PALEMBANG, cimutnews.co.id — Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk memperkuat pemberdayaan penyandang disabilitas kembali ditegaskan. Kali ini, fokus diarahkan pada pengembangan ekosistem usaha yang diharapkan mampu membuka lebih banyak ruang bagi penyandang disabilitas untuk mandiri secara ekonomi.
Namun, di balik optimisme tersebut, masih muncul pertanyaan yang kerap menjadi perhatian berbagai kalangan. Sejauh mana produk hasil karya penyandang disabilitas benar-benar mampu menembus pasar yang lebih luas dan bersaing secara berkelanjutan?
Isu itu mengemuka saat Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menerima audiensi Pengurus Yayasan Sharing Disability Indonesia (YSDI) di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Senin (29/6/2026). Pertemuan tersebut membahas peluang kolaborasi dalam membangun ekosistem produk disabilitas yang lebih kuat di Sumatera Selatan.
Dalam kesempatan itu, Herman Deru mengapresiasi inisiatif YSDI yang dinilai menghadirkan ruang pemberdayaan bagi penyandang disabilitas agar mampu menjadi pribadi yang produktif dan berdaya saing.
Menurutnya, penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Saya mengucapkan terima kasih atas inisiatif bapak dan ibu yang telah menghadirkan wadah bagi penyandang disabilitas untuk menjadi warga yang produktif, mampu berkontribusi positif, sekaligus memberi dan menerima manfaat,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan bahwa pendataan penyandang disabilitas yang akurat menjadi fondasi penting dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran.
Ia menilai keterbatasan fisik tidak dapat dijadikan ukuran kemampuan seseorang untuk berkarya.
“Disabilitas hanyalah kondisi fisik. Soal bakat dan kemampuan, mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berproduksi dan berkontribusi bagi pembangunan,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Herman Deru mengarahkan tiga fokus utama pemberdayaan, yakni peningkatan keterampilan, kemudahan akses permodalan, serta perluasan akses pemasaran bagi produk hasil karya penyandang disabilitas.
Menurutnya, berbagai produk tersebut perlu lebih sering diperkenalkan melalui pameran, kegiatan pemerintah, hingga event komersial agar semakin dikenal masyarakat.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, tantangan pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas bukan hanya soal kemampuan menghasilkan produk. Persoalan keberlanjutan usaha, pemasaran, akses terhadap jaringan bisnis, hingga daya saing produk masih menjadi pekerjaan rumah di banyak daerah, termasuk Sumatera Selatan.
Banyak pelaku usaha mikro penyandang disabilitas memiliki keterampilan yang baik, tetapi belum seluruhnya memiliki akses promosi yang memadai. Kondisi tersebut membuat sebagian produk hanya beredar di lingkungan terbatas dan belum mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan oleh sebagian komunitas disabilitas yang selama ini berharap pendampingan tidak berhenti pada pelatihan semata. Sejumlah pelaku usaha menginginkan adanya kesinambungan berupa akses pembiayaan, pemasaran digital, hingga kemitraan dengan dunia usaha agar produk yang dihasilkan dapat berkembang secara berkelanjutan.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan YSDI, Anis Mutmainah, menjelaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya ingin menjadi penghubung antara komunitas disabilitas dengan pemerintah maupun sektor swasta.
YSDI, kata dia, berfokus pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesempatan kerja, penguatan ekonomi mandiri, serta membuka akses terhadap pelatihan, permodalan, dan promosi produk hasil karya penyandang disabilitas.
Langkah kolaboratif ini dinilai menjadi awal yang positif untuk memperkuat ekosistem ekonomi inklusif di Sumatera Selatan. Meski demikian, keberhasilan program nantinya akan sangat bergantung pada implementasi di lapangan, mulai dari validitas data penerima manfaat, kesinambungan pembinaan, hingga kemampuan membuka akses pasar yang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah sinergi yang mulai dibangun tersebut mampu menghadirkan perubahan nyata bagi ribuan penyandang disabilitas yang ingin mandiri secara ekonomi, atau justru masih menghadapi tantangan klasik berupa keterbatasan akses pasar dan kesempatan usaha.
Hingga kini, berbagai rencana penguatan ekosistem tersebut masih menunggu implementasi yang terukur. Masyarakat pun berharap komitmen yang telah disampaikan dapat diwujudkan melalui program yang berkelanjutan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh penyandang disabilitas di berbagai daerah di Sumatera Selatan. (Poerba)
Berita Terkait :
Polda Sumsel Pimpin Aksi Bersih-Bersih di Museum SMB II, Tindak Lanjuti Arahan Presiden pada Rakornas 2026
Rakor Infrastruktur Sumsel Bahas Tol hingga Revitalisasi Rusun 24–26 Ilir, Pemerintah Tegaskan Percepatan Penanganan
Pemerintah Perkuat Penertiban Kendaraan ODOL di Sumsel, Fokus Lindungi Infrastruktur dan Keselamatan Transportasi
MTQ Ke-XXXI Kota Palembang Resmi Ditutup, Sako Raih Juara Umum
