PALEMBANG, cimutnews.co.id — Program Makan Bergizi Gratis Sumsel 2026 menjadi fokus utama dalam penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dengan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menyatakan komitmen penuh mendukung implementasi program strategis nasional tersebut. Hal ini ditegaskan melalui kehadiran Sekretaris Daerah PALI, Kartika Yanti, SH., MH, dalam Rapat Konsolidasi tingkat Provinsi Sumatera Selatan di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Sabtu (28/2/2026).
Dalam konteks nasional, Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah. Program ini dirancang untuk menekan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, serta membangun generasi yang sehat dan produktif. Pemerintah daerah berperan penting dalam memastikan implementasi berjalan tepat sasaran melalui koordinasi lintas sektor.
Data di tingkat daerah menunjukkan bahwa Kabupaten PALI terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, termasuk melalui dukungan terhadap program gizi. Meski angka detail belum dipaparkan dalam forum tersebut, pemerintah daerah menilai bahwa intervensi gizi menjadi salah satu kunci dalam mendorong peningkatan kualitas SDM di wilayah Bumi Serepat Serasan.
Rapat konsolidasi ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, SH., MM, serta Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya, S.I.K., bersama unsur pemerintah daerah, kasatpel, mitra, dan yayasan. Forum ini menjadi wadah strategis dalam menyelaraskan langkah implementasi program di seluruh kabupaten/kota.
Sekretaris Daerah PALI, Kartika Yanti, menegaskan kesiapan daerah dalam mendukung penuh program tersebut.
“Pemkab PALI siap memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan program ini berjalan optimal demi kesehatan generasi muda dan kemajuan daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa peningkatan kualitas gizi bukan hanya program jangka pendek, tetapi investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul yang mampu bersaing di masa depan.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dalam arahannya menegaskan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan agar pelaksanaan program berjalan efektif dan berkelanjutan.
Secara investigatif, implementasi Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kesiapan infrastruktur distribusi, validitas data penerima manfaat, hingga pengawasan kualitas makanan. Oleh karena itu, konsolidasi lintas sektor seperti yang dilakukan di Sumatera Selatan dinilai menjadi langkah penting untuk meminimalisasi potensi kendala di lapangan.
Selain itu, keterlibatan pihak ketiga seperti mitra dan yayasan juga perlu diawasi secara ketat guna memastikan transparansi dan akuntabilitas program. Standarisasi menu, keamanan pangan, serta ketepatan distribusi menjadi aspek krusial yang harus dijaga.
Di sisi lain, peran pemerintah daerah tidak hanya sebatas pelaksana, tetapi juga pengawas dan fasilitator agar program benar-benar menyentuh kelompok sasaran. Pendekatan berbasis data serta koordinasi dengan sekolah dan fasilitas kesehatan menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini.
Pemerintah Kabupaten PALI mengimbau seluruh pihak, termasuk perangkat daerah, tenaga pendidik, dan masyarakat, untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Partisipasi aktif dinilai dapat mempercepat pencapaian tujuan program, yakni meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak.
Dengan dukungan yang solid dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, program ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, program ini juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penyediaan bahan pangan dan keterlibatan pelaku usaha daerah.
Sebagai penutup, komitmen Pemerintah Kabupaten PALI dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis mencerminkan keseriusan dalam membangun masa depan daerah melalui investasi pada kualitas SDM. Pelaksanaan program ini diharapkan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan. (Poerba)
Berita Terkait :
Refleksi Akhir Tahun 2025: PGK Sumsel Mantapkan Konsolidasi dan Peran Kebangsaan
Polres Banyuasin Resmikan Gedung SPPG I untuk Perkuat Pelayanan Gizi dan Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Sumsel United Ikuti Workshop “Sports Integrity Matters”: Perkuat Komitmen Integritas Sepak Bola Profesional
Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto Ajak Masyarakat Sambut Tahun 2026 dengan Optimisme dan Semangat Baru
