KOTA BANDUNG, cimutnews.co.id — Penanganan kemiskinan di Kota Bandung tidak hanya mengandalkan bantuan pangan. Pemerintah kota menyebut sejumlah program lain dijalankan bersamaan, mulai dari bantuan sosial, ATM Beras, padat karya hingga layanan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC).
Namun, di balik banyaknya program tersebut, terdapat satu persoalan yang masih menjadi perhatian: kebutuhan pembiayaan UHC Kota Bandung mencapai sekitar Rp360 miliar.
Hal itu mencuat ketika Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meninjau penyaluran bantuan pangan di Antapani Tengah, Kamis, 27 Agustus 2026. Bantuan beras pemerintah pusat disebut menjadi salah satu intervensi untuk menekan pengeluaran keluarga rentan.
Bantuan Beras Bukan Satu-satunya Jalan
Farhan mengatakan kemiskinan tidak cukup ditangani hanya dengan memberikan bantuan pangan.
Menurut dia, pemerintah kota mencoba membangun skema perlindungan yang lebih luas agar warga tidak hanya terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memiliki akses terhadap pekerjaan dan layanan dasar.
“Penanganan kemiskinan itu tidak hanya bantuan pangan. Ada bantuan sosial dari Dinas Sosial, ATM Beras dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, program padat karya dari Dinas Tenaga Kerja, hingga layanan kesehatan melalui Universal Health Coverage,” ujar Farhan.
Program-program tersebut memiliki sasaran berbeda.
Bantuan pangan diarahkan untuk meringankan kebutuhan konsumsi, sementara padat karya diharapkan membuka peluang penghasilan. Di sisi lain, UHC ditempatkan sebagai perlindungan agar biaya kesehatan tidak berubah menjadi beban ekonomi baru bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Ketika Biaya Berobat Bisa Memperparah Kemiskinan
Persoalan kesehatan kerap memiliki hubungan erat dengan kondisi ekonomi keluarga.
Bagi rumah tangga dengan penghasilan terbatas, biaya pengobatan yang besar berpotensi menggerus pendapatan bahkan tabungan yang sebelumnya digunakan untuk kebutuhan pokok.
Karena itu, Pemkot Bandung mempertahankan UHC sebagai bagian dari strategi perlindungan sosial.
Data yang disampaikan pemerintah menunjukkan kepesertaan BPJS Kesehatan warga Kota Bandung telah mencapai lebih dari 90 persen. Tingkat keaktifan peserta juga disebut berada di atas 82 persen.
Angka tersebut penting karena keaktifan kepesertaan menjadi salah satu syarat keberlanjutan program UHC.
“Kepesertaan dan keaktifan ini menjadi syarat penting untuk mempertahankan program UHC. Kami terus berupaya memenuhi kebutuhan pembiayaan agar seluruh warga tetap mendapatkan akses layanan kesehatan,” kata Farhan.
Rp360 Miliar, Angka yang Tak Kecil
Di sinilah persoalan lain muncul.
Untuk memastikan akses layanan kesehatan masyarakat tetap berjalan, kebutuhan anggaran UHC Kota Bandung mencapai sekitar Rp360 miliar.
Sebagian kebutuhan anggaran tersebut telah terpenuhi. Namun, Pemkot Bandung masih mencari sumber pendanaan tambahan untuk menutup kekurangan pembiayaan.
Pemerintah optimistis kebutuhan tersebut dapat dipenuhi karena manfaat program dinilai sangat besar bagi masyarakat.
“Insyaallah kebutuhan itu akan terpenuhi karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat,” ujar Farhan.
Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberlanjutan sebuah program perlindungan sosial tidak hanya bergantung pada besarnya manfaat, tetapi juga kemampuan pemerintah memastikan pembiayaan tersedia secara berkelanjutan.
Artinya, tantangan UHC bukan semata soal berapa banyak warga yang sudah terdaftar.
Ada pertanyaan yang lebih jauh: bagaimana memastikan kepesertaan tetap aktif dan layanan dapat terus diberikan ketika kebutuhan anggaran terus berjalan dari tahun ke tahun?
Bukan Sekadar Angka Kepesertaan
Farhan melihat BPJS Kesehatan bukan hanya sebagai instrumen layanan kesehatan, tetapi juga sebagai bagian dari perlindungan sosial.
Menurutnya, seseorang yang harus mengeluarkan biaya pengobatan besar dapat semakin jauh dari kondisi ekonomi yang aman.
“Bagi saya, BPJS Kesehatan menjadi salah satu alat yang sangat penting dalam penyelesaian masalah kemiskinan. Ini bentuk rekayasa sosial dan keuangan yang memiliki nilai sosial sangat tinggi,” katanya.
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan kemiskinan di Bandung mulai diarahkan pada pendekatan yang lebih luas.
Bukan hanya memberi bantuan ketika masyarakat mengalami kesulitan, tetapi juga berupaya mencegah sebuah keluarga jatuh lebih dalam akibat persoalan kesehatan atau kehilangan sumber pendapatan.
Padat Karya Jadi Sisi Lain
Selain bantuan sosial dan perlindungan kesehatan, program padat karya menjadi instrumen lain yang disebut pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.
Skema ini memiliki pendekatan berbeda.
Jika bantuan pangan berfungsi mengurangi pengeluaran, padat karya diarahkan untuk memberikan kesempatan memperoleh penghasilan.
Dengan demikian, penanganan kemiskinan tidak hanya berbicara tentang seberapa besar bantuan yang diberikan, tetapi juga bagaimana masyarakat memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya.
Di sisi lain, efektivitas program tentu tidak cukup diukur dari jumlah program yang tersedia.
Yang lebih penting adalah apakah program tersebut benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan, tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu memberikan perubahan terhadap kondisi ekonomi keluarga.
Masih Ada Pertanyaan yang Belum Terjawab
Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan Pemkot Bandung mencoba menggunakan berbagai instrumen secara bersamaan: bantuan pangan untuk mengurangi beban konsumsi, bantuan sosial untuk perlindungan, padat karya untuk membuka penghasilan, dan UHC untuk mencegah biaya kesehatan menjadi beban ekonomi.
Tetapi hingga kini, belum semua persoalan dapat dilihat hanya dari jumlah program yang berjalan.
Kebutuhan anggaran UHC sekitar Rp360 miliar menunjukkan bahwa keberlanjutan program perlindungan sosial membutuhkan kapasitas fiskal yang tidak kecil.
Hal ini menimbulkan pertanyaan: seberapa kuat pemerintah daerah mampu menjaga seluruh program tersebut tetap berjalan ketika kebutuhan masyarakat terus berkembang?
Dan yang tak kalah penting, apakah kombinasi bantuan pangan, perlindungan kesehatan dan penciptaan penghasilan tersebut nantinya benar-benar mampu membuat keluarga rentan naik kelas secara ekonomi, bukan sekadar bertahan dari satu bantuan ke bantuan berikutnya?
Pertanyaan itu masih terbuka.
Yang jelas, penanganan kemiskinan di Bandung kini tidak lagi sekadar soal membagikan bantuan. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan dan menghasilkan perubahan yang bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. (Holil)
Berita Terkait :
Saddil Ramdani Akui Belum Puas di Persib Bandung: “Saya Marah pada Diri Sendiri, Bukan ke Pelatih”
Bupati Dairi Tekankan Integritas dan Loyalitas Pejabat Baru: “Pelantikan Bukan Sekadar Rutinitas”
Bonus Rp1 Miliar untuk Persib Cair, Tapi Mampukah Pertahankan Hattrick Juara?
Ditanami Ratusan Pohon, Mampukah Bantaran Sukatani Tetap Hijau?
