KOTA BANDUNG, cimutnews.co.id — Pemerintah Kota Bandung kembali menegaskan komitmennya untuk menjamin akses pendidikan bagi warga kurang mampu melalui jalur Afirmasi Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.
Program ini digadang-gadang menjadi solusi agar tidak ada anak usia sekolah yang terhambat melanjutkan pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi.
Namun di balik besarnya anggaran dan berbagai skema bantuan yang disiapkan, masih muncul pertanyaan mengenai sejauh mana program tersebut benar-benar mampu menjangkau seluruh warga yang membutuhkan.
SPMB jenjang SD dan SMP Kota Bandung saat ini memasuki tahap pendaftaran jalur Afirmasi dan Prestasi yang berlangsung secara daring pada 8–12 Juni 2026.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Bandung telah melakukan pendataan peserta didik RMP berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 hingga 5.
Dari proses tersebut, kuota afirmasi ditetapkan sebesar 30 persen. Sebanyak 20 persen dialokasikan untuk penempatan langsung, sedangkan 10 persen lainnya melalui jalur afirmasi reguler secara online.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, mengatakan program RMP merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi seluruh warga.
Menurutnya, bantuan tersebut tidak hanya berlaku bagi siswa yang diterima di sekolah negeri, tetapi juga bagi mereka yang melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
“Program RMP ini sebagai komitmen Pemkot Bandung dalam layanan pendidikan. Bagi penduduk kurang mampu tetap diberi kesempatan mendapat pendidikan yang sama baik di sekolah negeri maupun swasta,” ujarnya.
Pemkot Bandung juga telah mencairkan bantuan pendidikan senilai lebih dari Rp36 miliar kepada 191 sekolah yang mencakup 17.775 siswa jenjang SD dan SMP.
Dana tersebut digunakan untuk menggantikan biaya SPP dan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) bagi siswa penerima manfaat.
Fakta Anggaran Besar dan Harapan Pemerataan
Di atas kertas, angka tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pendidikan warga kurang mampu.
Bahkan bagi calon siswa jalur afirmasi yang tidak lolos di empat pilihan sekolah, pemerintah membuka peluang untuk masuk ke sekolah swasta yang masih memiliki kuota RMP.
Skema ini dirancang agar peserta didik tetap memperoleh akses pendidikan meski tidak diterima di sekolah tujuan awal.
Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa persoalan pendidikan bagi keluarga berpenghasilan rendah tidak selalu berhenti pada urusan biaya sekolah.
Sejumlah pemerhati pendidikan menilai tantangan lain seperti biaya transportasi, kebutuhan perlengkapan sekolah tambahan, hingga akses informasi mengenai proses pendaftaran masih menjadi kendala bagi sebagian keluarga.
Hingga kini, belum semua persoalan pendukung pendidikan tersebut mendapat penjelasan rinci dalam pelaksanaan program.
Di Balik Bantuan, Masih Ada Tantangan Sosialisasi
Program RMP memang mendapat respons positif dari banyak pihak.
Salah satunya datang dari Desi, seorang orang tua siswa penerima manfaat yang mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan pendidikan tersebut.
Sebagai pedagang kecil dengan empat anak yang masih bersekolah, ia merasakan langsung manfaat bantuan yang diberikan pemerintah.
Menurutnya, bantuan perlengkapan sekolah dan biaya pendidikan membuat anak-anaknya tetap dapat mengenyam pendidikan secara layak.
“Saya terima kasih banyak atas bantuannya, mudah-mudahan program ini bisa terus berjalan,” katanya.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan sebagian masyarakat yang kerap menghadapi kesulitan dalam memahami mekanisme penerimaan siswa baru yang berubah setiap tahun.
Berdasarkan temuan di lapangan pada berbagai pelaksanaan penerimaan peserta didik sebelumnya, persoalan informasi dan pemahaman teknis sering kali menjadi keluhan yang muncul menjelang masa pendaftaran.
Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah sosialisasi program sudah menjangkau seluruh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama bantuan.
Sekolah Merasakan Manfaat, Pengawasan Tetap Dibutuhkan
Dukungan terhadap program ini juga datang dari pihak sekolah.
Kepala SD Kemala Bayangkari, Hesti Febriati, menyebut bantuan RMP telah membantu sekolah dalam meningkatkan fasilitas belajar serta mendukung kebutuhan siswa yang berhak menerima bantuan.
Menurutnya, manfaat program tersebut sudah mulai terlihat baik bagi sekolah maupun peserta didik.
Meski demikian, pemerintah juga mengingatkan seluruh sekolah penerima bantuan agar menggunakan dana sesuai aturan yang berlaku.
Pesan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan dana tetap menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas program.
Apalagi jumlah anggaran yang digelontorkan mencapai puluhan miliar rupiah dan menyangkut hak pendidikan ribuan siswa.
Antara Komitmen dan Realita
Program RMP menjadi salah satu upaya konkret Pemkot Bandung dalam memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
Besarnya anggaran dan jumlah penerima bantuan menunjukkan adanya keseriusan pemerintah untuk mengurangi risiko anak putus sekolah.
Namun keberhasilan program tentu tidak hanya diukur dari jumlah dana yang disalurkan.
Faktor pemerataan informasi, ketepatan sasaran, kemudahan akses, hingga pengawasan penggunaan anggaran juga menjadi aspek penting yang menentukan dampak nyata di masyarakat.
Hingga kini, program tersebut masih menyisakan sejumlah pertanyaan yang menarik untuk dicermati.
Apakah bantuan yang telah digelontorkan mampu menjawab seluruh hambatan pendidikan yang dihadapi keluarga kurang mampu, atau masih ada tantangan lain yang belum sepenuhnya terselesaikan di lapangan? (Siti)
Berita Terkait :
Resmikan Graha Pandawa RSUD Ngudi Waluyo Blitar, Bupati Blitar Pelayanan Kesehatan Representatif, Modern, dan Nyaman Bagi Masyarakat
Optimalkan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai, Dinkes Kabupaten Blitar Prioritaskan Yankes Warga Kurang Mampu
Klarifikasi Mitra MBG Bandung Barat Viral, Hendrik Minta Maaf Usai Tuai Kritik Publik
Silaturahmi Pemko Medan dan TNI Perkuat Sinergi Keamanan Wilayah Usai Idul Fitri
