JENEWA, cimutnews.co.id – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya menyiapkan tenaga kerja masa depan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan transformasi dunia kerja global. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam Sidang Pleno Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-114 di Jenewa, Swiss.
Dalam forum ketenagakerjaan terbesar dunia tersebut, Yassierli memaparkan berbagai program strategis Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada peningkatan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan pekerja. Langkah ini dinilai penting karena perubahan teknologi telah mengubah cara masyarakat bekerja, mencari pekerjaan, hingga mempertahankan daya saing di pasar tenaga kerja.
Penguatan Keterampilan Jadi Prioritas Nasional
Perkembangan AI dan digitalisasi industri mendorong perubahan besar dalam kebutuhan kompetensi tenaga kerja. Menurut Yassierli, pemerintah tidak ingin transformasi teknologi justru menciptakan kesenjangan baru bagi pekerja.
“Perubahan teknologi tidak boleh membuat pekerja tertinggal. Karena itu, Indonesia menyiapkan keterampilan, memperluas peluang kerja, dan memperkuat perlindungan pekerja agar masyarakat tetap memiliki masa depan kerja yang layak,” ujar Yassierli dalam pidatonya, Selasa (8/6/2026).
Program Pemagangan Nasional Diperluas
Salah satu program unggulan yang dipaparkan adalah Program Pemagangan Nasional bagi lulusan perguruan tinggi. Program ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman kerja selama enam bulan dengan dukungan uang saku dari pemerintah.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, program tersebut telah menjangkau sekitar 100.000 peserta pada tahun lalu. Pada 2026, targetnya meningkat menjadi 150.000 peserta.
Selain itu, pemerintah menjalankan Program Pelatihan Vokasi Nasional yang menyasar lulusan SMA dan sederajat dengan target mencapai 300.000 peserta pada tahun ini.
Program-program tersebut dirancang inklusif dengan membuka akses lebih luas bagi:
- Perempuan
- Penyandang disabilitas
- Masyarakat di wilayah terpencil
- Komunitas perbatasan
Penciptaan Lapangan Kerja Jadi Pilar Kedua
Yassierli menegaskan bahwa peningkatan keterampilan harus berjalan beriringan dengan penciptaan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, pemerintah mengintegrasikan agenda ketenagakerjaan dengan berbagai program pembangunan nasional.
Program Strategis yang Diproyeksikan Menyerap Tenaga Kerja
Dalam paparannya, sejumlah program Presiden Prabowo disebut memiliki dampak langsung terhadap pembukaan kesempatan kerja, antara lain:
- Program Makan Bergizi Gratis
- Kampung Nelayan Merah Putih
- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- Food Estate
- Proyek hilirisasi industri nasional
Menurut pemerintah, program-program tersebut tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga menciptakan jutaan peluang kerja baru di sektor pertanian, perikanan, manufaktur, logistik, hingga jasa pendukung.
Dibandingkan Tren Sebelumnya
Jika pada periode sebelumnya fokus penciptaan kerja banyak bertumpu pada investasi dan pembangunan infrastruktur, pendekatan saat ini mulai menggabungkan pembangunan ekonomi berbasis komunitas dengan penguatan rantai pasok industri nasional.
Model ini dinilai lebih adaptif terhadap perubahan global karena tidak hanya mengandalkan sektor formal perkotaan, tetapi juga menggerakkan ekonomi desa dan kawasan pesisir.
Perlindungan Pekerja Menjadi Agenda Utama
Selain pengembangan kompetensi dan penciptaan pekerjaan, pemerintah juga memperkuat aspek perlindungan tenaga kerja.
Dalam forum ILC, Indonesia secara resmi menyampaikan instrumen ratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Nomor 188 tentang pekerjaan dalam sektor penangkapan ikan.
Perlindungan Awak Kapal Perikanan
Ratifikasi tersebut menjadi langkah penting untuk meningkatkan standar kerja layak bagi awak kapal perikanan, termasuk aspek:
- Keselamatan dan kesehatan kerja
- Kondisi kerja yang manusiawi
- Jaminan perlindungan sosial
- Pengawasan ketenagakerjaan yang lebih kuat
Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan pekerja di sektor-sektor berisiko tinggi.
Respons Indonesia terhadap Ekonomi Digital
Perubahan pola kerja juga terlihat dari meningkatnya jumlah pekerja platform digital, seperti pengemudi aplikasi, kurir daring, hingga pekerja lepas berbasis teknologi.
Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah tengah mencatat kemajuan dalam penyusunan kebijakan nasional terkait perlindungan pekerja platform digital.
Kebijakan tersebut bertujuan memastikan pertumbuhan ekonomi digital tetap sejalan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja dan kepastian hak-hak ketenagakerjaan.
Dialog Sosial Jadi Kunci
Menurut pemerintah, penyusunan kebijakan dilakukan melalui mekanisme dialog sosial yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional.
Kolaborasi ini mencakup pembahasan regulasi, peningkatan produktivitas, penguatan keselamatan kerja, serta pengembangan pelatihan vokasi yang sesuai kebutuhan industri masa depan.
AI Bukan Ancaman, tetapi Ujian Kesiapan SDM
Transformasi teknologi yang dipicu AI diperkirakan akan mengubah struktur pekerjaan dalam satu dekade mendatang. Sejumlah jenis pekerjaan administratif berpotensi berkurang, sementara kebutuhan tenaga kerja dengan kemampuan digital, analisis data, dan kreativitas diperkirakan meningkat.
Dalam konteks tersebut, strategi Indonesia yang menggabungkan pelatihan vokasi, pemagangan, dan penciptaan lapangan kerja menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko ketimpangan keterampilan (skills gap) yang banyak dialami negara berkembang.
Di sisi lain, tantangan terbesar bukan hanya menciptakan pekerjaan baru, melainkan memastikan kualitas pekerjaan tersebut tetap layak dan produktif. Tanpa perlindungan yang memadai, digitalisasi justru dapat memperluas kelompok pekerja rentan.
Pergeseran Fokus dari “Mencari Kerja” Menjadi “Menyiapkan Karier”
Salah satu perubahan penting yang terlihat dari kebijakan pemerintah saat ini adalah pergeseran paradigma ketenagakerjaan. Jika sebelumnya kebijakan lebih berfokus pada penyerapan tenaga kerja, kini orientasinya mulai bergeser pada pembangunan karier jangka panjang melalui pengalaman kerja, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi.
Perubahan pendekatan ini menjadi relevan karena pasar kerja masa depan tidak lagi hanya menuntut ijazah, tetapi kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru.
Indonesia Perkuat Kerja Sama Global
Dalam kesempatan tersebut, Yassierli juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk memperluas kerja sama dengan ILO dan berbagai mitra internasional.
Kerja sama tersebut mencakup pengembangan kurikulum vokasi, pembangunan pusat pelatihan bagi penyandang disabilitas, hingga dukungan bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Indonesia juga kembali menegaskan dukungannya terhadap program tanggap darurat ILO bagi rakyat Palestina guna membantu pemulihan pekerjaan, mata pencaharian, dan kelembagaan ketenagakerjaan di wilayah terdampak konflik.
Paparan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di ILC ke-114 menunjukkan bahwa agenda ketenagakerjaan Indonesia tidak lagi hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia menghadapi era AI dan ekonomi digital. Melalui pemagangan, pelatihan vokasi, perlindungan pekerja, serta kolaborasi internasional, pemerintah berupaya memastikan transformasi teknologi menjadi peluang, bukan ancaman, bagi pekerja Indonesia.
Keberhasilan agenda tersebut akan sangat menentukan daya saing tenaga kerja nasional dalam menghadapi perubahan pasar kerja global yang semakin cepat dan kompetitif. (Timred/CN)
Berita Terkait :
Korlantas Polri Siap Gelar Operasi Zebra 2025: Ini Jenis Pelanggaran yang Jadi Sasaran Penindakan
Aktor Senior Epy Kusnandar Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun, Indonesia Berduka
Irman Gusman Minta Presiden Prabowo Tetapkan Bencana Ekologis Sumatera sebagai Bencana Nasional
Prestasi Mahasiswa Polteknaker Raih 10 Penghargaan Nasional, Bukti Daya Saing Vokasi Meningkat
