KAYUAGUNG, cimutnews.co.id – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax memunculkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat. Selain berpotensi menambah beban pengeluaran pengguna kendaraan, kebijakan tersebut dinilai dapat memicu lonjakan konsumsi BBM subsidi jenis Pertalite yang berisiko mengganggu stabilitas pasokan di lapangan.
Hasil penelusuran CimutNews.co.id berdasarkan hasil klarifikasi dengan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Rivaldy Setiawan, S.H., menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi dampak lanjutan dari kenaikan harga Pertamax.
Menurut Rivaldy, perubahan harga BBM non-subsidi hampir selalu diikuti pergeseran pola konsumsi masyarakat. Ketika harga Pertamax meningkat, sebagian pengguna kendaraan diperkirakan akan beralih menggunakan Pertalite untuk menekan biaya operasional sehari-hari.
“Ketika harga Pertamax naik, tentu banyak masyarakat yang akan beralih menggunakan Pertalite demi menghemat pengeluaran. Pertanyaannya, apakah pemerintah sudah menjamin stok Pertalite benar-benar aman jika permintaannya meningkat drastis?” ujar Rivaldy saat dikonfirmasi CimutNews.co.id.
Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya menjelaskan alasan kenaikan harga berdasarkan mekanisme pasar maupun faktor global. Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan BBM subsidi tetap aman dan mudah diakses masyarakat.
Dalam penelusuran yang dilakukan, sejumlah informasi dari lapangan mengindikasikan adanya peningkatan antrean kendaraan di beberapa SPBU. Bahkan terdapat laporan masyarakat terkait stok Pertalite yang sempat mengalami kekosongan sehingga konsumen harus menunggu distribusi pasokan berikutnya.
Meski kondisi tersebut belum dapat disimpulkan sebagai kelangkaan secara menyeluruh, PGK OKI menilai fenomena tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan Pertamina.
“Jangan sampai masyarakat dihadapkan pada situasi di mana Pertalite sulit didapat karena tingginya permintaan, lalu pada akhirnya terpaksa membeli Pertamax yang harganya jauh lebih mahal. Jika itu terjadi, maka rakyat yang menjadi korban,” tegasnya.
Rivaldy mengatakan, gejala antrean yang mulai terlihat di sejumlah SPBU seharusnya menjadi indikator awal bagi pemerintah untuk melakukan langkah antisipatif. Menurutnya, upaya pencegahan jauh lebih penting dibandingkan penanganan setelah persoalan berkembang menjadi keresahan publik.
Ia juga meminta pemerintah dan Pertamina membuka informasi secara transparan terkait kondisi stok nasional maupun regional Pertalite setelah kenaikan harga Pertamax. Transparansi tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah munculnya spekulasi yang dapat memicu kepanikan.
“Kondisi ini harus menjadi alarm bagi pemerintah dan Pertamina. Jika saat ini saja sudah mulai terlihat antrean panjang dan adanya laporan stok Pertalite yang habis di beberapa SPBU, maka pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, PGK OKI menilai dampak kenaikan BBM tidak hanya dirasakan oleh pengguna kendaraan pribadi. Kenaikan biaya energi berpotensi merambat ke sektor transportasi, distribusi barang, operasional usaha mikro, hingga memengaruhi harga kebutuhan pokok masyarakat.
Menurut Rivaldy, efek berantai tersebut dapat menekan daya beli masyarakat yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
“Jika biaya transportasi meningkat, maka harga barang dan jasa juga berpotensi ikut naik. Pada akhirnya daya beli masyarakat akan semakin tertekan. Ini yang harus dipikirkan pemerintah sejak sekarang,” ujarnya.
Atas dasar itu, PGK OKI mendesak pemerintah dan Pertamina menyampaikan secara terbuka proyeksi kebutuhan serta kesiapan pasokan Pertalite pasca kenaikan harga Pertamax. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat memperoleh kepastian sekaligus menghindari potensi gejolak di lapangan.
“Pemerintah harus memastikan distribusi Pertalite berjalan lancar dan stoknya mencukupi. Jangan sampai tindakan antisipasi baru dilakukan setelah terjadi antrean panjang atau kelangkaan di lapangan. Pencegahan jauh lebih penting daripada penanganan setelah masalah muncul,” kata Rivaldy.
Sebagai organisasi yang mengaku berpihak pada kepentingan masyarakat, PGK OKI berharap setiap kebijakan energi nasional tidak hanya mempertimbangkan aspek fiskal dan pasar, tetapi juga dampak sosial yang dirasakan langsung oleh rakyat.
“Kami mendukung kebijakan yang bertujuan menjaga ketahanan energi nasional. Namun pemerintah juga wajib memastikan bahwa setiap kebijakan tidak menambah beban masyarakat dan tidak menimbulkan gejolak baru di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan. Jangan sampai rakyat menjadi pihak yang harus menanggung akibat dari kebijakan yang tidak diantisipasi secara matang,” pungkasnya. (Timred/CN)
Berita Terkait :
Temuan BPK Ungkap Potensi Kelebihan Bayar Rp144 Juta di PUPR OKI, Perencanaan Proyek Jalan Ikut Disorot
Ramadan Penuh Berkah, DPD PGK OKI Bersama Mahasiswa dan Pemuda Gelar Aksi Sosial
Ketua DPD PGK OKI Apresiasi Bupati OKI, Pengawasan OPD Jadi Kunci Pembangunan
Polemik Parkir Shopping Centre Kayuagung Memanas, Keluarga Pengelola Lama Minta Kepastian Hukum
