PALEMBANG, CimutNews.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bergerak cepat merespons antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang melayani Biosolar bersubsidi. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru turun langsung meninjau enam SPBU yang berada di Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Ogan Ilir, Selasa (14/7/2026), guna mengevaluasi penyebab antrean yang memicu kemacetan di sejumlah ruas jalan.
Dalam peninjauan tersebut, Herman Deru didampingi jajaran Pertamina, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta Kepolisian. Kunjungan lapangan dilakukan untuk memastikan kondisi distribusi BBM bersubsidi sekaligus menyusun langkah cepat agar pelayanan kepada masyarakat kembali normal.
Menurut Herman Deru, penyelesaian antrean solar tidak cukup hanya dengan menambah pasokan, tetapi juga memerlukan pengaturan distribusi, operasional SPBU, hingga manajemen lalu lintas yang terintegrasi.
Pemprov Sumsel Siapkan Lima Langkah Cepat
Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi lapangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Pertamina, BPH Migas, dan aparat kepolisian menyepakati sejumlah langkah percepatan.
Langkah pertama adalah mengoptimalkan operasional SPBU penyalur Biosolar selama 24 jam agar pelayanan tidak terhenti dan antrean dapat terurai secara bertahap.
Kedua, Pertamina memastikan pasokan BBM tetap tersedia selama 24 jam sehingga SPBU tidak mengalami kekosongan stok ketika permintaan meningkat.
Ketiga, distribusi Biosolar pada jalur-jalur logistik akan ditambah untuk mengurangi penumpukan kendaraan pada titik tertentu sekaligus mempercepat proses pengisian.
Keempat, kepolisian bersama pemerintah daerah akan melakukan pengaturan arus kendaraan menuju SPBU melalui rekayasa lalu lintas agar antrean tidak meluas hingga mengganggu pengguna jalan lainnya.
Kelima, pemerintah mengusulkan penggunaan nozzle pengisian dengan selang yang lebih panjang sehingga kendaraan dapat dilayani dari kedua sisi. Skema tersebut diharapkan mampu mempercepat waktu pelayanan dan meningkatkan kapasitas pengisian di SPBU yang melayani kendaraan besar.
Herman Deru Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying
Selain langkah teknis, Herman Deru mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panic buying karena pasokan tetap dijamin oleh Pertamina.
Ia juga mengingatkan agar kendaraan yang tidak berhak menerima subsidi menggunakan BBM nonsubsidi sesuai ketentuan. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan penggunaan BBM bersubsidi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketersediaan Biosolar bagi sektor yang memang berhak menerimanya.
Pemerintah berharap distribusi yang lebih tepat sasaran dapat mengurangi tekanan terhadap SPBU penyalur Biosolar sehingga antrean panjang tidak kembali terjadi.
Distribusi Biosolar Diatur Melalui Sistem Nasional
Biosolar merupakan jenis BBM bersubsidi yang penyalurannya diatur pemerintah melalui BPH Migas berdasarkan kuota nasional. Penyaluran terutama diprioritaskan bagi kendaraan angkutan umum, angkutan barang, sektor perikanan, pertanian, usaha mikro, dan sektor lain yang telah ditetapkan dalam regulasi pemerintah.
Dalam pelaksanaannya, distribusi Biosolar juga didukung sistem digital melalui program subsidi tepat yang dikembangkan Pertamina untuk memastikan penyaluran sesuai dengan kelompok penerima manfaat.
Pemerintah terus memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional sekaligus memastikan subsidi energi tepat sasaran.
Antrean Solar Berdampak pada Aktivitas Ekonomi
Antrean panjang kendaraan di SPBU tidak hanya memicu kemacetan, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Bagi pelaku usaha logistik, keterlambatan memperoleh solar dapat memengaruhi jadwal pengiriman barang. Sementara bagi masyarakat umum, kemacetan di sekitar SPBU berpotensi meningkatkan waktu tempuh perjalanan dan mengganggu aktivitas harian.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, BPH Migas, dan aparat kepolisian menjadi faktor penting agar persoalan distribusi BBM tidak berkembang menjadi gangguan terhadap aktivitas ekonomi daerah.
Kebijakan Sejalan dengan Upaya Menjaga Ketahanan Energi Nasional
Langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan energi nasional dan meningkatkan efektivitas penyaluran subsidi energi.
Pemerintah terus mendorong digitalisasi distribusi BBM bersubsidi, peningkatan pengawasan, serta penataan penerima subsidi agar anggaran negara benar-benar dinikmati kelompok yang berhak.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sektor energi menjadi salah satu pilar penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, memperlancar distribusi logistik, serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa di berbagai daerah.
Penyelesaian Antrean Tidak Hanya Bergantung pada Pasokan
Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa antrean panjang Biosolar tidak selalu disebabkan oleh keterbatasan stok. Faktor distribusi, pola kedatangan kendaraan, kapasitas pelayanan SPBU, hingga kepatuhan terhadap aturan penggunaan BBM subsidi turut memengaruhi panjang pendeknya antrean.
Karena itu, pendekatan yang ditempuh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dinilai lebih komprehensif karena menggabungkan aspek pasokan, pelayanan SPBU, pengaturan lalu lintas, dan pengawasan distribusi dalam satu langkah terpadu.
Di sisi lain, optimalisasi operasional SPBU selama 24 jam berpotensi mengurangi kepadatan kendaraan pada jam-jam tertentu. Namun efektivitas kebijakan tersebut tetap bergantung pada kelancaran distribusi BBM dari terminal penyimpanan menuju SPBU serta disiplin masyarakat dalam mematuhi ketentuan pembelian BBM bersubsidi.
Dalam jangka panjang, penguatan sistem digital penyaluran subsidi, peningkatan pengawasan lapangan, serta evaluasi kebutuhan kuota berdasarkan karakteristik wilayah menjadi bagian penting agar distribusi energi di Sumatera Selatan semakin efisien dan tepat sasaran. (Poerba)
Berita Terkait :
