
PALEMBANG, cimutnews.co.id — Penguatan layanan perbankan ramah disabilitas Sumsel terus didorong pemerintah daerah, ditandai dengan peninjauan langsung Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, Edward Candra, di Bank Sumsel Babel, Rabu (22/4/2026).
Kunjungan ini menjadi bagian dari strategi memperluas inklusi keuangan di daerah, sekaligus memastikan layanan perbankan dapat diakses setara oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Peninjauan Layanan Inklusif Jadi Sorotan Pemerintah
Dari Diseminasi ke Implementasi Lapangan
Peninjauan dilakukan usai kegiatan diseminasi layanan perbankan aksesibel yang digelar di gedung Bank Sumsel Babel, Palembang.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah bersama pelaku industri keuangan membahas penguatan akses layanan bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas.
Menurut Edward, langkah Bank Sumsel Babel menghadirkan layanan inklusif mencerminkan peningkatan responsivitas sektor jasa keuangan terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.
“Ini menunjukkan adanya kemajuan dalam menghadirkan layanan yang setara dan inklusif,” ujar Edward dalam keterangannya.
Inklusi Keuangan Jadi Agenda Strategis Daerah
Sejalan dengan Kebijakan Nasional
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menilai sektor keuangan memiliki peran penting dalam pemerataan akses layanan publik.
Kebijakan ini sejalan dengan dorongan Otoritas Jasa Keuangan yang menargetkan peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara berkelanjutan.
Beberapa fokus utama penguatan inklusi keuangan meliputi:
- Akses layanan perbankan bagi kelompok rentan
- Peningkatan literasi keuangan masyarakat
- Pengembangan produk keuangan yang inklusif
Edward juga mengajak seluruh pelaku industri keuangan di Sumsel untuk mengadopsi prinsip inklusivitas dalam setiap layanan.
Infrastruktur Fisik dan Digital Jadi Kunci
Standar Minimum Aksesibilitas
Dalam peninjauan, Sekda menyoroti pentingnya fasilitas fisik yang ramah disabilitas, antara lain:
- Jalur kursi roda yang memadai
- Akses pintu masuk yang mudah dijangkau
- Area layanan yang aman dan nyaman
Selain itu, layanan digital juga menjadi perhatian utama. Menurut Edward, teknologi perbankan harus mampu menjangkau semua pengguna, termasuk penyandang disabilitas.
Fitur yang dinilai penting antara lain:
- Tampilan aplikasi ramah pengguna
- Sistem bantuan berbasis suara
- Navigasi sederhana untuk berbagai kebutuhan khusus
Inklusi Keuangan Indonesia
Secara nasional, tingkat inklusi keuangan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat, namun belum sepenuhnya merata di seluruh kelompok masyarakat.
Data OJK menunjukkan bahwa:
- Tingkat inklusi keuangan nasional telah melampaui 80%
- Namun akses kelompok disabilitas masih terbatas
- Tantangan utama: literasi dan akses layanan fisik
Kondisi ini juga tercermin di daerah, termasuk Sumatera Selatan, yang masih menghadapi kesenjangan akses pada kelompok tertentu.
Dampak Nyata bagi Masyarakat
Penguatan layanan perbankan ramah disabilitas tidak hanya berdampak pada kemudahan transaksi, tetapi juga membuka akses ekonomi yang lebih luas.
Bagi penyandang disabilitas, akses ke layanan keuangan berarti:
- Kemudahan membuka rekening
- Akses kredit atau pembiayaan usaha
- Partisipasi dalam aktivitas ekonomi formal
Hal ini berpotensi meningkatkan kemandirian ekonomi sekaligus mengurangi ketimpangan sosial.
Inklusi Keuangan Masih Hadapi Tantangan Struktural
Dalam jangka pendek, langkah Bank Sumsel Babel menghadirkan layanan ramah disabilitas dapat meningkatkan akses layanan bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan. Ini juga memperkuat citra institusi keuangan sebagai layanan publik yang inklusif.
Namun, dalam jangka panjang, tantangan terbesar terletak pada konsistensi implementasi dan standarisasi layanan di seluruh lembaga keuangan. Tanpa regulasi yang kuat dan pengawasan berkelanjutan, inovasi ini berpotensi hanya menjadi inisiatif sporadis, bukan sistem yang terintegrasi.
Selain itu, literasi keuangan pada kelompok disabilitas masih menjadi pekerjaan rumah. Tanpa edukasi yang memadai, ketersediaan layanan belum tentu diikuti dengan pemanfaatan optimal oleh masyarakat.
Penguatan layanan perbankan ramah disabilitas menunjukkan bahwa inklusi keuangan bukan sekadar membuka akses, tetapi juga memastikan pengalaman layanan yang setara. Ketika akses fisik dan digital tidak dirancang inklusif, kesenjangan ekonomi dapat terus berulang meski layanan tersedia.
Langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendorong layanan perbankan ramah disabilitas menjadi sinyal penting bagi penguatan inklusi keuangan di daerah.
Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan industri keuangan menjadi kunci untuk memastikan layanan ini tidak hanya tersedia, tetapi juga benar-benar dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. (Poerba)

















