Beranda Penukal Abab Lematang Ilir LKPJ PALI 2025 Dibahas DPRD, Bupati Ungkap Strategi PAD hingga Tahan Rp55...

LKPJ PALI 2025 Dibahas DPRD, Bupati Ungkap Strategi PAD hingga Tahan Rp55 Miliar Belanja

Oleh

Senin, 13 April 2026

PALI, cimutnews.co.id –LKPJ PALI 2025 menjadi fokus utama Rapat Paripurna ke-4 DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Senin (13/04/2026), dengan agenda jawaban Bupati atas pandangan fraksi-fraksi. Sidang dipimpin Wakil Ketua II DPRD PALI Firdaus Hasbullah dan dihadiri 24 anggota dewan serta unsur Forkopimda.

Dalam forum tersebut, Bupati PALI Asgianto memaparkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), capaian ekonomi, serta menjelaskan penundaan belanja daerah sebesar Rp55,07 miliar sebagai langkah kehati-hatian menghadapi audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Strategi PAD: Pajak Daerah hingga Digitalisasi Jadi Tumpuan

Optimalisasi sektor potensial

Bupati Asgianto menegaskan bahwa peningkatan PAD menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Upaya yang dilakukan melibatkan penguatan sektor-sektor potensial, antara lain:

Pajak pariwisata melalui Festival Seni Bumiayu
Pajak makan dan minum
Pajak perhotelan
Sektor pertanian melalui Rumah Potong Hewan (RPH)

Menurutnya, pendekatan kolaboratif lintas sektor menjadi kunci untuk memperluas basis pajak daerah secara berkelanjutan.

Digitalisasi dorong transparansi

Selain intensifikasi pajak, Pemkab PALI juga mengandalkan digitalisasi sistem pembayaran. Inovasi berbasis QRIS dinamis dinilai mampu meningkatkan transparansi serta meminimalisasi kebocoran penerimaan.

Berdasarkan keterangan pemerintah daerah, PALI berhasil meraih Juara II tingkat provinsi dalam program percepatan dan perluasan digitalisasi daerah—indikator bahwa transformasi keuangan mulai berjalan efektif.

Belanja Daerah Tertahan Rp55 Miliar, Ini Penjelasan Bupati

Langkah antisipatif audit BPK

Menjawab kritik Fraksi Golkar terkait rendahnya serapan anggaran, Bupati menjelaskan adanya penundaan pembayaran sebesar 5 persen atau sekitar Rp55,07 miliar kepada pihak ketiga.

Penundaan ini bukan karena stagnasi program, melainkan strategi pengamanan administrasi.

“Pembayaran akan direalisasikan setelah LHP BPK diterbitkan, demi memastikan tertib administrasi,” ujar Asgianto.

Langkah ini disebut mengacu pada arahan Kejaksaan dan BPK agar pemerintah daerah menghindari potensi temuan audit yang dapat berdampak hukum.

Secara nasional, kehati-hatian dalam belanja daerah memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah pemerintah daerah memilih menahan sebagian pembayaran proyek hingga audit selesai guna menghindari koreksi anggaran.

Pertumbuhan Ekonomi PALI Lampaui Nasional

Data pertumbuhan dan pendapatan

Bupati juga memaparkan kinerja ekonomi daerah yang menunjukkan tren positif. Pada triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi PALI mencapai 5,72 persen—lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,1 persen.

Peningkatan juga terlihat pada pendapatan daerah:

Januari 2025: Rp4,9 miliar → Januari 2026: Rp6,8 miliar
Februari 2025: Rp24 miliar → Februari 2026: Rp38 miliar

Data ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi sekaligus efektivitas kebijakan fiskal daerah.

Respons Fraksi dan Prioritas Pembangunan

Fokus IPM dan kesehatan

Menanggapi Fraksi PAN dan PDI Perjuangan, pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk:

Mempercepat realisasi belanja
Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Menyelesaikan pembangunan RSUD Talang Ubi Haji Anwar Mail

Proyek RSUD ini menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan layanan kesehatan masyarakat dan didukung pendanaan pemerintah pusat.

Infrastruktur dan koordinasi lintas kewenangan

Sementara itu, masukan Fraksi Gabungan Bintang Nurani Umat terkait infrastruktur juga direspons. Pemerintah daerah memastikan perbaikan jalan dan gorong-gorong di Penukal Utara tetap berjalan.

Untuk infrastruktur berstatus kewenangan provinsi, Pemkab PALI telah menyampaikan surat resmi dan akan terus mendorong percepatan realisasi.

Tahapan LKPJ Berlanjut ke Pembahasan Pansus

Wakil Ketua II DPRD PALI Firdaus Hasbullah menyatakan bahwa jawaban eksekutif akan menjadi bahan kajian lanjutan oleh Panitia Khusus (Pansus).

Rapat diskors hingga Senin, 20 April 2026 untuk memberi ruang pembahasan lebih mendalam terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025.

Antara Kehati-hatian Fiskal dan Risiko Perlambatan Belanja

Penundaan belanja Rp55 miliar mencerminkan pendekatan fiskal yang semakin berhati-hati. Dalam jangka pendek, langkah ini dapat menjaga akuntabilitas dan meminimalkan potensi temuan audit yang berisiko hukum maupun administratif.

Namun, di sisi lain, penundaan belanja juga berpotensi memperlambat perputaran ekonomi lokal, terutama bagi kontraktor dan pelaku usaha yang bergantung pada proyek pemerintah.

Dalam jangka panjang, keseimbangan antara kehati-hatian dan percepatan realisasi anggaran menjadi krusial. Jika terlalu konservatif, belanja daerah bisa kehilangan daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi.

Digitalisasi Pajak Jadi Penentu Masa Depan PAD

Satu poin penting yang menonjol adalah penggunaan QRIS dinamis dalam sistem pajak daerah. Ini bukan sekadar inovasi teknis, melainkan perubahan fundamental dalam tata kelola keuangan daerah.

Jika konsisten diterapkan, digitalisasi ini berpotensi:

Mengurangi kebocoran pajak
Meningkatkan kepatuhan wajib pajak
Memperluas basis penerimaan secara real-time

Tren ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang mendorong integrasi sistem keuangan daerah berbasis digital.

Pembahasan LKPJ PALI 2025 menunjukkan dinamika antara upaya peningkatan pendapatan, kehati-hatian belanja, dan dorongan pembangunan daerah. Ke depan, hasil pembahasan Pansus akan menentukan arah kebijakan strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.

Keseimbangan antara transparansi, percepatan pembangunan, dan inovasi digital menjadi kunci agar kinerja daerah tidak hanya akuntabel, tetapi juga berdampak nyata. (Edi)