PANGKALAN BALAI, cimutnews.co.id — Pendataan Sensus Ekonomi di Kabupaten Banyuasin resmi terus bergulir. Salah satu tahapan simbolis dilakukan saat Wakil Bupati Banyuasin, Ir. Netta Indian, S.P., menerima kedatangan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuasin di Rumah Dinas Wakil Bupati, Jumat (3/7).
Kehadiran petugas sensus itu bukan sekadar agenda seremonial. Pemerintah berharap data yang dihimpun mampu menjadi fondasi penyusunan kebijakan ekonomi daerah yang lebih tepat sasaran.
Namun, di balik proses pendataan tersebut, muncul pertanyaan yang juga menjadi perhatian banyak pelaku usaha: apakah seluruh aktivitas ekonomi masyarakat nantinya benar-benar dapat terpotret secara utuh?
Dalam proses pendataan, Wakil Bupati Netta mengikuti seluruh tahapan wawancara dengan menjawab pertanyaan petugas secara terbuka sesuai kondisi sebenarnya. Kegiatan itu turut didampingi Kepala BPS Kabupaten Banyuasin, Trio Wira Darmah, S.ST., M.M., bersama tim petugas sensus wilayah Banyuasin III.
Menurut Netta, keberadaan data ekonomi yang akurat memiliki peran penting dalam mendukung arah pembangunan daerah. Data tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun berbagai program, termasuk sektor investasi, pemberdayaan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja.
“Sensus Ekonomi menjadi salah satu instrumen penting agar pemerintah memiliki gambaran riil mengenai kondisi ekonomi masyarakat,” demikian substansi apresiasi yang disampaikan Wakil Bupati terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
BPS sendiri diketahui secara berkala melakukan pendataan ekonomi guna memetakan berbagai aktivitas usaha, baik yang berskala besar maupun usaha mikro yang tersebar hingga tingkat desa.
Namun Tantangan Pendataan Tidak Selalu Mudah
Meski proses sensus telah berjalan, namun fakta di lapangan menunjukkan masih terdapat tantangan yang kerap muncul dalam kegiatan pendataan ekonomi.
Sebagian pelaku usaha mikro, khususnya yang menjalankan usaha rumahan maupun usaha informal, masih ada yang belum memahami manfaat sensus sehingga partisipasinya belum optimal. Di beberapa daerah, usaha kecil juga kerap berpindah lokasi atau belum memiliki administrasi usaha yang lengkap.
Kondisi tersebut menjadi pekerjaan yang tidak sederhana bagi petugas lapangan untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi benar-benar tercatat.
Selain itu, perkembangan ekonomi digital juga menghadirkan tantangan baru. Banyak pelaku usaha kini menjalankan bisnis secara daring dari rumah tanpa papan nama maupun toko fisik, sehingga membutuhkan metode pendataan yang semakin adaptif.
Suara Pelaku Usaha
Sejumlah pelaku UMKM di Banyuasin mengaku berharap hasil sensus nantinya tidak berhenti menjadi angka statistik semata.
Menurut mereka, data yang lengkap seharusnya dapat menjadi dasar lahirnya kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan usaha kecil, mulai dari akses permodalan, pelatihan, hingga perluasan pasar.
“Kalau memang didata, harapannya setelah itu ada tindak lanjut. Jangan hanya didata saja,” ujar salah seorang pelaku usaha kecil yang ditemui di wilayah Banyuasin dan meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Pendapat serupa juga disampaikan beberapa pelaku usaha lainnya. Mereka menilai keberhasilan sensus bukan hanya diukur dari banyaknya data yang terkumpul, melainkan sejauh mana data tersebut mampu diterjemahkan menjadi kebijakan yang dirasakan langsung masyarakat.
Data Menjadi Penentu Arah Pembangunan
Pengamat kebijakan publik menilai kualitas pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang dimiliki pemerintah.
Ketika data ekonomi akurat, pemerintah akan lebih mudah menentukan sektor prioritas, mengidentifikasi wilayah dengan aktivitas ekonomi yang berkembang, hingga memetakan kebutuhan pelaku usaha secara lebih presisi.
Sebaliknya, apabila terdapat kelompok usaha yang belum terdata, maka terdapat kemungkinan sebagian kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya masuk dalam proses perencanaan pembangunan.
Masih Ada Pertanyaan yang Menunggu Jawaban
Pelaksanaan Sensus Ekonomi menjadi momentum penting bagi Banyuasin untuk memperbarui potret kondisi perekonomian daerah.
Namun, hingga kini, belum semua tantangan pendataan dapat dipastikan teratasi, terutama dalam menjangkau aktivitas ekonomi informal maupun usaha berbasis digital yang terus berkembang.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah hasil sensus nantinya benar-benar mampu menggambarkan kondisi ekonomi Banyuasin secara menyeluruh dan menjadi pijakan lahirnya kebijakan yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat? (Noto)
Berita Terkait :
Terobosan Desa Sidomulyo, Sumatera Selatan, Menuju Desa Go Global
Kejari Banyuasin Pulihkan Kerugian Negara Rp4,2 Miliar Sepanjang 2025, Tegaskan Komitmen Tata Kelola Daerah yang Transparan
Pemkab Banyuasin Jajaki Kerja Sama Strategis Air Bersih dengan Swasta, Dorong Peningkatan Layanan untuk Masyarakat
Polres Banyuasin Proses Pemeriksaan Kode Etik Briptu RM, Kapolres Tegaskan Komitmen Tanpa Pandang Bulu
