PALEMBANG, cimutnews.co.id — Pemerintah Kota Palembang kembali melakukan perombakan birokrasi dengan melantik 19 pejabat eselon II, III, dan IV di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Rabu (6/5/2026) sore.
Pelantikan dipimpin langsung oleh Wali Kota Ratu Dewa didampingi Wakil Wali Kota Prima Salam.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari percepatan program prioritas dan penguatan pelayanan publik di Kota Palembang.
Namun di tengah pelantikan tersebut, masih terdapat sejumlah jabatan strategis yang belum definitif. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan penuh birokrasi dalam menghadapi tantangan pelayanan masyarakat ke depan.
Sebanyak 19 pejabat resmi dilantik untuk mengisi sejumlah posisi penting di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
Beberapa nama yang menjadi sorotan antara lain M. Irman yang kini menjabat definitif sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang.
Selain itu, Joni Effendi dipercaya sebagai Wakil Direktur RSUD Palembang BARI, sementara Hardinata Arya Sena ditempatkan sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Palembang.
Perombakan juga terjadi pada sejumlah organisasi perangkat daerah lainnya. Agus Supriyanto yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perhubungan kini dipindahkan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Dalam keterangannya, Ratu Dewa menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan kebutuhan organisasi untuk meningkatkan efektivitas birokrasi.
“Pelantikan ini bukan sekadar pergantian posisi, tetapi bagian dari upaya percepatan program prioritas pemerintah kota agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” ujarnya.
Pemkot Palembang juga menegaskan penguatan sektor kebencanaan menjadi perhatian serius, terutama di tengah meningkatnya ancaman banjir dan cuaca ekstrem di kawasan perkotaan.
Meski penyegaran birokrasi telah dilakukan, satu posisi strategis masih belum terisi definitif, yakni Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.
Padahal, sektor transportasi dan lalu lintas menjadi salah satu sorotan masyarakat, terutama terkait kemacetan, parkir, hingga penataan angkutan kota.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, kekosongan jabatan di sektor strategis kerap membuat proses pengambilan keputusan berjalan tidak maksimal, terutama ketika hanya dijalankan oleh pelaksana tugas sementara.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan sejumlah warga yang berharap pembenahan birokrasi tidak hanya berhenti pada rotasi jabatan, tetapi benar-benar berdampak pada pelayanan publik sehari-hari.
“Yang penting bukan cuma ganti orang, tapi pelayanan benar-benar berubah. Kadang masyarakat belum terlalu merasakan,” ujar salah satu warga Palembang yang enggan disebutkan namanya.
BPBD Jadi Sorotan Baru
Penguatan struktur di BPBD Palembang juga menjadi perhatian tersendiri.
Langkah ini dinilai penting mengingat Kota Palembang dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan banjir musiman dan perubahan cuaca yang semakin sulit diprediksi.
Namun hingga kini, sejumlah warga mengaku persoalan genangan dan drainase masih menjadi keluhan rutin saat hujan deras terjadi di beberapa kawasan.
Hal ini memunculkan pertanyaan apakah penguatan struktur organisasi nantinya benar-benar diikuti dengan percepatan kerja di lapangan.
Rotasi birokrasi memang menjadi langkah umum dalam pemerintahan daerah untuk mempercepat program kerja.
Namun efektivitasnya sangat bergantung pada stabilitas jabatan, koordinasi antarlembaga, hingga kemampuan pejabat baru beradaptasi dengan persoalan riil masyarakat.
Jika hanya sebatas pergantian posisi tanpa perubahan pola kerja, maka dampaknya dikhawatirkan belum sepenuhnya dirasakan warga.
Hingga kini, belum semua persoalan pelayanan publik di Palembang dinilai selesai. Mulai dari transportasi, banjir, hingga pelayanan administratif masih menjadi perhatian masyarakat.
Apakah penyegaran birokrasi kali ini mampu menjawab harapan warga, atau justru hanya menjadi rutinitas pergantian jabatan semata? (Poerba)
Berita Terkait :
