
GARUT, cimutnews.co.id — Upaya Pemerintah Kabupaten Garut menekan angka kemiskinan kembali diperkuat melalui rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Aula Dinas Sosial Kabupaten Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (20/7/2026).
Forum tersebut menjadi ajang menyatukan langkah pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan dalam mempercepat penanganan kemiskinan, terutama kategori kemiskinan ekstrem yang hingga kini masih menjadi perhatian.
Namun di balik berbagai program bantuan sosial yang telah berjalan selama ini, masih tersisa pertanyaan besar. Mengapa jumlah warga miskin di Garut masih mencapai ratusan ribu orang meski bantuan telah menjangkau sebagian besar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah?
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem membutuhkan pendekatan yang berbeda dibanding program bantuan pada umumnya.
“Ini adalah solusi yang khusus, yang dibuatkan teruntuk orang-orang yang khusus,” ujar Syakur dalam rapat koordinasi tersebut.
Menurutnya, tantangan terbesar Kabupaten Garut terletak pada besarnya jumlah penduduk yang kini mencapai sekitar 2,8 juta jiwa. Dengan skala populasi tersebut, proses penyaluran bantuan maupun intervensi sosial membutuhkan koordinasi lintas sektor agar benar-benar tepat sasaran.
Data pemerintah daerah menunjukkan sebanyak 252.520 jiwa atau sekitar 9,39 persen penduduk Garut masih berada dalam kategori miskin.
Angka tersebut menjadi dasar pemerintah daerah untuk terus memperkuat berbagai program pengentasan kemiskinan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai lembaga terkait.
“Kami akan terus melakukan intervensi dan upaya pengentasan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Garut guna menciptakan keluarga yang adil, makmur, dan sejahtera,” kata Syakur.
Data Kemiskinan Masih Besar
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Marlinda Siti Hana, memaparkan bahwa berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), masyarakat Garut yang masuk kelompok kesejahteraan terendah masih tergolong besar.
Kelompok Desil 1 tercatat mencapai 363.422 jiwa, disusul Desil 2 sebanyak 377.013 jiwa, Desil 3 sebanyak 423.760 jiwa, Desil 4 sebanyak 403.430 jiwa, dan Desil 5 sebanyak 310.128 jiwa.
Secara keseluruhan, sekitar 1,8 juta masyarakat Garut telah masuk dalam cakupan berbagai program bantuan sosial pemerintah.
Program tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi sekitar 100 ribu kepala keluarga, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 211.684 kepala keluarga, Bantuan Pangan Nasional kepada 227.999 kepala keluarga, hingga kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi lebih dari 1.010.188 jiwa.
Besarnya jumlah penerima bantuan sekaligus tingginya angka penduduk miskin menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan bukan hanya berkaitan dengan distribusi bantuan.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, berbagai daerah dengan karakter geografis luas seperti Kabupaten Garut masih menghadapi tantangan pemerataan akses ekonomi, kesempatan kerja, kualitas pendidikan, hingga layanan dasar masyarakat.
Sejumlah pemerhati kebijakan sosial menilai bantuan sosial berperan menjaga daya beli masyarakat, namun belum sepenuhnya mampu memutus rantai kemiskinan apabila tidak dibarengi peningkatan pendapatan keluarga, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan usaha kecil, dan penguatan kualitas sumber daya manusia.
Di sisi lain, sejumlah warga mengaku bantuan yang diterima memang membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Meski demikian, mereka berharap program pemberdayaan ekonomi dapat diperluas sehingga keluarga penerima mampu meningkatkan penghasilan secara berkelanjutan, bukan hanya bergantung pada bantuan rutin.
Sinkronisasi Data Jadi Tantangan
Selain besarnya jumlah penduduk, akurasi data penerima bantuan juga menjadi pekerjaan yang terus dievaluasi pemerintah.
Rapat koordinasi tersebut sekaligus diarahkan untuk menyamakan persepsi antarinstansi agar pelaksanaan bantuan sosial benar-benar sesuai kondisi masyarakat.
Marlinda menegaskan, evaluasi dilakukan untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor.
“Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, serta seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan penyelenggaraan bantuan sosial yang efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Pekerjaan Rumah Belum Selesai
Meski berbagai program telah berjalan dan koordinasi terus diperkuat, penanganan kemiskinan di Kabupaten Garut masih membutuhkan proses panjang.
Besarnya jumlah penduduk, kompleksitas persoalan sosial, serta kebutuhan pemberdayaan ekonomi menjadi tantangan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui bantuan sosial semata.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, sejauh mana penguatan koordinasi lintas sektor mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun ke depan, serta apakah intervensi yang disiapkan benar-benar mampu menjangkau keluarga yang paling membutuhkan.
Hingga kini, upaya tersebut masih menjadi perhatian berbagai pihak seiring harapan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh masyarakat Garut. (Holil)

















