
PALEMBANG, cimutnews.co.id — Musyawarah Daerah (Musda) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Sumatera Selatan berlangsung lancar dan penuh nuansa kekeluargaan.
Namun di balik proses aklamasi yang berjalan mulus, muncul tantangan besar yang hingga kini masih menjadi perhatian di kalangan media siber daerah: percepatan verifikasi perusahaan pers dan penguatan kredibilitas media digital.
Kegiatan yang digelar di kawasan Citra Grand City Palembang, Sabtu (25/4/2026), menjadi momentum penting bagi arah organisasi media siber di Sumsel lima tahun ke depan.
Sebanyak 12 pimpinan media anggota JMSI Sumsel hadir dalam forum tersebut. Ketua Umum JMSI Pusat, Teguh Santosa, turut datang langsung dari Jakarta untuk membuka sekaligus mengawal jalannya Musda.
Dalam proses sidang, nama Firdaus Komar menjadi satu-satunya kandidat yang diusulkan peserta.
Melalui mekanisme aklamasi, seluruh pemilik hak suara akhirnya menyepakati Firdaus Komar sebagai ketua terpilih JMSI Sumsel periode lima tahun mendatang.
Penetapan tersebut disahkan melalui ketukan palu pimpinan sidang yang menandai dimulainya kepemimpinan baru organisasi media siber tersebut.
Verifikasi dan Kredibilitas Media
Dalam sambutannya, Teguh Santosa menilai jalannya Musda mencerminkan kedewasaan organisasi.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan verifikasi administrasi dan faktual perusahaan pers anggota JMSI ke Dewan Pers.
Pernyataan tersebut dinilai bukan tanpa alasan.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, masih terdapat sejumlah media siber daerah yang menghadapi tantangan administratif, penguatan manajemen redaksi, hingga konsistensi standar jurnalistik di tengah persaingan media digital yang semakin ketat.
Kondisi ini menjadi isu penting karena verifikasi media kini tidak hanya menyangkut legalitas, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan publik dan peluang kerja sama strategis dengan pemerintah maupun sektor swasta.
“JMSI adalah rumah bersama. Kita harus membesarkannya dengan semangat kolaborasi,” ujar Firdaus Komar dalam pidato perdananya.
Di Balik Aklamasi, Ada Tantangan Regenerasi dan Profesionalisme
Musda yang berlangsung demokratis tersebut memang memperlihatkan soliditas internal organisasi.
Namun di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan sebagian pengelola media lokal yang masih berjuang menghadapi tekanan ekonomi industri pers digital.
Berdasarkan temuan di lapangan, beberapa media siber daerah diduga masih menghadapi persoalan klasik seperti keterbatasan SDM, minimnya pelatihan jurnalistik berkelanjutan, hingga ketergantungan pada iklan pemerintah daerah.
Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah organisasi media mampu menjadi solusi konkret bagi anggotanya, atau hanya sebatas forum administratif?
Firdaus Komar sendiri menyampaikan tiga fokus utama kepemimpinannya, yakni peningkatan kapasitas jurnalis media siber, percepatan verifikasi perusahaan pers anggota, serta memperluas kerja sama strategis dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan berbagai pemangku kepentingan.
Media Siber Daerah Butuh Pendampingan Nyata
Sejumlah peserta Musda mengaku berharap kepengurusan baru tidak hanya aktif saat agenda organisasi berlangsung.
Mereka berharap ada program nyata yang menyentuh kebutuhan media daerah, terutama terkait peningkatan kualitas SDM dan keberlangsungan usaha media di era digital.
“Sekarang tantangannya bukan cuma membuat berita, tapi bagaimana media bisa bertahan dan dipercaya publik,” ujar salah satu peserta yang meminta namanya tidak disebutkan.
Hingga kini, belum semua media siber daerah mampu memenuhi standar verifikasi Dewan Pers secara menyeluruh.
Padahal, di tengah derasnya arus informasi digital dan maraknya media instan, posisi media profesional menjadi semakin penting.
Menanti Langkah Nyata Kepengurusan Baru
Terpilihnya Firdaus Komar secara aklamasi memang menunjukkan adanya kekompakan internal JMSI Sumsel.
Namun pekerjaan rumah organisasi ke depan diperkirakan tidak ringan.
Selain meningkatkan kualitas perusahaan pers anggota, JMSI juga dituntut mampu menjaga independensi media dan memperkuat ekosistem pers digital yang sehat di Sumatera Selatan.
Hingga kini, perhatian publik masih tertuju pada sejauh mana komitmen tersebut benar-benar diwujudkan dalam program konkret.
Apakah kepengurusan baru mampu menjawab tantangan media siber daerah, atau justru menghadapi hambatan yang sama seperti sebelumnya? (Poerba)

















