JAKARTA, cimutnews.co.id — Presiden Prabowo Subianto akhirnya melakukan pergantian besar di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang menjadi ujung tombak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keputusan itu diumumkan langsung pemerintah di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/6/2026), setelah hampir satu setengah tahun program berjalan dengan berbagai evaluasi di lapangan.
Pergantian ini memunculkan pertanyaan baru. Di tengah ambisi besar pemerintah memperkuat kualitas gizi masyarakat dan menekan persoalan stunting, apakah perubahan kepemimpinan cukup untuk menjawab berbagai tantangan yang selama ini muncul dalam implementasi program?
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Dalam struktur baru tersebut, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono dipercaya sebagai Wakil Kepala BGN.
Menurut pemerintah, perombakan dilakukan setelah proses monitoring dan evaluasi selama hampir 1,5 tahun terhadap pelaksanaan berbagai program gizi nasional, termasuk MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
“Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” ujar Menteri Pras dalam keterangan pers di Istana Negara.
Pemerintah berharap kepemimpinan baru mampu memperkuat tata kelola organisasi, mempercepat pelaksanaan program prioritas, serta memastikan distribusi program makan bergizi berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Namun fakta di lapangan menunjukkan pelaksanaan Program MBG sebelumnya masih menghadapi sejumlah tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Berdasarkan temuan di sejumlah daerah, distribusi makanan bergizi diduga belum merata. Sejumlah pihak juga mengaku masih menemukan kendala teknis, mulai dari kesiapan dapur umum, pengawasan distribusi, hingga kualitas bahan pangan yang berbeda di tiap wilayah.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan sejumlah sekolah penerima manfaat. Ada daerah yang dinilai sudah menjalankan program cukup baik, namun ada pula yang disebut masih menghadapi keterlambatan distribusi dan keterbatasan fasilitas pendukung.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah pergantian pimpinan akan diikuti pembenahan sistem secara menyeluruh, atau hanya berhenti pada perubahan struktur organisasi semata.
Pengamat kebijakan publik menilai tantangan terbesar program gizi nasional bukan hanya pada anggaran, tetapi juga koordinasi antarwilayah dan pengawasan di lapangan. Sebab, program berskala nasional dengan target jutaan penerima membutuhkan sistem distribusi dan kontrol yang sangat ketat.
Jika tidak dibenahi secara menyeluruh, persoalan teknis yang muncul dikhawatirkan dapat memengaruhi kualitas pelayanan dan kepercayaan publik terhadap program unggulan pemerintah tersebut.
Hingga kini, belum semua detail evaluasi internal Badan Gizi Nasional dibuka secara rinci kepada publik. Pemerintah juga belum menjelaskan secara lengkap indikator apa saja yang menjadi dasar utama pergantian pimpinan lembaga tersebut.
Sementara itu, masyarakat kini menunggu apakah kepemimpinan baru benar-benar mampu mempercepat perbaikan program makan bergizi di lapangan, terutama di daerah-daerah yang masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Informasi dihimpun dari keterangan resmi Istana Kepresidenan dan hasil penelusuran lapangan. (Timred/CN)
Berita Terkait :
MAKUKU Bersama 10 RS Beri Konsultasi Kesehatan Gratis Bagi Ibu dan Bayi di 10 Kota Besar
Gelar Apel Siaga Nataru, PLN Siap Pasok Listrik Andal dan Petugas yang Siaga Layani Pelanggan
Kamu ‘Nanyea’ Cara Naikin Daya Listrik Rumah untuk Sementara Ada PESTA dari PLN
Mantan Ketua KPK Antasari Azhar Tutup Usia, Doa dan Duka Mengalir dari Berbagai Kalangan
