu, pekerja sebaiknya tidak hanya melihat nominal gaji ketika menerima tawaran pekerjaan. Struktur waktu kerja, mekanisme istirahat, cuti dan ketentuan lain juga perlu diperiksa agar pekerja memahami konsekuensi dari kontrak yang ditandatangani.
Jaminan Sosial Bukan Sekadar Fasilitas Tambahan
Aspek lain yang tidak kalah penting adalah jaminan sosial. BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk pekerja penerima upah, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan mencakup program seperti Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai persyaratan masing-masing program
Sementara itu, kepesertaan BPJS Kesehatan juga menjadi bagian dari sistem perlindungan sosial pekerja. Dalam informasi resmi BPJS Kesehatan, pemberi kerja memiliki kewajiban mendaftarkan pekerja beserta anggota keluarga sesuai ketentuan kepesertaan serta menjalankan kewajiban pembayaran iuran yang menjadi tanggung jawabnya.
Dengan demikian, pekerja perlu memastikan status kepesertaan jaminan sosialnya, bukan hanya menerima informasi bahwa fasilitas tersebut tersedia.
K3 Menjadi Bagian Penting dalam Hubungan Kerja
Kemnaker juga menempatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 sebagai bagian penting dari hubungan industrial. Perusahaan berkewajiban menyediakan kondisi kerja yang aman sehingga pekerja dapat menjalankan tugas dengan perlindungan terhadap risiko kecelakaan maupun penyakit akibat kerja.
Persoalan K3 memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar kepatuhan terhadap prosedur. Lingkungan kerja yang tidak aman dapat berdampak langsung terhadap pekerja sekaligus menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi bagi keluarga pekerja.
Karena itu, informasi mengenai risiko pekerjaan, prosedur keselamatan dan perlengkapan pelindung, terutama pada pekerjaan berisiko tinggi, seharusnya dipahami sejak awal hubungan kerja.
Hak dan Kewajiban Tidak Bisa Dipisahkan
Indah menegaskan bahwa pemahaman terhadap hak pekerja harus berjalan bersama dengan pelaksanaan kewajiban. Pekerja berhak memperoleh pemenuhan hak sesuai kesepakatan dan peraturan, tetapi pada saat yang sama wajib menjalankan pekerjaan sesuai perjanjian dan aturan perusahaan.
“Jadi, hak dan kewajiban bukan untuk dipertentangkan, melainkan dipahami dan dijalankan secara seimbang,” tutur Indah.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hubungan industrial tidak semata-mata berbicara mengenai apa yang harus diberikan perusahaan kepada pekerja. Kepatuhan pekerja terhadap perjanjian kerja, tata tertib dan standar pekerjaan juga menjadi bagian dari hubungan kerja yang sehat.
Masalah Sering Bermula dari Kontrak yang Tidak Dipahami
Secara jurnalistik, pesan Kemnaker memiliki arti penting karena banyak persoalan hubungan kerja baru terlihat setelah pekerja menjalankan pekerjaan. Ketika ketentuan mengenai upah, waktu kerja, cuti, tanggung jawab atau jaminan sosial tidak dipahami sejak awal, perbedaan penafsiran dapat berkembang menjadi perselisihan hubungan industrial.
Karena itu, membaca kontrak sebelum tanda tangan bukan sekadar tindakan administratif. Langkah tersebut merupakan bentuk perlindungan awal bagi kedua belah pihak karena perusahaan dan pekerja sama-sama memiliki pijakan mengenai apa yang telah disepakati.
Dalam jangka panjang, kepastian mengenai hak dan kewajiban dapat membantu membangun hubungan industrial yang lebih stabil. Sebaliknya, ketidakjelasan mengenai ketentuan kerja berpotensi meningkatkan ruang terjadinya perselisihan ketika muncul persoalan di kemudian hari.
Kontrak Kerja Adalah Titik Awal Perlindungan Pekerja
Hal yang sering luput diperhatikan adalah bahwa perlindungan pekerja tidak selalu dimulai ketika terjadi perselisihan. Perlindungan justru dapat dimulai sebelum hubungan kerja berjalan, yakni ketika pekerja memiliki kesempatan membaca, memahami dan mempertanyakan isi perjanjian.
Dalam konteks tersebut, literasi ketenagakerjaan menjadi sama pentingnya dengan besaran upah. Pekerja yang memahami dokumen kerjanya memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengetahui apa yang menjadi haknya sekaligus apa yang menjadi tanggung jawabnya.
Apa yang Perlu Dicek Pekerja Sebelum Menandatangani Kontrak?
Setidaknya ada beberapa pertanyaan dasar yang perlu dijawab sebelum kontrak ditandatangani:
- Berapa upah dan bagaimana mekanisme pembayarannya?
- Bagaimana pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat?
- Bagaimana ketentuan cuti yang berlaku?
- Apa tugas dan tanggung jawab utama pekerja?
- Bagaimana perlindungan K3 diberikan?
- Apakah pekerja telah didaftarkan dalam program jaminan sosial yang diwajibkan?
- Apa aturan perusahaan yang harus dipatuhi?
- Apa konsekuensi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan?
Pertanyaan tersebut tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan pekerja dengan perusahaan. Sebaliknya, kejelasan sejak awal dapat mengurangi potensi salah pengertian selama hubungan kerja berlangsung. (Timred/CN)
Berita Terkait :
Wamenaker Afriansyah Noor Lepas 295 Pekerja Mudik Gratis dari Kemnaker, Berangkat ke Jambi dan Padang
Permenaker Outsourcing 2026 Resmi Terbit, Pemerintah Batasi Jenis Pekerjaan Alih Daya
PKB Citilink Diteken, Kemnaker Tekankan Tata Kelola dan SDM Kunci Daya Saing BUMN
Ratifikasi ILO 188 Resmi Ditetapkan, Pemerintah Perkuat Perlindungan Awak Kapal Perikanan
