PALEMBANG, cimutnews.co.id – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah menunjukkan komitmen mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Sumatera Selatan. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Griya Agung Palembang, Selasa (10/02/2026), dengan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, Wali Kota Palembang Ratu Dewa, serta seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Sumsel.
Rakor tersebut membahas sejumlah proyek prioritas, mulai dari pembangunan jalan tol, penguatan konektivitas pelabuhan, hingga infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi kawasan. Namun perhatian khusus tertuju pada kondisi Rumah Susun (Rusun) 24–26 Ilir Palembang yang dinilai sudah tidak layak huni dan membutuhkan penanganan segera.
Secara nasional, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan wilayah, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai krusial agar proyek strategis tidak terhambat persoalan koordinasi, regulasi, maupun pembiayaan. Dalam konteks perkotaan, revitalisasi kawasan permukiman juga menjadi bagian penting dari agenda pembangunan berkelanjutan.
Di Sumatera Selatan, pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis karena provinsi ini menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Indonesia. Konektivitas transportasi, pengembangan kawasan industri, serta penataan permukiman perkotaan menjadi faktor penentu daya saing daerah. Karena itu, Rakor di Palembang dipandang sebagai forum penting untuk menyelaraskan prioritas pembangunan lintas wilayah.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan pentingnya percepatan revitalisasi Rusun 24–26 Ilir. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial dan kemanusiaan, tetapi juga berdampak pada citra Kota Palembang sebagai ibu kota provinsi sekaligus pusat kebudayaan dan ekonomi Sumsel.
“Kondisi rusun yang kumuh tentu tidak selaras dengan citra Palembang sebagai ibu kota provinsi. Kendala birokrasi dan teknis memang masih ada, namun ini harus segera dicarikan jalan keluarnya,” tegas Herman Deru dalam forum Rakor.
Ia juga mengungkapkan bahwa peninjauan lapangan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman telah dilakukan sebelumnya. Namun hingga kini, realisasi revitalisasi belum berjalan optimal sehingga membutuhkan dorongan koordinasi lebih lanjut di tingkat pusat.
Senada dengan itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan bahwa Pemerintah Kota Palembang sejak awal telah aktif melakukan komunikasi dengan kementerian terkait guna mempercepat penanganan rusun. Ia menyebut sejumlah skema revitalisasi sebenarnya telah tersedia.
“Skema revitalisasi sebenarnya sudah ada, baik melalui opsi Proyek Strategis Nasional maupun melalui mekanisme hibah lahan kepada Pemerintah Kota,” ujar Ratu Dewa.
Menurutnya, berbagai langkah konkret telah ditempuh, mulai dari kunjungan pejabat kementerian ke lokasi rusun hingga audiensi langsung dengan menteri, direktur jenderal, dan pejabat teknis terkait. Upaya tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.
Menanggapi paparan pemerintah daerah, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan apresiasi atas masukan yang disampaikan. Ia menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk melakukan koordinasi lintas kementerian guna memastikan percepatan penanganan Rusun 24–26 Ilir dapat direalisasikan.
“Terima kasih atas masukan yang disampaikan. Kami akan berkoordinasi dengan kementerian terkait. Harapannya, Sumatera Selatan semakin maju dan masyarakatnya memperoleh kesejahteraan seperti yang kita cita-citakan bersama,” ujar AHY menutup Rakor.
Meski demikian, masyarakat penghuni rusun hingga kini masih menantikan kepastian realisasi revitalisasi. Karena itu, hasil Rakor diharapkan menjadi titik terang bagi percepatan penanganan rusun sekaligus mendorong pelaksanaan proyek infrastruktur strategis lainnya di Sumatera Selatan.
Pemerintah daerah juga mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi, baik dalam aspek perencanaan, pendanaan, maupun pelaksanaan pembangunan. Kolaborasi yang solid dinilai menjadi kunci agar program strategis benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, percepatan pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan diharapkan tidak hanya meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperbaiki kualitas lingkungan permukiman serta pelayanan publik. Revitalisasi Rusun 24–26 Ilir menjadi salah satu indikator penting keberhasilan upaya tersebut.
Menutup rangkaian Rakor, pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmen menjaga keberlanjutan pembangunan yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Langkah bersama ini diharapkan mampu menghadirkan kemajuan nyata bagi Sumatera Selatan sekaligus meningkatkan kualitas hidup warganya secara menyeluruh. (Poerba)
Berita Terkait :
Sumsel Raih Capaian Tertinggi Program Makan Bergizi Gratis di Sumatera, Gubernur Herman Deru Tekankan Pentingnya Kebijakan Berbasis Data
Gubernur Herman Deru Pastikan OKI Prioritas Infrastruktur, Desa Benawa Dapat Perhatian Khusus
Gubernur Herman Deru Tinjau Jalan Rusak Sekayu–Lubuk Linggau, Tegaskan ODOL Jadi Penyebab Utama
Gubernur Herman Deru Tinjau Jalan dan Jembatan Rusak di Ogan Ilir, Warga Harap Dibangun Beton Permanen
