PALEMBANG, cimutnews.co.id – Polemik anggaran sewa helikopter Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai menjadi perhatian publik. Nilai anggaran yang disebut mencapai Rp4 miliar dari APBD Sumsel Tahun Anggaran 2025 memunculkan pertanyaan dari berbagai kalangan, termasuk organisasi kepemudaan Gerakan Pemuda Pembaharuan Sumatera Selatan (GP2SS).(25/5)
Hasil penelusuran CimutNews.co.id berdasarkan hasil klarifikasi yang disampaikan Ketua Umum GP2SS, Kemas Achik Muhram, S.Sos, menyebutkan bahwa pihaknya meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan terbuka terkait kebutuhan dan urgensi pengadaan sewa helikopter tersebut.
Menurut Achik, penggunaan anggaran daerah harus mengedepankan asas transparansi, efektivitas, dan kepentingan masyarakat luas. Ia menilai, di tengah berbagai kebutuhan masyarakat yang masih membutuhkan perhatian pemerintah, penggunaan anggaran bernilai besar untuk sewa helikopter layak dipertanyakan.
“Kami meminta agar pemerintah memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait kebutuhan dan urgensi pengadaan sewa helikopter tersebut. Publik berhak mengetahui untuk apa anggaran sebesar itu digunakan,” ujar Achik dalam keterangannya kepada wartawan.
Sorotan terhadap anggaran tersebut dinilai bukan tanpa alasan. Dalam kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tantangan, sejumlah pihak menilai anggaran daerah seharusnya lebih diprioritaskan pada sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat.
GP2SS menilai keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Organisasi tersebut juga mengajak masyarakat ikut mengawal penggunaan APBD agar tetap tepat sasaran dan tidak memunculkan polemik berkepanjangan.
Selain meminta transparansi, GP2SS berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan lebih fokus mengalokasikan anggaran pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
“Suara Pemuda, Suara Rakyat, Suara Pembaharuan. Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat agar kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan publik,” tegasnya.
Hasil penelusuran CimutNews.co.id juga mencatat bahwa kritik yang disampaikan GP2SS disebut sebagai bentuk kontrol sosial dan kepedulian generasi muda terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel di Sumatera Selatan.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat penjelasan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait detail penggunaan maupun urgensi anggaran sewa helikopter yang menjadi sorotan tersebut. (Timred/CN)
Berita Terkait :
Investigasi CimutNews: Lampu Jalan Mati Berbulan-Bulan di Gandus, Warga Terancam Gelap & Kriminalitas — Pemkot Diminta Bertindak
Dugaan Pemalakan Relawan Pembawa Bantuan di Palembang: Hasil Penelusuran CimutNews.co.id Ungkap Tekanan di Jalur Kemanusiaan
Dugaan Kekerasan Seksual Anak di Gandus Palembang Bikin Publik Geram, Keluarga Korban Mengaku Kesulitan Biaya
Guru Bertaruh Nyawa Lewati Jalan Lumpur, DPRD PALI Akui Infrastruktur Dusun IV Benuang Kini Jadi Sorotan
