PALEMBANG, cimutnews.co.id — Pelatihan kepemimpinan bagi pejabat pemerintah kembali memasuki tahap penting. Sebanyak 32 peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan V Tahun 2026 melakukan visitasi ke Provinsi Lampung untuk mempelajari praktik kepemimpinan dan pembangunan daerah secara langsung.
Kegiatan yang berlangsung Selasa (9/6/2026) tersebut disebut sebagai upaya menyelaraskan teori yang diperoleh selama proses pembelajaran dengan kondisi nyata di lapangan.
Namun, di tengah berbagai program pengembangan aparatur yang terus dilakukan pemerintah, muncul pertanyaan yang kerap disampaikan publik: sejauh mana hasil pelatihan kepemimpinan benar-benar berdampak terhadap pelayanan masyarakat?
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan, Prof. Dr. H. M. Edwar Juliartha, S.Sos., MM mengatakan visitasi menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta PKN.
Menurutnya, para peserta tidak hanya memperoleh teori melalui pembelajaran daring maupun klasikal, tetapi juga melihat langsung penerapan kepemimpinan di daerah yang dinilai berhasil mengembangkan berbagai sektor pembangunan.
“Visitasi ini merupakan bagian dari penyelarasan antara teori yang dipelajari selama pembelajaran e-learning dan klasikal dengan praktik nyata di lapangan,” ujarnya.
Peserta PKN berasal dari berbagai daerah, yakni Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, OKU Timur, Kabupaten Kepahiang di Bengkulu, Bangka Barat, Kabupaten PALI, hingga Musi Rawas.
Total peserta yang mengikuti kegiatan tercatat sebanyak 32 orang.
Edwar menjelaskan, pelaksanaan visitasi tahun ini memiliki nilai tambah karena kembali dilaksanakan di luar Sumatera Selatan setelah sebelumnya lebih banyak dilakukan di dalam wilayah provinsi akibat berbagai pertimbangan efisiensi.
Program Belajar Kepemimpinan, Harapan dan Tantangan
Dalam berbagai kesempatan, program pelatihan kepemimpinan sering disebut sebagai salah satu instrumen penting untuk menciptakan birokrasi yang adaptif dan inovatif.
Harapannya, para pejabat yang mengikuti pelatihan mampu membawa perubahan nyata di organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, keberhasilan pelatihan semacam ini sering kali tidak hanya ditentukan oleh kualitas materi pembelajaran.
Implementasi hasil pelatihan di lingkungan kerja masih menjadi tantangan tersendiri.
Sejumlah pengamat birokrasi menilai keberhasilan program kepemimpinan baru dapat diukur ketika muncul inovasi pelayanan publik, peningkatan efektivitas anggaran, hingga percepatan penyelesaian persoalan masyarakat setelah peserta kembali ke instansinya masing-masing.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana mekanisme evaluasi pasca-pelatihan dilakukan agar investasi pengembangan SDM aparatur benar-benar memberikan dampak nyata?
Lampung Jadi Laboratorium Pembelajaran
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, M.M menyambut kedatangan peserta dari Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Bangka Belitung.
Menurutnya, hubungan kerja sama antara Lampung dan Sumatera Selatan selama ini telah berjalan baik dalam berbagai sektor strategis.
Jihan menilai tema kepemimpinan adaptif yang diangkat dalam kegiatan tersebut sangat relevan dengan tantangan birokrasi modern.
Pemimpin saat ini dituntut mampu beradaptasi terhadap perubahan teknologi, regulasi, serta keterbatasan fiskal yang semakin dinamis.
Ia juga mengapresiasi dipilihnya Kabupaten Pesawaran sebagai lokasi visitasi karena dianggap berhasil mengembangkan sektor pariwisata dan budaya sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
Selain Pesawaran, peserta juga melakukan kunjungan ke Kabupaten Lampung Selatan untuk mempelajari sektor perdagangan dan industri yang berkembang sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera.
Di Sisi Lain, Publik Menunggu Hasil Nyata
Bagi masyarakat, keberhasilan pelatihan kepemimpinan bukan hanya diukur dari banyaknya kunjungan studi atau kegiatan pembelajaran.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan sebagian warga yang masih berharap berbagai persoalan pelayanan publik dapat diselesaikan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efektif.
Karena itu, output dari pelatihan kepemimpinan sering menjadi sorotan publik.
Masyarakat umumnya ingin melihat perubahan konkret berupa inovasi pelayanan, peningkatan kinerja OPD, serta kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
Hingga kini, belum semua hasil pelatihan kepemimpinan di berbagai daerah terdokumentasi secara terbuka sehingga masyarakat dapat menilai langsung dampaknya.
Strategi Kepemimpinan Pasca Pelatihan
Ketua Kelas PKN Tingkat II Angkatan V Tahun 2026, Dr. Herison, S.IP., S.H., M.H yang juga menjabat Kepala Satpol PP Kota Palembang mengatakan visitasi menjadi bagian penting dalam menyusun strategi kepemimpinan di perangkat daerah masing-masing.
Ia menyebut peserta dari Kota Palembang berasal dari berbagai OPD strategis, mulai dari Dinas Kominfo, Satpol PP, Kearsipan, Bappeda Litbang, DPKP, Dinas Perdagangan, Dispora, BPBD hingga BPKAD.
Pelaksanaan PKN sendiri berlangsung sejak April hingga Agustus 2026.
Para peserta diharapkan mampu menerapkan strategi kepemimpinan yang efektif sesuai tantangan organisasi masing-masing setelah program selesai.
Namun pertanyaan yang masih tersisa adalah, apakah berbagai pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh selama visitasi akan benar-benar diterjemahkan menjadi perubahan nyata di daerah asal peserta?
Ataukah program tersebut akan kembali menjadi kegiatan administratif yang manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat?
Jawaban atas pertanyaan itu kemungkinan baru akan terlihat setelah para peserta kembali dan menjalankan program perubahan di instansi masing-masing. (Poerba)
Berita Terkait :
Komisi II DPRD Palembang Soroti Target PAD Rp1,96 Triliun di 2026, Minta Bapenda Sajikan Hitungan Realistis
PNS di Palembang Rugi Rp35 Juta, Tertipu Janji Viral Sengketa Lahan Lewat TikTok
Bongkar Mafia Pupuk Subsidi, Polda Sumsel Amankan 8 Tersangka dan 14 Ton Lebih Barang Bukti
Hampir Setahun Berlalu, Kasus Tewasnya Aris di Jalan Kol H Burlian Palembang Masih Menunggu Kepastian Hukum
