Mahzareki, mengajak Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten OKI memperkuat peran media dalam menjaga akurasi informasi sekaligus meredam penyebaran hoaks di daerah. Ajakan itu disampaikan saat pelantikan pengurus SMSI OKI periode 2026–2029 di Pendopo Kabupatenan Kayuagung, Senin (5/5).
Dalam sambutannya, Muchendi menekankan bahwa pemerintah daerah membutuhkan media yang tidak hanya cepat dalam menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap validitas data dan fakta di lapangan. Menurut dia, kualitas informasi sangat menentukan arah pengambilan kebijakan publik.
Pemerintah Soroti Ancaman Informasi Tanpa Verifikasi
Perkembangan media digital dan derasnya arus informasi di media sosial dinilai menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Informasi yang beredar cepat sering kali tidak melalui proses verifikasi yang memadai.
Media Dinilai Punya Peran Strategis
Muchendi mengatakan media siber kini berada di posisi strategis karena menjadi salah satu sumber utama masyarakat dalam memperoleh informasi harian.
“Informasi yang akurat menjadi dasar kami dalam mengambil kebijakan. Dari media yang kredibel, kami bisa memahami situasi di lapangan secara lebih utuh,” ujar Muchendi.
Ia menilai, tantangan terbesar saat ini bukan lagi minimnya informasi, melainkan banyaknya informasi yang beredar tanpa kepastian kebenaran.
“Peran media hari ini bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi memastikan kebenarannya. Di situlah pentingnya akurasi untuk meredam hoaks,” katanya.
SMSI OKI Fokus Perkuat Standar Jurnalistik
Ketua SMSI OKI periode 2026–2029, Andi Oktarius, menegaskan organisasinya akan mendorong penguatan standar jurnalistik di kalangan media siber lokal.
Menurut dia, persaingan kecepatan publikasi di era digital tidak boleh mengorbankan prinsip dasar jurnalistik, terutama verifikasi dan keberimbangan informasi.
Verifikasi Jadi Kunci
“SMSI hadir untuk menjaga agar informasi tetap akurat dan berimbang. Verifikasi menjadi kunci agar media tidak ikut memperluas disinformasi,” ujar Andi.
Ia menambahkan, media tetap harus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah maupun kebijakan publik. Namun kritik yang disampaikan harus berbasis fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Andi, keseimbangan antara independensi media dan tanggung jawab publik menjadi tantangan utama pers digital saat ini.
Fenomena Hoaks Jadi Tantangan Serius di Era Media Digital
Dalam beberapa tahun terakhir, penyebaran hoaks dan disinformasi meningkat seiring tingginya penggunaan media sosial dan platform digital. Informasi yang tidak terverifikasi kerap memicu keresahan publik hingga memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi resmi.
Di tingkat daerah, dampak hoaks tidak hanya memengaruhi opini publik, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial dan proses pembangunan. Karena itu, keberadaan media lokal yang kredibel menjadi semakin penting.
Media Lokal Punya Kedekatan dengan Realitas Lapangan
Berbeda dengan media nasional yang bekerja dalam cakupan luas, media daerah memiliki kedekatan langsung dengan kondisi masyarakat setempat. Kedekatan itu membuat media lokal berpotensi menjadi sumber informasi paling cepat sekaligus paling dipercaya.
Namun di sisi lain, tekanan kecepatan publikasi di era digital sering membuat sebagian media mengabaikan proses verifikasi. Kondisi inilah yang menjadi perhatian dalam pelantikan pengurus SMSI OKI kali ini.
Micro-insight yang mulai terlihat adalah berubahnya fungsi media lokal dari sekadar penyampai informasi menjadi penjaga kualitas ruang publik digital di daerah. Ketika media sosial dipenuhi informasi tanpa filter, media siber yang memegang prinsip jurnalistik justru menjadi benteng terakhir verifikasi informasi.
Kolaborasi Pemerintah dan Media Dinilai Penting
Pelantikan pengurus SMSI OKI juga menjadi momentum memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan media siber lokal. Pemerintah membutuhkan media untuk menyampaikan informasi pembangunan secara luas, sementara media memerlukan akses data dan keterbukaan informasi publik.
Meski demikian, independensi pers tetap menjadi aspek yang ditekankan dalam hubungan tersebut. Media dituntut tetap kritis dan objektif agar fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan tetap berjalan.
Tantangan Pers Siber ke Depan
Selain persoalan hoaks, media siber juga menghadapi tantangan lain seperti persaingan trafik digital, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat, hingga tekanan ekonomi industri media.
Dalam situasi tersebut, penguatan organisasi pers seperti SMSI dinilai penting untuk menjaga profesionalisme media lokal. Standar jurnalistik yang kuat akan menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap media.
Jika media kehilangan kepercayaan masyarakat, maka ruang publik digital akan semakin mudah dipenuhi informasi liar yang sulit diverifikasi.
Penguatan Akurasi Informasi Jadi Agenda Bersama
Pemerintah Kabupaten OKI berharap kolaborasi dengan SMSI dapat memperkuat ekosistem informasi yang sehat di daerah. Akurasi dan verifikasi diharapkan menjadi budaya utama dalam praktik jurnalistik media siber lokal.
Di tengah derasnya arus informasi digital, kualitas pemberitaan tidak lagi diukur hanya dari kecepatan tayang, tetapi juga dari kemampuan media menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik. (Asep)
Berita Terkait :
