
JAKARTA, cimutnews.co.id — Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menegaskan pentingnya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai acuan utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya di sektor pertahanan dan keamanan maritim.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Penyaksian Awal Uji Kompetensi (witness) dan Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi TNI Angkatan Laut di Jakarta, Rabu (13/5/2026). Menurut pemerintah, penguatan sertifikasi kompetensi menjadi langkah strategis untuk menghadapi tantangan geopolitik global dan percepatan perkembangan teknologi pertahanan maritim.
Sertifikasi Kompetensi Dinilai Jadi Pilar SDM Pertahanan Modern
Dalam sambutannya, Afriansyah menekankan bahwa sertifikasi kompetensi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian penting dari sistem penjaminan mutu nasional.
Ia menyebut, standar kompetensi dibutuhkan agar setiap personel memiliki kemampuan yang terukur, profesional, dan relevan dengan kebutuhan organisasi modern.
“Sertifikasi kompetensi bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian dari sistem penjaminan mutu nasional untuk memastikan setiap personel memiliki kapasitas yang terukur, profesional, adaptif, dan memenuhi standar kebutuhan organisasi modern,” ujar Afriansyah.
TNI AL Hadapi Tantangan Teknologi dan Geopolitik
Menurut Afriansyah, perkembangan teknologi pertahanan dan dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik menuntut kesiapan SDM maritim yang lebih adaptif dibanding sebelumnya.
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi strategis di jalur perdagangan internasional. Kondisi tersebut membuat sektor pertahanan laut menjadi salah satu fokus utama penguatan nasional.
“Wilayah maritim Indonesia merupakan ruang vital yang harus dijaga bersama. Karena itu dibutuhkan sistem pertahanan maritim yang kuat, modern, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” katanya.
Penguatan Sertifikasi Kompetensi TNI AL Dinilai Semakin Mendesak
Program penguatan sertifikasi kompetensi yang dijalankan TNI Angkatan Laut bersama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) TNI AL disebut menjadi langkah penting dalam membangun standar profesionalisme personel militer.
Berdasarkan keterangan Kemnaker, sistem sertifikasi berbasis SKKNI diharapkan mampu menciptakan standar kemampuan yang seragam, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara nasional.
Fokus pada SDM Unggul Berbasis Standar Nasional
Afriansyah mengapresiasi kolaborasi antara TNI AL, pemerintah, lembaga pendidikan, hingga lembaga sertifikasi profesi dalam penguatan sistem kompetensi nasional.
Menurut dia, sinergi lintas sektor menjadi salah satu kunci penting dalam menyiapkan SDM unggul menuju visi Indonesia Emas 2045.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi langkah konkret dalam menyiapkan SDM unggul menuju visi Indonesia Emas,” ujarnya.
Sertifikasi Kompetensi Kini Jadi Tren Penguatan SDM Nasional
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus memperluas penerapan sertifikasi kompetensi di berbagai sektor strategis, mulai dari industri manufaktur, konstruksi, kesehatan, hingga pertahanan.
Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan kebutuhan tenaga kerja tersertifikasi terus meningkat seiring tuntutan dunia kerja yang semakin berbasis standar kompetensi.
Di sektor maritim, tantangan tidak hanya berasal dari aspek keamanan tradisional, tetapi juga ancaman siber, pengawasan wilayah laut, hingga perkembangan teknologi sistem pertahanan modern.
Negara Maritim Maju Terapkan Standar Kompetensi Ketat
Sejumlah negara dengan kekuatan maritim besar seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura telah lebih dulu menerapkan sistem sertifikasi kompetensi ketat pada personel sektor kelautan dan pertahanan.
Penerapan standar kompetensi tersebut dinilai berhasil meningkatkan efisiensi organisasi, disiplin operasional, serta kesiapan menghadapi ancaman lintas batas.
Indonesia kini mulai mengarah pada pola serupa dengan memperkuat integrasi standar kompetensi nasional ke dalam sistem pengembangan SDM sektor strategis.
Sertifikasi Kompetensi Bukan Lagi Sekadar Formalitas
Penguatan sistem sertifikasi kompetensi di lingkungan TNI AL menunjukkan perubahan pendekatan pemerintah dalam membangun SDM pertahanan nasional.
Jika sebelumnya pengembangan personel lebih banyak berbasis pengalaman lapangan dan pendidikan internal, kini standar kompetensi terukur mulai menjadi instrumen utama dalam memastikan kualitas SDM tetap relevan dengan perkembangan global.
Pendekatan tersebut penting karena tantangan keamanan maritim modern semakin kompleks. Persaingan geopolitik di kawasan Asia Pasifik, meningkatnya aktivitas lintas negara di perairan Indonesia, hingga ancaman teknologi siber membutuhkan personel yang tidak hanya disiplin, tetapi juga memiliki kompetensi teknis spesifik.
Sertifikasi Kompetensi Kini Menjadi Instrumen Strategis Negara
Menariknya, sertifikasi kompetensi saat ini tidak lagi dipandang sebatas kebutuhan dunia industri sipil. Pemerintah mulai menjadikannya instrumen strategis dalam penguatan sektor pertahanan nasional.
Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma bahwa kualitas SDM pertahanan modern harus dibangun dengan standar profesional yang dapat diukur secara nasional maupun internasional.
Penguatan SDM Maritim Dinilai Penting untuk Masa Depan Indonesia
Sebagai negara dengan wilayah laut yang sangat luas, Indonesia dinilai membutuhkan SDM maritim yang mampu menghadapi perubahan cepat di sektor keamanan dan teknologi.
Penguatan kompetensi personel melalui sertifikasi profesi diproyeksikan menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pertahanan maritim yang modern, efektif, dan berdaya saing global.
Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia industri, dan institusi pertahanan diperkirakan akan semakin diperkuat untuk mendukung percepatan pembangunan SDM nasional berbasis kompetensi. (Timred/CN)
Sumber : Biro HUmas Kemnaker

















