PALEMBANG, CimutNews.co.id — Upaya pemulihan keuangan negara dalam perkara yang berkaitan dengan PT Sentosa Mulia Bahagia (SMB) memasuki tahap penting. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan pihak perusahaan menandatangani kesepakatan pemulihan keuangan negara serta penyelesaian persoalan tanah dengan nilai Rp127.276.655.336,50 atau sekitar Rp127,27 miliar.
Kesepakatan tersebut menjadi titik penting karena nilai yang harus dipulihkan tidak langsung dibayarkan sekaligus. Wakil Kepala Kejati Sumsel Anton Delianto mengatakan pembayaran dilakukan secara bertahap, dengan pembayaran pertama sebesar Rp10 miliar, sedangkan sisanya diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak pembayaran tahap pertama.
“Setiap tahapan pembayaran nilai paling sedikit Rp9 miliar, dan pembayaran disetorkan ke rekening Pemkab Muba dengan mekanisme yang sah,” kata Anton.
Dengan skema tersebut, setelah pembayaran awal Rp10 miliar, masih terdapat sekitar Rp117,28 miliar yang harus diselesaikan melalui tahapan berikutnya. Karena itu, keberhasilan pemulihan dalam perkara ini tidak hanya ditentukan oleh penandatanganan kesepakatan, tetapi juga oleh pelaksanaan seluruh kewajiban pembayaran sesuai jadwal.
Perkara PT SMB dan Posisi Rp127,27 Miliar
Perkara yang melibatkan PT Sentosa Mulia Bahagia sebelumnya telah menjadi salah satu perkara yang mendapat perhatian Kejati Sumsel dan Kejari Musi Banyuasin.
Dalam keterangan Kejari Muba pada 2025, penyidik bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi berkaitan dengan dugaan tindak pidana pada perkebunan PT SMB di luar Hak Guna Usaha (HGU). Pemeriksaan tersebut antara lain ditujukan untuk memperoleh data mengenai status kawasan, izin pemanfaatan lahan, serta legalitas penguasaan dan pengelolaan perkebunan.
Kejati Sumsel dalam pemaparan kinerja 2025 mencatat perkara dugaan pemalsuan administrasi pengadaan tanah Jalan Tol Betung–Tempino Jambi dan dugaan tindak pidana korupsi pada perkebunan PT SMB di luar HGU di Muba memiliki tiga tersangka dengan perkiraan kerugian negara Rp127.276.655.336,50 dan saat itu berada dalam proses penuntutan
Angka tersebut kemudian menjadi dasar penting dalam pemberitaan mengenai perkara. Namun, secara jurnalistik, istilah “pemulihan” perlu dibedakan dengan “uang sudah seluruhnya masuk ke kas daerah”. Berdasarkan kesepakatan yang disampaikan dalam bahan berita ini, pembayaran masih berlangsung secara bertahap.
Perbedaan tersebut penting karena nilai Rp127,27 miliar merupakan nilai yang hendak dipulihkan, sementara realisasi penerimaannya mengikuti mekanisme pembayaran yang telah disepakati.
Kejaksaan Berperan dalam Pemulihan Hak Negara
Anton mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), khususnya dalam mengamankan kepentingan dan aset negara.
Secara kelembagaan, bidang Datun Kejaksaan memiliki fungsi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, serta tindakan hukum lain untuk mewakili kepentingan negara dan pemerintah. Fungsi tersebut juga mencakup upaya pemulihan dan perlindungan hak negara.
“Keberhasilan pemulihan keuangan negara senilai Rp127,27 miliar ini menjadi kontribusi nyata dalam penyelamatan keuangan negara. Langkah ini sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujar Anton.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara tidak berhenti pada proses hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab. Dalam perspektif pengelolaan keuangan negara, pemulihan nilai yang hilang atau harus dikembalikan juga menjadi bagian penting dari akuntabilitas.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menempatkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Regulasi tersebut juga mengatur pengelolaan barang milik negara/daerah serta penyelesaian kerugian negara/daerah
Pemkab Muba Diminta Memastikan Pemulihan Berjalan
Bupati Musi Banyuasin HM Toha Tohet mengatakan pemulihan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga aset dan hak daerah.
“Pemulihan keuangan negara sebesar Rp127,27 miliar merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga aset daerah dan memastikan setiap hak negara dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Muba,” ujar Toha.
Pernyataan tersebut memiliki konsekuensi praktis bagi pemerintah daerah. Setelah kesepakatan dibuat, perhatian berikutnya adalah memastikan seluruh tahapan pembayaran tercatat, masuk ke rekening pemerintah daerah sesuai mekanisme yang disepakati, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam administrasi keuangan daerah.
Hal ini penting karena uang daerah bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Setiap penerimaan yang berhasil dipulihkan harus memiliki pencatatan dan penggunaan yang jelas sehingga manfaatnya dapat ditelusuri melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
Bukan Sekadar Angka Rp127 Miliar
Nilai Rp127,27 miliar menjadi signifikan karena pemulihan keuangan negara merupakan salah satu ukuran penting dalam melihat dampak nyata pemberantasan korupsi.
Data Kejati Sumsel yang dipublikasikan dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia 2025 menunjukkan jajaran Kejati Sumsel mencatat penyelidikan 11 perkara, penyidikan 34 perkara, dan prapenuntutan 45 perkara, dengan nilai penyelamatan keuangan negara sekitar Rp588,15 miliar. Di tingkat Kejari se-Sumsel, tercatat penyelidikan 77 perkara, penyidikan 52 perkara, penuntutan 86 perkara dan eksekusi 93 perkara, dengan penyelamatan keuangan negara sekitar Rp27,37 miliar.
Jika dibandingkan dengan capaian tersebut, nilai Rp127,27 miliar dalam perkara PT SMB merupakan nominal yang cukup besar dan menjadi bagian penting dari agenda pemulihan keuangan negara di Sumatera Selatan.
Pada tingkat nasional, pemulihan aset juga menjadi perhatian utama dalam pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat sepanjang 2025 aset hasil tindak pidana korupsi yang berhasil dikembalikan ke kas negara mencapai Rp1,531 triliun, meningkat 107 persen dibandingkan Rp739,6 miliar pada tahun sebelumnya.
Data tersebut memperlihatkan bahwa pemberantasan korupsi kini tidak hanya dinilai dari jumlah perkara atau tersangka, tetapi juga dari kemampuan negara mengembalikan aset dan kerugian yang ditimbulkan.
Tantangan Berikutnya Ada pada Pelaksanaan Kesepakatan
Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, penandatanganan kesepakatan merupakan tahap awal dari proses pemulihan. Tahap yang tidak kalah penting adalah memastikan pembayaran berjalan sesuai jadwal dan seluruh dokumen penyelesaiannya dapat diaudit.
Skema pembayaran bertahap juga membuat pengawasan menjadi penting. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu memastikan setiap pembayaran tercatat secara transparan sehingga tidak menimbulkan persoalan baru dalam administrasi keuangan maupun penyelesaian perkara.
Di sisi lain, penyelesaian persoalan tanah memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan sekadar pembayaran uang. Status hukum tanah, dasar penguasaan, pemanfaatan, serta hubungan antara aset dan kepentingan pemerintah daerah harus memiliki kejelasan administratif dan hukum.
Kejari Muba sebelumnya menyatakan proses pemeriksaan bersama BPKP dan instansi terkait dilakukan untuk melengkapi data, dokumen, serta keterangan resmi mengenai persoalan perkebunan PT SMB di luar HGU. Data tersebut digunakan untuk mendukung proses hukum dan penghitungan kerugian negara.
Mengapa Kesepakatan Ini Penting?
Nilai strategis kesepakatan ini bukan semata-mata pada angka Rp127,27 miliar, tetapi pada bagaimana nilai tersebut benar-benar kembali kepada pemerintah daerah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi masyarakat Muba, pemulihan keuangan negara berarti adanya peluang untuk mengembalikan sumber daya publik yang sebelumnya bermasalah menjadi bagian dari kapasitas pembangunan. Namun, manfaat tersebut baru benar-benar terasa apabila pembayaran terealisasi, tercatat secara resmi, dan dikelola melalui mekanisme anggaran yang transparan.
Karena pembayaran dilakukan bertahap, publik juga memiliki kepentingan untuk mengetahui perkembangan realisasi pembayaran sampai seluruh nilai yang disepakati terpenuhi.
Pemulihan Keuangan Negara Harus Berujung pada Manfaat Publik
Bupati Muba mengapresiasi dukungan Kejati Sumsel dan Kejari Muba dalam proses penyelesaian persoalan tersebut. Menurutnya, kolaborasi aparat penegak hukum dengan pemerintah daerah diperlukan agar persoalan aset dan hak daerah dapat diselesaikan secara profesional.
“Saya apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada dukungan Kejati Sumsel dan Kejari Muba yang terus mengawal proses ini secara profesional,” ujarnya.
Anton juga menyampaikan apresiasi terhadap itikad baik PT Sentosa Mulia Bahagia dan menegaskan Kejati Sumsel akan menjalankan fungsi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam perspektif yang lebih luas, pola penyelesaian semacam ini menunjukkan bahwa penegakan hukum memiliki dimensi pemulihan. KPK sendiri dalam berbagai program asset recovery menempatkan pengembalian aset sebagai bagian dari upaya memastikan hasil penanganan perkara dapat kembali memberikan manfaat kepada negara dan masyarakat.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan berikutnya bukan lagi hanya pada nilai yang diumumkan dalam kesepakatan, melainkan pada kepastian realisasi pembayaran, kejelasan penyelesaian tanah, akuntabilitas pencatatan, dan manfaat akhir bagi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Muba juga menyerahkan piagam penghargaan kepada jajaran Kejati Sumsel dan Kejari Muba. Penandatanganan kesepakatan turut dihadiri sejumlah pejabat Kejati Sumsel, Pemkab Muba dan perwakilan PT Sentosa Mulia Bahagia.
Catatan redaksi: Status perkara dan nilai Rp127,27 miliar dalam artikel ini disajikan berdasarkan keterangan para pihak serta data penanganan perkara yang telah dipublikasikan. Penyebutan dugaan tindak pidana tetap menggunakan asas praduga tak bersalah dan tidak dimaknai sebagai putusan bersalah terhadap pihak yang masih menjalani proses hukum. (Poerba)
Berita Terkait :
Aktivis Sumsel-Jakarta Desak Presiden Prabowo Beri Amnesti untuk H. Alex Noerdin, Tokoh Sekolah dan Berobat Gratis
Napocut Hadir di Palembang, Warnai Dunia Fashion Muslimah dengan Sentuhan Elegan dan Berkualitas
Identifikasi Korban Bus ALS Muratara Bertambah, Polda Sumsel Pastikan Proses DNA Transparan
Pelatihan Kain Perca Digelar, Dampak Ekonomi Nyata Jadi Pertanyaan
