Beranda Banyuasin Sensus 2026 Banyuasin Disiapkan, BPS Ungkap Pertumbuhan Ekonomi 5,40 Persen dan Data...

Sensus 2026 Banyuasin Disiapkan, BPS Ungkap Pertumbuhan Ekonomi 5,40 Persen dan Data Strategis Daerah

53
0
1. Kepala BPS Banyuasin Basuki Rahmat saat memaparkan data indikator makro dalam audiensi bersama Bupati Banyuasin di Guest House Rumah Dinas Bupati (Foto: Noto/cimutnews.co.id).

Banyuasin, cimutnews.co.id – Kepala BPS Kabupaten Banyuasin Basuki Rahmat, S.ST., M.Stat., bersama jajaran melakukan audiensi dengan Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, SH., MH, didampingi Staf Ahli Salni Fajar serta Kepala Diskominfo-SP Hj. Ida Bahagia. Pertemuan berlangsung di Guest House Rumah Dinas Bupati Banyuasin, Jumat (27/02/2026), dengan agenda utama membahas kesiapan pelaksanaan sensus tahun 2026 serta pemaparan data indikator makro daerah.

Pelaksanaan sensus merupakan bagian dari program strategis nasional yang dikoordinasikan oleh BPS sebagai lembaga resmi penyedia data statistik. Sensus 2026 menjadi instrumen penting dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yang berbasis data (data driven policy), sejalan dengan amanat pemerintah pusat dalam meningkatkan akurasi perencanaan pembangunan daerah dan nasional.

Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor guna memastikan validitas dan integrasi data statistik sektoral. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia yang menekankan keterpaduan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dalam pemaparan resmi, BPS Kabupaten Banyuasin mengungkap sejumlah capaian indikator makro daerah yang menjadi sorotan utama, antara lain:

  • Pertumbuhan ekonomi Banyuasin tahun 2025: 5,40 persen
  • Pertumbuhan ekonomi tahun 2024: 5,14 persen
  • Luas panen tahun 2025: 797 hektare
  • Produksi gabah kering giling (GKG): 175.418 ton
  • Produksi beras: 989 ton

Data tersebut menunjukkan tren positif pada sektor ekonomi dan pertanian, yang menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Banyuasin.

Kepala BPS Banyuasin, Basuki Rahmat, menegaskan adanya peningkatan kinerja ekonomi daerah.

“Angka pertumbuhan ekonomi kita meningkat dari tahun 2024 sebesar 5,14 persen dan di tahun 2025 meningkat menjadi 5,40 persen,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani menekankan pentingnya data dalam perencanaan pembangunan.

Baca juga  Wali Kota Blitar Teken MoU dengan Pemkab Blitar, Wujudkan Blitar ASRI Menuju Blitar Raya Berdaya dan Tangguh

“Data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi kunci dalam menyusun program prioritas serta evaluasi pembangunan daerah,” tegasnya.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,40 persen menandakan adanya peningkatan aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat Banyuasin, khususnya di sektor unggulan seperti pertanian. Tingginya produksi gabah dan beras memperlihatkan peran strategis Banyuasin sebagai salah satu lumbung pangan di Sumatera Selatan.

Selain itu, pelaksanaan sensus 2026 diharapkan mampu memperbarui basis data kependudukan, sosial, dan ekonomi secara menyeluruh. Data ini akan menjadi fondasi dalam menyusun kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), termasuk dalam pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kolaborasi antara BPS dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga dinilai krusial dalam memastikan data yang dihasilkan tidak hanya akurat, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus 2026 agar berjalan optimal. Masyarakat juga diimbau untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan data yang benar dan lengkap demi kepentingan pembangunan bersama.

“Pemkab Banyuasin akan terus memperkuat kolaborasi dengan BPS untuk merumuskan kebijakan berbasis data yang akurat dan komprehensif,” ujar Bupati Askolani.

Ia berharap sinergi ini mampu mempercepat terwujudnya visi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Hingga saat ini, seluruh data yang dipaparkan masih bersumber dari rilis resmi BPS Kabupaten Banyuasin dan hasil koordinasi pemerintah daerah. Implementasi sensus 2026 masih dalam tahap persiapan, dan hasil akhirnya akan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat serta validitas data lapangan.

Pemerintah dan BPS memastikan seluruh proses akan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dan prinsip statistik yang objektif, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. (Noto)