KAYUAGUNG, cimutnews.co.id — Pemerintah pusat mulai menyiapkan penguatan sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.
Salah satu langkahnya adalah rencana pembangunan Daerah Operasional (Daops) Penanggulangan Kebakaran Lahan. Tim Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bahkan telah meninjau lokasi yang disiapkan Pemerintah Kabupaten OKI, Rabu (26/8/2026).
Rencana tersebut menjadi penting karena OKI dikenal memiliki kawasan gambut yang sangat luas. Namun, di balik rencana pembangunan fasilitas baru itu, muncul pertanyaan yang tidak kalah penting: seberapa jauh Daops nantinya mampu mengubah pola pencegahan dan penanganan karhutla di lapangan?
Meninjau Lokasi yang Disiapkan Pemkab OKI
Peninjauan dilakukan tim KLH/BPLH yang dipimpin Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan pada Deputi Penegakan Hukum KLH/BPLH, Drs. Dasrul Chaniago, M.M., M.E., M.H.
Tim datang untuk memastikan kesiapan lokasi dan lahan yang telah disediakan Pemerintah Kabupaten OKI.
Daops tersebut direncanakan menjadi pusat operasional pengendalian karhutla. Fasilitas ini nantinya diharapkan dapat mempercepat koordinasi, mobilisasi personel dan peralatan, sekaligus memperkuat pencegahan serta penanganan kebakaran.
Terutama di kawasan gambut yang memiliki karakteristik berbeda dengan lahan mineral dan cenderung membutuhkan penanganan lebih cepat serta berkelanjutan.
Dasrul mengatakan keberadaan Daops akan menjadi salah satu penguat sistem pengendalian karhutla di OKI.
“Daops akan menjadi penguat sistem penanganan karhutla di OKI. Kami siap mendukung penuh pelaksanaan pembangunan agar operasional pengendalian kebakaran di daerah semakin efektif,” ujar Dasrul.
60,15 Persen Wilayah OKI Merupakan Gambut
Alasan penguatan sistem karhutla di OKI bukan tanpa dasar.
Bupati OKI Muchendi Mahzareki menyebut sekitar 60,15 persen wilayah Kabupaten OKI merupakan kawasan gambut. Luasan tersebut disebut mencakup sekitar 49,3 persen dari total ekosistem gambut di Sumatera Selatan.
Angka tersebut sekaligus menggambarkan besarnya tantangan yang harus dihadapi.
Kawasan gambut memiliki persoalan tersendiri ketika terjadi kebakaran. Api tidak selalu terlihat membesar di permukaan, tetapi dapat menjalar melalui lapisan gambut dan sulit dipadamkan jika kondisi sudah kering.
Karena itu, kecepatan deteksi, kesiapan personel, peralatan, koordinasi serta upaya pencegahan menjadi faktor penting.
Muchendi menyambut baik rencana pembangunan Daops tersebut.
Menurutnya, karakter wilayah OKI membuat dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan.
“Sekitar 60,15 persen wilayah Kabupaten OKI merupakan kawasan gambut, atau mencakup sekitar 49,3 persen dari total ekosistem gambut di Sumatera Selatan. Tentu Kabupaten OKI membutuhkan dukungan pemerintah pusat,” ujar Muchendi.
Pemkab Sudah Siapkan Lahan
Pemerintah Kabupaten OKI disebut telah menyiapkan lahan untuk pembangunan fasilitas tersebut.
Kesiapan lahan menjadi salah satu bagian penting dari proses pengajuan pembangunan Daops kepada pemerintah pusat. Usulan pembangunan itu mendapat respons setelah Pemkab OKI memenuhi salah satu persyaratan utama, yakni menyediakan lahan yang telah bersertifikat.
Pemerintah pusat kemudian memprioritaskan pembangunan Daops di Kabupaten OKI mulai 2027.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, pembangunan fasilitas baru hanyalah salah satu bagian dari persoalan karhutla.
Keberadaan gedung atau pusat operasional tidak otomatis menghilangkan risiko kebakaran. Efektivitasnya akan sangat bergantung pada bagaimana fasilitas tersebut digunakan, seberapa cepat personel bergerak, ketersediaan peralatan, sistem pemantauan, serta koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa.
Musim Kemarau dan Ancaman Asap
Pemkab OKI juga menyatakan terus memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan karhutla menghadapi musim kemarau 2026.
Muchendi mengatakan musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang.
Karena itu, pemerintah daerah melibatkan berbagai unsur, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa.
“Musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang. Karena itu, kami terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan dengan melibatkan Forkopimda, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa,” kata Muchendi.
Di sisi lain, ancaman karhutla bukan hanya persoalan luas lahan yang terbakar.
Ketika kebakaran terjadi dalam skala besar, dampaknya dapat merembet ke berbagai sektor, mulai dari kualitas udara, aktivitas masyarakat, kesehatan, transportasi hingga perekonomian.
Karena itu, ukuran keberhasilan Daops nantinya bukan hanya berdiri atau tidaknya fasilitas tersebut.
Yang jauh lebih penting adalah apakah sistem baru itu mampu membuat deteksi lebih cepat, respons lebih singkat dan kebakaran dapat dicegah sebelum meluas.
Berawal dari Usulan Pemkab OKI
Rencana pembangunan Daops merupakan tindak lanjut dari usulan Pemerintah Kabupaten OKI kepada KLH/BPLH.
Usulan tersebut mendapat perhatian pemerintah pusat setelah Pemkab OKI memenuhi persyaratan lahan bersertifikat.
Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat sebelumnya menyatakan pemerintah pusat akan menindaklanjuti kebutuhan Kabupaten OKI berdasarkan skala prioritas.
Pernyataan tersebut disampaikan saat audiensi dengan Bupati OKI pada Juli 2026.
“Persoalan lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama. Usulan dari Pemerintah Kabupaten OKI akan kami tindak lanjuti sesuai prioritas,” ujar Jumhur.
Fasilitas Dibangun, Tantangan Belum Selesai
Rencana pembangunan Daops memberikan harapan baru bagi pengendalian karhutla di OKI.
Tetapi pekerjaan rumahnya jauh lebih besar daripada sekadar menyediakan satu pusat operasional.
Pencegahan kebakaran di kawasan gambut membutuhkan kerja berlapis. Mulai dari pemantauan titik rawan, pengelolaan lahan, kesiapan masyarakat, penegakan aturan, hingga respons cepat ketika indikasi kebakaran muncul.
Hingga kini, belum semua persoalan tersebut terjawab hanya dengan rencana pembangunan Daops.
Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah Daops yang diprioritaskan mulai 2027 nanti benar-benar mampu memperkuat sistem pengendalian karhutla di OKI, atau justru membutuhkan dukungan yang lebih luas agar keberadaannya tidak berhenti sebagai fasilitas baru?
Jawabannya akan terlihat ketika fasilitas tersebut mulai beroperasi dan berhadapan langsung dengan kondisi lapangan.
Berita Terkait :
