KOTA BANDUNG, cimutnews.co.id – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mendorong Majelis Musyawarah Sunda (MMS) tidak hanya menjadi ruang silaturahmi antartokoh Sunda, tetapi juga berkembang sebagai forum yang aktif memberikan gagasan, kritik, dan rekomendasi bagi pembangunan daerah.
Dorongan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman saat menghadiri Pertemuan Majelis Musyawarah Sunda di Gedung IMERI FKUI, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2026).
Herman menilai keberadaan tokoh-tokoh Sunda dari berbagai latar belakang dapat menjadi sumber pemikiran yang penting bagi pemerintah. Menurut dia, pembangunan Jawa Barat tidak cukup hanya mengandalkan kapasitas birokrasi, tetapi membutuhkan partisipasi masyarakat dan masukan dari berbagai kelompok yang memiliki pengalaman serta kompetensi.
“Luar biasa ya. Kami dari Pemda Provinsi Jabar memberikan dukungan, memberikan apresiasi, dan yang paling penting adalah bagaimana inohong-inohong (tokoh-tokoh) di Jabar yang tergabung di MMS bisa memberikan sumbang pemikiran, kritik dan saran untuk meningkatkan kinerja pembangunan di Jabar,” ujar Herman.
MMS dan agenda pembangunan Jawa Barat
Pernyataan tersebut muncul ketika Jawa Barat memasuki fase penting pelaksanaan agenda pembangunan jangka menengah 2025–2029.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Dokumen tersebut menjadi salah satu acuan pembangunan daerah dalam periode lima tahun.
Sebelumnya, proses penyusunan RPJMD dan RKPD Jawa Barat juga melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan serta masyarakat sipil. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan lintas sektor, bukan hanya pemerintah.
Dalam konteks itu, MMS memiliki ruang untuk mengambil peran sebagai salah satu forum masyarakat yang dapat menyampaikan perspektif dari kalangan tokoh, akademisi, profesional, budayawan maupun elemen sosial lainnya.
Herman berharap masukan tersebut dapat membantu pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus memperbaiki kebijakan yang masih membutuhkan penguatan.
“Karena ujungnya tujuan akhirnya adalah bagaimana Jabar Istimewa,” katanya.
Tantangan pembangunan tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi
Data resmi menunjukkan Jawa Barat memiliki basis ekonomi yang besar sekaligus persoalan pembangunan yang kompleks.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Jawa Barat tumbuh 5,79 persen secara tahunan pada triwulan I 2026. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada periode tersebut mencapai Rp799,11 triliun.
Namun, pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
BPS mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat pada 2025 mencapai 75,90, meningkat dari 74,92 pada 2024. Kenaikan tersebut ditopang perbaikan pada seluruh dimensi pembentuk IPM, termasuk umur harapan hidup, pendidikan dan standar hidup layak.
Di sisi lain, persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan pembangunan. BPS mencatat persentase penduduk miskin Jawa Barat pada September 2025 sebesar 6,78 persen atau sekitar 3,55 juta orang. Angka tersebut turun dibanding September 2024, tetapi jumlah penduduk miskin yang masih mencapai jutaan orang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum menghapus seluruh persoalan sosial.
Kondisi tersebut membuat ruang dialog antara pemerintah dan kelompok masyarakat strategis menjadi relevan. Masukan dari masyarakat dapat diarahkan bukan sekadar pada kritik kebijakan, tetapi juga pada persoalan konkret seperti pemerataan pembangunan, kualitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, penguatan ekonomi masyarakat, lingkungan dan pelestarian budaya.
Dari forum budaya menjadi ruang gagasan pembangunan
Pertemuan MMS di Jakarta merupakan bagian dari rangkaian Milangkala Kadua. Forum tersebut mempertemukan tokoh Sunda dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi, pemerintahan, budayawan, profesional dan elemen masyarakat.
MMS selama perjalanannya mengembangkan forum pembahasan berbagai persoalan, mulai dari kebudayaan, sosial, lingkungan, ekonomi hingga isu kebangsaan.
Kehadiran forum di Jakarta juga memiliki konteks tersendiri. Ibu kota menjadi salah satu pusat aktivitas nasional sehingga banyak tokoh Sunda yang bekerja dan berkiprah di tingkat nasional.
Pertemuan tersebut pada akhirnya tidak hanya menjadi ruang perjumpaan kultural, tetapi berpotensi menjadi jembatan antara pengalaman tokoh-tokoh Sunda di tingkat nasional dengan kebutuhan pembangunan di Jawa Barat.
Herman secara khusus meminta para tokoh yang tergabung dalam MMS untuk terus memberikan kritik dan saran secara konstruktif.
Ia menegaskan cita-cita membangun Jawa Barat tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah.
“Dan kita harus bahu membahu, sarendeuk, saigel, sapihanean,” ucapnya.
Mengapa suara masyarakat strategis bagi Jabar?
Micro Insight: Tantangan terbesar pembangunan Jawa Barat bukan hanya meningkatkan angka pertumbuhan, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut diterjemahkan menjadi perbaikan kualitas hidup dan pemerataan manfaat pembangunan.
Jawa Barat memiliki struktur ekonomi yang kuat. Data BPS menunjukkan struktur ekonomi provinsi ini didominasi industri pengolahan, perdagangan dan jasa. Kondisi tersebut memberikan peluang besar bagi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga membutuhkan kebijakan yang mampu mengantisipasi perubahan teknologi, kebutuhan tenaga kerja, ketimpangan wilayah dan tekanan lingkungan.
Karena itu, forum seperti MMS dapat memiliki nilai strategis apabila gagasan yang muncul tidak berhenti pada diskusi, tetapi diterjemahkan menjadi masukan berbasis data dan persoalan nyata masyarakat.
Peran tersebut juga sejalan dengan kebutuhan pembangunan berbasis kolaborasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya menempatkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan
Menjaga budaya sekaligus memperkuat pembangunan
Keterlibatan tokoh budaya dalam pembangunan juga memiliki arti lebih luas. Identitas dan kebudayaan daerah dapat menjadi modal sosial untuk memperkuat kohesi masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya.
Pada saat yang sama, kritik dari kelompok masyarakat perlu ditempatkan dalam kerangka konstruktif. Kritik yang disertai data, alternatif solusi dan pemahaman terhadap persoalan daerah akan lebih mudah digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan.
Dengan posisi tersebut, MMS dapat berfungsi sebagai ruang pertukaran gagasan yang menghubungkan pengalaman para tokoh dengan kebutuhan masyarakat serta agenda pemerintah daerah.
Terhubung dengan agenda Indonesia Emas 2045
Arah pembangunan Jawa Barat juga tidak berdiri sendiri. RPJMD Jawa Barat 2025–2029 memiliki keterkaitan dengan agenda pembangunan jangka panjang daerah dan nasional.
Pemerintah pusat melalui RPJMN 2025–2029 mengusung visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang dijalankan melalui delapan Asta Cita dan sejumlah prioritas nasional, termasuk penguatan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja berkualitas, pengembangan industri kreatif serta penguatan kemandirian nasional.
Dalam konteks tersebut, pembangunan daerah membutuhkan kapasitas pemerintah sekaligus partisipasi masyarakat. Jawa Barat, dengan skala ekonomi dan jumlah penduduk yang besar, memiliki posisi penting dalam pencapaian target pembangunan nasional.
Karena itu, gagasan dari tokoh masyarakat, akademisi, profesional dan budayawan dapat menjadi bagian dari ekosistem pembangunan sepanjang disampaikan secara berbasis data, objektif dan berorientasi pada kepentingan publik.
Bagi MMS, momentum Milangkala Kadua dan Pasamoan Inohong Sunda di Jakarta dapat menjadi titik untuk memperluas jejaring tersebut. Forum yang mempertemukan tokoh dari berbagai bidang memiliki peluang untuk menghasilkan gagasan lintas sektor yang lebih relevan dengan kebutuhan pembangunan Jawa Barat.
Pada akhirnya, dukungan pemerintah terhadap MMS bukan sekadar apresiasi terhadap organisasi atau forum budaya. Nilai strategisnya terletak pada seberapa jauh ruang dialog tersebut mampu menghasilkan kritik, gagasan dan rekomendasi yang dapat membantu pembangunan Jawa Barat menjadi lebih inklusif, terukur dan dirasakan masyarakat.
Semangat sarendeuk, saigel, sapihanean yang disampaikan Herman dapat ditempatkan dalam kerangka tersebut: pembangunan Jawa Barat membutuhkan kerja bersama antara pemerintah dan seluruh kekuatan masyarakat, dengan tetap menempatkan kepentingan publik sebagai tujuan utama. (Siti)
Berita Terkait :
Walikota Blitar Apresiasi Sosialisasi SLHS Bagi Ratusan Pelaku Usaha Makanan dan Minuman
Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar Hadiri Sapa Bansos dan Zakat Produktif Bersama Gubernur Jatim
Dorong Ketahanan Pangan Nasional, HMTN-MP Tanam Perdana Jagung Hibrida di Sukabumi
Paripurna DPRD LKPJ Bupati Blitar 2025 Dibahas, DPRD Blitar Beberkan Capaian dan Tantangan Pembangunan Daerah
