PALEMBANG, CimutNews.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui rancangan proyek perubahan bertajuk “Teras Publik: Transformasi Tata Kelola Penerapan Website Publikasi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan”, yang dipaparkan dalam Seminar Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan V Tahun 2026 di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (5/6/2026).
Seminar tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Drs. H. Edward Candra, yang bertindak sebagai mentor sekaligus memberikan dukungan terhadap inovasi yang digagas Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumsel H. Tony Kurniawan, S.S., M.M.
Menurut Edward Candra, transformasi tata kelola informasi publik menjadi salah satu kebutuhan mendesak di era pemerintahan digital. Kehadiran platform publikasi yang terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat sekaligus memperkuat transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
“Saya berharap proyek perubahan ini tidak hanya menjadi sebuah konsep, tetapi dapat diwujudkan secara nyata sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan serta adaptif terhadap perkembangan teknologi,” ujar Edward Candra.
Teras Publik Dorong Integrasi Informasi Pemerintah
Dalam paparannya, Tony Kurniawan menjelaskan bahwa Teras Publik dirancang sebagai model pengelolaan website publikasi pemerintah yang lebih terintegrasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Melalui sistem tersebut, informasi pembangunan, kebijakan daerah, pelayanan publik, agenda pemerintahan hingga berbagai program strategis diharapkan dapat tersaji lebih cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat.
Konsep ini juga bertujuan mengurangi fragmentasi informasi yang selama ini masih tersebar di berbagai platform, sehingga masyarakat memperoleh informasi resmi dari satu ekosistem digital yang lebih terstruktur.
Penguatan tata kelola website pemerintah juga menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi publik yang efektif, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat, valid, dan dapat dipercaya.
Bagian Penting Reformasi Birokrasi Nasional
Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II merupakan program pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang diselenggarakan untuk mencetak pemimpin birokrasi adaptif, inovatif, serta mampu menghasilkan solusi terhadap berbagai tantangan organisasi.
Salah satu tahapan utama dalam program tersebut adalah penyusunan proyek perubahan yang tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi diharapkan dapat diimplementasikan secara nyata di instansi masing-masing.
Model pembelajaran berbasis proyek perubahan tersebut sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional yang menekankan inovasi pelayanan publik, transformasi digital, penyederhanaan proses kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selaras dengan Kebijakan Transformasi Digital Nasional
Pengembangan Teras Publik juga memiliki keterkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai transformasi digital sektor pemerintahan.
Pemerintah Indonesia melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus mendorong integrasi layanan digital di seluruh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah agar pelayanan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Peningkatan kualitas komunikasi publik juga menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak masyarakat memperoleh informasi dari badan publik.
Selain itu, transformasi digital pemerintahan menjadi bagian dari implementasi agenda pembangunan nasional dalam RPJMN serta mendukung visi Indonesia Emas 2045, yang menempatkan digitalisasi birokrasi sebagai salah satu fondasi peningkatan daya saing bangsa.
Keterbukaan Informasi Menjadi Pilar Good Governance
Ketersediaan informasi publik yang mudah diakses merupakan indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan.
Melalui website pemerintah yang terintegrasi, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai kebijakan, program pembangunan, penggunaan anggaran, hingga pelayanan publik secara lebih terbuka.
Kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah karena proses komunikasi menjadi lebih akuntabel dan mengurangi potensi munculnya informasi yang tidak terverifikasi.
Di berbagai daerah, penguatan kanal digital pemerintah terbukti mampu mempercepat penyebaran informasi resmi, meningkatkan partisipasi masyarakat, sekaligus mendukung pelayanan berbasis elektronik yang semakin berkembang. (Poerba)
Berita Terkait :
