JAKARTA, cimutnews.co.id — Indonesia kembali mendapat sorotan positif dalam jejaring kemanusiaan internasional. Namun di balik apresiasi dunia terhadap penguatan sistem pencarian dan pertolongan nasional, muncul pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab: apakah kesiapan SAR di lapangan benar-benar sudah merata hingga daerah rawan bencana?
Hal itu mengemuka saat Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menerima audiensi delegasi United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN-OCHA) di Jakarta, Senin (18/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, UN-OCHA yang diwakili Victoria Saiz Omenaca selaku Deputy Director Crisis Response Division OCHA New York bersama Ronaldo Reario, Head of OCHA Liaison Office to ASEAN, membahas penguatan kerja sama kemanusiaan internasional hingga pengembangan kapasitas Tim USAR INASAR menuju klasifikasi Heavy Team.
Basarnas menegaskan komitmennya sebagai leading sector Search and Rescue nasional untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sistem operasi, serta standarisasi SAR sesuai metodologi INSARAG.
Tak hanya itu, Basarnas juga mulai menerapkan National Accreditation Process (NAP) di sejumlah Kantor Pencarian dan Pertolongan sebagai bagian dari penguatan localization INSARAG di Indonesia.
Secara diplomatik, langkah tersebut mendapat apresiasi dari UN-OCHA. Indonesia bahkan disebut menjadi salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang aktif mengembangkan konsep localization INSARAG guna memperkuat kesiapsiagaan bencana nasional.
Namun fakta di lapangan menunjukkan kesiapan penanganan darurat di sejumlah wilayah masih menghadapi tantangan yang tidak ringan.
Berdasarkan sejumlah temuan dan evaluasi penanganan bencana beberapa waktu terakhir, persoalan keterbatasan personel, akses menuju lokasi kejadian, hingga koordinasi lintas instansi masih kerap menjadi hambatan saat operasi penyelamatan berlangsung.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan di sejumlah daerah wisata dan kawasan rawan bencana yang dinilai belum memiliki standar kesiapsiagaan merata. Sejumlah pelaku wisata mengaku prosedur evakuasi darurat di beberapa lokasi masih minim simulasi dan belum didukung fasilitas memadai.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana penguatan kapasitas di level pusat benar-benar mampu diterjemahkan secara efektif hingga tingkat daerah.
Pengamat kebencanaan juga menilai penguatan kerja sama internasional memang penting, terutama menghadapi potensi bencana besar di Indonesia yang masuk dalam kawasan cincin api dunia. Namun, penguatan sistem dasar di daerah tetap menjadi pekerjaan besar yang tidak bisa diabaikan.
Apalagi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus menghadapi berbagai insiden mulai dari kecelakaan transportasi, bencana alam, hingga kondisi yang membahayakan keselamatan wisatawan di berbagai destinasi.
Dalam audiensi itu, Basarnas turut membahas penyelenggaraan Indonesia International Search and Rescue (IISAR) 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 9–12 Juli 2026. Forum tersebut dirancang menjadi wadah kolaborasi internasional bagi otoritas, praktisi, hingga mitra SAR dunia.
Meski demikian, publik diperkirakan tetap akan menaruh perhatian pada implementasi nyata di lapangan, bukan hanya capaian diplomasi dan forum internasional.
Hingga kini, belum semua wilayah dinilai memiliki kapasitas respons darurat yang setara. Di tengah ancaman bencana yang terus meningkat, efektivitas sistem penyelamatan nasional akan sangat ditentukan oleh kesiapan nyata di titik-titik paling rawan.
Apakah penguatan kerja sama global ini mampu benar-benar mempercepat respons penyelamatan masyarakat saat situasi kritis terjadi, atau justru masih berhenti pada penguatan di level konsep dan koordinasi?
Informasi dihimpun dari keterangan resmi Basarnas dan hasil penelusuran lapangan. (Timred/CN)
Berita Terkait :
Korlantas Polri Siap Gelar Operasi Zebra 2025: Ini Jenis Pelanggaran yang Jadi Sasaran Penindakan
Aktor Senior Epy Kusnandar Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun, Indonesia Berduka
Irman Gusman Minta Presiden Prabowo Tetapkan Bencana Ekologis Sumatera sebagai Bencana Nasional
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Perketat Penegakan Hukum: Tujuh Lokasi di Sumatera Resmi Disegel
