Palembang, CimutNews.co.id – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dinialdie, turun langsung menemui ratusan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Darurat” di halaman Kantor DPRD Sumsel, Senin (15/6/2026).
Berdasarkan hasil penelusuran CimutNews.co.id dan klarifikasi yang dihimpun dari peserta aksi maupun pihak DPRD Sumsel, demonstrasi tersebut melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Palembang, di antaranya Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Universitas Sriwijaya, Universitas PGRI Palembang, Universitas Indo Global Mandiri (UIGM), serta Institut Bisnis dan Informatika (IBA) Palembang.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 13.45 WIB itu berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Massa mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi dari atas mobil komando sambil membawa sejumlah tuntutan yang mereka nilai berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat dan arah kebijakan nasional saat ini.
Soroti Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok
Dari hasil pemantauan CimutNews.co.id di lokasi, isu yang paling banyak disuarakan mahasiswa berkaitan dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok, wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), hingga evaluasi terhadap sejumlah program pemerintah yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Dalam orasinya, mahasiswa menilai pemerintah perlu lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah yang menghadapi tekanan biaya hidup semakin tinggi.
Mereka juga meminta agar lembaga legislatif tidak hanya menjadi penampung aspirasi, tetapi aktif memperjuangkan suara rakyat hingga ke tingkat pemerintah pusat.
DPRD Sumsel Akui Kewenangan Ada di Pusat
Menanggapi tuntutan tersebut, Andie Dinialdie menjelaskan bahwa sebagian besar persoalan yang disampaikan mahasiswa, terutama terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun kebijakan harga BBM, merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Meski demikian, menurutnya DPRD Sumsel memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjembatani aspirasi masyarakat agar dapat sampai kepada pemerintah pusat maupun lembaga negara terkait.
“Ada kewenangan yang memang berada di tingkat pusat. APBN adalah kewenangan Presiden dan pemerintah pusat. Namun aspirasi yang disampaikan mahasiswa hari ini akan kita perjuangkan bersama-sama,” ujar Andie di hadapan massa aksi.
DPRD Tawarkan Mahasiswa Ikut ke Jakarta
Dalam dialog yang berlangsung terbuka, Andie juga menyampaikan langkah yang dinilai cukup berbeda dibandingkan penanganan aksi demonstrasi pada umumnya.
Ketua DPRD Sumsel tersebut menawarkan agar perwakilan mahasiswa turut dilibatkan secara langsung dalam penyampaian aspirasi ke Jakarta. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa secara langsung akan memperkuat substansi tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah pusat.
Hasil klarifikasi CimutNews.co.id menunjukkan tawaran tersebut disambut positif oleh peserta aksi yang menginginkan adanya tindak lanjut konkret dari aspirasi yang telah mereka suarakan.
“Untuk memastikan aspirasi ini benar-benar tersampaikan, saya minta ada perwakilan mahasiswa yang ikut. Nanti perwakilan mahasiswa akan kita bawa untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka ke Jakarta,” katanya.
Pernyataan tersebut langsung mendapat respons antusias dari massa mahasiswa yang hadir di lokasi aksi.
Menanti Realisasi Aspirasi
Meski dialog berlangsung kondusif dan sejumlah tuntutan telah diterima DPRD Sumsel, mahasiswa menegaskan akan terus mengawal perkembangan hasil penyampaian aspirasi tersebut.
Dari perspektif pengawasan publik, langkah DPRD Sumsel menawarkan keterlibatan mahasiswa dalam penyampaian aspirasi ke tingkat nasional menjadi bagian penting yang kini menunggu realisasi. Sebab, bagi mahasiswa, keberhasilan aksi tidak hanya diukur dari diterimanya tuntutan, tetapi juga sejauh mana aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pengambil kebijakan di tingkat pusat.
CimutNews.co.id akan terus memantau perkembangan tindak lanjut aspirasi mahasiswa Sumatera Selatan tersebut, termasuk rencana keberangkatan perwakilan mahasiswa ke Jakarta dan respons pemerintah pusat terhadap berbagai tuntutan yang disampaikan dalam aksi “Indonesia Darurat”. (Timred/CN)
Berita Terkait :
Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto Ajak Masyarakat Sambut Tahun 2026 dengan Optimisme dan Semangat Baru
Anggaran Sewa Helikopter Rp4 Miliar Disorot, GP2SS Minta Pemprov Sumsel Buka Penjelasan ke Publik
PJS Sumsel Gelar Rakerda 2025: Evaluasi Kinerja dan Rumuskan Arah Baru Tahun 2026
Gubernur Herman Deru Lepas Ratusan Jamaah Haul Kiai Marogan ke-125, Targetkan Jadi Agenda Wisata Religi Tahunan Sumsel
