PALEMBANG, cimutnews.co.id — Upaya pemerintah membangun satu basis data ekonomi nasional kembali dimulai melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Di Sumatera Selatan, kegiatan tersebut ditandai dengan Semarak (Sensus Ekonomi Milik Rakyat) Wong Kito Galo 2026 yang digelar di kawasan Benteng Kuto Besak (BKB), Palembang, Minggu (28/6/2026).
Momentum ini menjadi penanda dimulainya pendataan ekonomi secara serentak di seluruh Indonesia. Namun, di balik optimisme pemerintah, muncul pertanyaan yang juga menjadi perhatian banyak pihak: apakah seluruh aktivitas ekonomi masyarakat benar-benar dapat terdata secara menyeluruh?
Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru optimistis provinsinya mampu menghasilkan data ekonomi yang akurat. Menurutnya, keberhasilan sensus sangat bergantung pada keterlibatan seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat sebagai responden.
“Masyarakat Sumsel siap menerima petugas sensus. Mudah-mudahan, dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa, Sumsel akan mendapatkan data yang benar dan akurat sehingga dapat menunjang kebijakan pemerintah pusat maupun daerah,” ujar Herman Deru.
Ia juga mengingatkan para petugas sensus agar bekerja secara profesional dan santun sehingga proses pendataan berjalan lancar serta mendapat kepercayaan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menilai Indonesia sedang memasuki babak baru dalam tata kelola data nasional. Selama ini, menurutnya, data ekonomi maupun sosial masih tersebar di berbagai lembaga sehingga kerap menimbulkan perbedaan informasi.
Melalui konsolidasi nasional yang dilakukan pemerintah, pengelolaan data kini dipusatkan melalui Badan Pusat Statistik (BPS) agar menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan.
“Selama ini kita belum sepenuhnya menyadari bahwa data kita belum akurat karena dikelola oleh banyak lembaga. Di era Presiden Prabowo, kita melakukan konsolidasi nasional dengan menyatukan data yang diolah secara profesional oleh BPS,” katanya.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, juga memberikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap pelaksanaan sensus. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada satu pun objek pendataan yang terlewat karena kualitas kebijakan pemerintah sangat bergantung pada kualitas data yang dihimpun.
“Kepada petugas lapangan yang melaksanakan sensus jangan ada yang terlewat, dan datanya harus akurat,” pesannya.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, proses pendataan ekonomi bukan perkara sederhana. Karakteristik usaha masyarakat di berbagai daerah sangat beragam, mulai dari pedagang kaki lima, pelaku UMKM rumahan, usaha musiman, hingga aktivitas ekonomi informal yang sering kali berpindah lokasi.
Kondisi tersebut berpotensi menjadi tantangan tersendiri bagi petugas sensus dalam memastikan seluruh pelaku usaha benar-benar tercatat. Hingga kini, belum semua aktivitas ekonomi masyarakat terdokumentasi secara optimal dalam berbagai basis data pemerintah.
Di sisi lain, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami manfaat sensus ekonomi sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih masif. Tidak sedikit pelaku usaha kecil yang menganggap pendataan hanya sebatas kegiatan administratif tanpa mengetahui bahwa hasil sensus akan menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi, investasi, pemberdayaan UMKM, hingga penyaluran berbagai program pemerintah.
Sejumlah pelaku UMKM yang ditemui dalam berbagai kegiatan ekonomi sebelumnya mengaku berharap hasil sensus tidak berhenti pada pengumpulan angka semata, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan yang mampu memperluas akses pembiayaan, pelatihan usaha, hingga kemudahan pemasaran produk lokal.
Berdasarkan temuan di lapangan pada berbagai pelaksanaan pendataan sebelumnya, tantangan lain yang kerap muncul adalah perubahan kondisi usaha yang berlangsung sangat cepat. Sebagian usaha tutup, berpindah lokasi, berganti kepemilikan, bahkan muncul usaha baru dalam waktu singkat sehingga membutuhkan proses verifikasi yang cermat.
Situasi tersebut menjadikan akurasi data sebagai pekerjaan besar yang tidak hanya bergantung pada petugas sensus, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi yang benar dan lengkap.
Apabila sensus berhasil menghasilkan data berkualitas, pemerintah memiliki peluang lebih besar menyusun kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Sebaliknya, apabila terdapat data yang belum lengkap atau belum terjangkau, kebijakan yang lahir dikhawatirkan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan.
Karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar diukur dari banyaknya formulir yang terisi, tetapi sejauh mana data tersebut mampu merepresentasikan dinamika ekonomi masyarakat secara nyata.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, mampukah pelaksanaan sensus tahun ini benar-benar menjangkau seluruh aktivitas ekonomi, termasuk sektor informal yang selama ini relatif sulit dipetakan? Jawaban atas pertanyaan itu akan sangat menentukan kualitas perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia pada tahun-tahun mendatang. (Poerba)
Berita Terkait :
Disisa Jabatannya, Harnojoyo Akan Fokus Tingkatkan Infrastruktur dan Pendidikan di Palembang
Negara Hadirkan Listrik Lewat PLN, Industri Perikanan Warga Desa Perajen Jaya di Sumsel Tumbuh Pesat
Satpol PP Sumsel Sita Ratusan Botol Miras
Terungkap! SMA dan SLB Hayza Nur Ilmi Resmi Jadi Negeri, Namun Tantangan Pendidikan Inklusif Masih Menjadi Pertanyaan
