PAGAR ALAM, cimutnews.co.id – Laporan LPP APBD 2025 Kota Pagar Alam menjadi sorotan dalam Sidang Paripurna VI Masa Persidangan IV DPRD Kota Pagar Alam yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD, Senin (6/7/2026). Dalam rapat tersebut, masing-masing komisi DPRD menyampaikan hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPP) APBD Tahun Anggaran 2025 beserta sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah.
Sidang dihadiri Wakil Wali Kota Pagar Alam Hj. Bertha bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, serta jajaran legislatif. Pembahasan menjadi penting karena hasil evaluasi DPRD akan menjadi salah satu pijakan dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah sekaligus penyusunan program pembangunan pada tahun anggaran berikutnya.
DPRD Sampaikan Catatan Strategis terhadap LPP APBD 2025
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Pagar Alam H. Syahrol Effendi didampingi Ketua DPRD Hj. Jenny Sandiyah dan Wakil Ketua I Hj. Desi Siska.
Sebelum rapat paripurna digelar, seluruh komisi DPRD telah melakukan pembahasan bersama OPD mitra kerja masing-masing terhadap realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Hasil pembahasan kemudian dirangkum menjadi rekomendasi sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Evaluasi tersebut tidak hanya menyoroti realisasi anggaran, tetapi juga efektivitas pelayanan publik, kualitas pembangunan, hingga upaya peningkatan pendapatan daerah.
Komisi I Soroti Belanja Pegawai hingga Pelayanan Publik
Fasilitas kesehatan dan kecamatan menjadi perhatian
Komisi I menyampaikan beberapa catatan penting yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti Pemerintah Kota Pagar Alam.
Beberapa poin yang menjadi perhatian antara lain:
- Realisasi belanja pegawai dinilai belum maksimal.
- Fasilitas pelayanan kesehatan masih membutuhkan peningkatan.
- Sarana dan prasarana kantor kecamatan dinilai masih terbatas.
- Pemerintah daerah diminta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).
- OPD didorong lebih terbuka menyampaikan kendala maupun kebutuhan program sejak tahap perencanaan.
Menurut hasil pembahasan Komisi I, peningkatan kualitas pelayanan publik tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan sumber daya serta koordinasi antarperangkat daerah.
Komisi II Dorong Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
Komisi II memberikan perhatian khusus terhadap upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam rekomendasinya, komisi meminta seluruh OPD mitra kerja menghadirkan berbagai inovasi untuk menggali potensi pendapatan yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat peningkatan PAD akan memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Selain itu, optimalisasi PAD juga menjadi salah satu indikator kemandirian fiskal daerah sebagaimana terus didorong dalam kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Komisi III Fokus pada Infrastruktur dan Ketersediaan Air Bersih
Debit air Dempo Selatan menjadi perhatian utama
Komisi III menyoroti persoalan distribusi air bersih yang masih sering dikeluhkan masyarakat, khususnya di wilayah Dempo Selatan, terutama kawasan Atung Bungsu.
Menurut hasil pembahasan komisi, pasokan air di wilayah tersebut masih belum stabil sehingga mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari.
Karena itu, OPD terkait diminta segera menyusun solusi konkret untuk meningkatkan debit maupun distribusi air bersih agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal.
Selain persoalan air bersih, Komisi III juga memberikan sejumlah rekomendasi lain, yakni:
- Penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi prioritas pada tahun anggaran berjalan.
- Perbaikan jalan berlubang segera dilakukan demi meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
- Seluruh program pembangunan dipercepat agar target penyerapan APBD sesuai arahan pemerintah pusat dapat tercapai.
Evaluasi DPRD Menjadi Instrumen Perbaikan Tata Kelola Daerah
Laporan Pertanggungjawaban APBD merupakan bagian penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, pembahasan LPP APBD tidak sekadar menjadi agenda administratif, tetapi menjadi ruang evaluasi atas efektivitas penggunaan anggaran publik.
Melalui rekomendasi DPRD, pemerintah daerah memperoleh masukan terhadap berbagai sektor yang masih memerlukan pembenahan, mulai dari pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas perencanaan anggaran.
Evaluasi semacam ini juga menjadi bagian dari mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam memastikan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Tantangan Bukan Lagi Penyerapan Anggaran, tetapi Kualitas Belanja
Sejumlah rekomendasi yang muncul dalam rapat paripurna menunjukkan bahwa perhatian DPRD kini bergeser dari sekadar besaran realisasi anggaran menuju kualitas hasil pembangunan.
Optimalisasi PAD, peningkatan pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, hingga percepatan penyelesaian RTRW merupakan indikator bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak lagi hanya diukur dari tingginya serapan APBD, tetapi juga dari dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam jangka panjang, penyelesaian persoalan tata ruang akan menentukan arah investasi dan pembangunan Kota Pagar Alam. Sementara peningkatan PAD menjadi fondasi penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang. (Hafis)
Berita Terkait :
Terungkap Suasana Haru dari Madinah, Kepulangan Jamaah Haji Pagar Alam Masih Menjadi Penantian
540 Mahasiswa KKN Akan Turun ke Pagar Alam, Namun Dampaknya Masih Jadi Pertanyaan
Sapi 1 Ton dari Presiden Diserahkan ke Pagar Alam, Fakta di Lapangan Masih Menyisakan Pertanyaan
Senam, Tanam Pohon, hingga Fun Cooking di Medan, Tetapi Sejauh Mana Dampaknya bagi Daerah?
