PALEMBANG, cimutnews.co.id — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Selatan mulai memanaskan mesin politik menjelang pemilu mendatang.
Sebanyak 97 kandidat calon Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) yang digelar DPP PKB di Hotel Santika Premiere Palembang, 30 April hingga 1 Mei 2026.
Namun di tengah ambisi besar meningkatkan kursi legislatif, sejumlah pihak mulai mempertanyakan apakah proses seleksi ini benar-benar mampu melahirkan pemimpin yang dekat dengan masyarakat.
Lalu, apakah UKK hanya menjadi formalitas politik internal, atau benar-benar alat evaluasi serius bagi kader PKB?
97 Kandidat Berebut Kendali PKB di Sumsel
Agenda UKK ini menjadi salah satu tahapan strategis PKB dalam menentukan figur ketua DPC di 17 kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.
Empat tokoh senior DPP PKB diturunkan langsung sebagai tim penguji, di antaranya Abdul Halim Iskandar, Imam Syukri, Lalu Hadrian Irfani, serta Idham Arsyad.
Ketua DPW PKB Sumsel, Nasrul Halim, mengatakan UKK bukan hanya sekadar proses administratif.
Menurutnya, DPP ingin membedah kapasitas kepemimpinan, integritas, hingga program kerja para kandidat sebelum dipercaya memimpin partai di daerah.
PKB Janjikan Evaluasi Ketat untuk Ketua Terpilih
PKB Sumsel mengklaim proses UKK kali ini berbeda karena disertai kontrak kinerja yang akan dievaluasi secara berkala.
Setiap calon ketua yang terpilih nantinya diwajibkan memenuhi target politik dan penguatan organisasi hingga tingkat akar rumput.
“Selama kepemimpinan lima tahun ke depan akan dievaluasi jika dianggap gagal,” ujar Nasrul Halim.
PKB juga menargetkan kenaikan signifikan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota di Sumsel, dari 62 kursi menjadi 80 kursi pada pemilu mendatang.
Selain itu, PKB juga membidik kemenangan Pilkada serta memperkuat basis dukungan masyarakat di berbagai daerah.
Target Besar, Tapi Konsolidasi Akar Rumput Dinilai Belum Maksimal
Namun fakta di lapangan menunjukkan, tantangan PKB tidak hanya soal menambah kursi legislatif.
Berdasarkan temuan di lapangan, sejumlah kader mengaku aktivitas partai di tingkat bawah masih belum sepenuhnya aktif dan merata di beberapa daerah.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan sebagian masyarakat yang menganggap kehadiran partai politik sering kali lebih terasa saat mendekati momentum pemilu.
“Kalau bicara pelayanan masyarakat, warga tentu ingin melihat aksi nyata yang konsisten, bukan hanya program saat kampanye,” ujar seorang warga Palembang.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah kontrak kinerja yang digaungkan PKB benar-benar akan dijalankan secara serius atau hanya menjadi dokumen internal partai?
Warga Soroti Kehadiran Nyata Partai
Sejumlah warga mengaku berharap partai politik lebih aktif hadir dalam persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.
Menurut mereka, figur ketua partai di daerah seharusnya tidak hanya dikenal melalui baliho atau media sosial, tetapi juga terlihat langsung dalam aktivitas pelayanan publik.
“Sekarang masyarakat sudah lebih kritis. Kalau partai ingin dipercaya, ya harus sering turun langsung,” kata seorang warga Banyuasin.
Hingga kini, belum semua daerah disebut memiliki struktur kaderisasi yang solid hingga tingkat ranting.
UKK Jadi Ujian Serius atau Sekadar Formalitas?
Pengamat politik lokal menilai langkah PKB menerapkan UKK dan kontrak kinerja bisa menjadi model penguatan internal partai.
Namun efektivitasnya dinilai sangat bergantung pada keberanian DPP melakukan evaluasi nyata terhadap kader yang dianggap gagal mencapai target.
Apalagi, masyarakat kini tidak hanya melihat jumlah kursi partai, tetapi juga dampak langsung terhadap kehidupan warga.
Jika proses UKK hanya berhenti pada seleksi administratif tanpa pengawasan ketat, target ekspansi politik PKB di Sumsel dinilai bisa menghadapi hambatan serius.
UKK besar-besaran PKB Sumsel memang menjadi sinyal bahwa partai mulai serius memperkuat struktur internal.
Namun di tengah tingginya target politik dan ekspektasi publik, tantangan terbesar justru ada pada pembuktian di lapangan.
Apakah para ketua DPC terpilih nantinya benar-benar mampu menghadirkan politik yang dekat dengan rakyat, atau justru kembali terjebak dalam rutinitas elite partai?
Hingga kini, pertanyaan itu masih menjadi perhatian banyak pihak. (Timred/CN)
Berita Terkait :
