PALEMBANG, SUMSEL, CIMUTNEWS.CO.ID — Sebuah laporan polisi membuka dugaan adanya permintaan sejumlah uang dalam proses penanganan perkara di lingkungan Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan.
Laporan tersebut dibuat Hanjono Susanto, warga asal Kota Batam, Kepulauan Riau, terhadap seorang anggota kepolisian berpangkat AKP bernama Taufik Ismail. Laporan itu tercatat dalam STTLP Nomor STTLP/B/1451/VIII/2026/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN, dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/1451/VIII/2026/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN, tertanggal 31 Agustus 2026. (Info KORAN PEMBASMI KORUPSI)
Dalam dokumen laporan, Hanjono mendalilkan adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 dan/atau Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Pasal 482 mengatur tindak pidana pemerasan, sedangkan Pasal 492 mengatur tindak pidana penipuan. Namun, penerapan pasal terhadap seseorang tetap harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan alat bukti serta fakta hukum yang diperoleh aparat penegak hukum. (Pasal.id)
Dari Pelimpahan Perkara hingga Pertemuan di Batam
Hasil penelusuran CimutNews.co.id terhadap informasi dan dokumen yang berkaitan dengan laporan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini bermula dari perkara lain yang sebelumnya dilaporkan kepada Bareskrim Polri.
Menurut uraian pelapor, perkara tersebut kemudian dilimpahkan ke Polda Sumatera Selatan pada Juli 2024 untuk ditindaklanjuti.
Dalam proses berikutnya, penanganan perkara disebut melibatkan penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel.
Karena Hanjono disebut tidak dapat hadir langsung ke Palembang, pertemuan antara pihak pelapor dan penyidik kemudian disebut berlangsung di Batam pada 18–19 September 2024.
Di titik inilah muncul persoalan yang kemudian menjadi bagian penting dalam laporan dugaan pemerasan dan/atau penipuan.
Pelapor Mengaku Diminta Sejumlah Biaya
Dalam laporan yang dibuatnya, Hanjono mendalilkan adanya permintaan pembiayaan kepada dirinya selama proses penanganan perkara.
Permintaan tersebut, menurut uraian pelapor, antara lain berkaitan dengan biaya perjalanan dari Palembang menuju Batam, akomodasi, serta uang saku yang disebut mencapai Rp10 juta secara tunai.
Pelapor juga menyebut adanya permintaan pembiayaan perjalanan ke Malaysia dan Singapura sebelum rombongan kembali ke Batam dan kemudian menuju Palembang.
Rangkaian permintaan tersebut menjadi bagian yang perlu diverifikasi secara menyeluruh karena menyangkut penggunaan biaya dalam proses penanganan perkara yang melibatkan aparat penegak hukum.
CimutNews.co.id menilai bagian ini menjadi salah satu titik penting dalam penelusuran karena perlu dijawab secara terang: untuk kepentingan apa uang tersebut diminta, siapa yang meminta, kepada siapa uang diberikan, serta apakah terdapat bukti administrasi atau pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut.
Rp75 Juta Disebut untuk Menghadirkan Saksi Ahli
Persoalan kemudian berkembang ketika, menurut laporan Hanjono, sekitar awal hingga pertengahan November 2024 kembali muncul permintaan uang.
Nilainya disebut mencapai Rp75 juta.
Dalam uraian pelapor, uang tersebut dikaitkan dengan kebutuhan penanganan perkara, termasuk biaya menghadirkan ahli pidana dan ahli perdata serta kebutuhan perjalanan.
Menurut keterangan yang tercantum dalam laporan, uang tersebut kemudian diserahkan pada 11 Desember 2024 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Waktu penyerahan disebut sekitar pukul 21.00 WIB.
Pelapor menyatakan penyerahan uang berlangsung kepada anak buah pihak yang dilaporkan dan disebut terjadi di hadapan pihak yang dilaporkan.
Dugaan tersebut tentu membutuhkan pembuktian lebih lanjut. Salah satu pertanyaan penting yang perlu dijawab dalam proses hukum adalah apakah benar terjadi penyerahan uang sebesar Rp75 juta, siapa penerimanya, untuk kepentingan apa dana tersebut digunakan, serta apakah terdapat hubungan langsung antara pemberian uang dan proses penanganan perkara.
Bukti Disebut Telah Dilampirkan
Hanjono dalam laporannya menyatakan memiliki sejumlah bukti yang menurutnya berkaitan dengan dugaan tersebut.
Bukti yang disebut antara lain berupa foto uang, percakapan mengenai permintaan uang, serta rekaman suara.
Bukti-bukti tersebut, menurut pelapor, telah disampaikan bersama laporan kepada pihak kepolisian.
Namun, keberadaan suatu bukti dalam laporan belum otomatis membuktikan tindak pidana. Nilai pembuktiannya tetap harus diuji melalui proses hukum, termasuk pemeriksaan saksi, verifikasi dokumen, pemeriksaan komunikasi, serta pencocokan kronologi dan keterangan para pihak.
Pertanyaan yang Kini Menunggu Jawaban
Dari rangkaian informasi yang dihimpun, sedikitnya terdapat sejumlah pertanyaan yang menjadi perhatian dalam kasus ini.
Pertama, apakah benar terdapat permintaan uang kepada pelapor dalam proses penanganan perkara.
Kedua, apakah uang Rp75 juta benar-benar diserahkan sebagaimana disebut dalam laporan.
Ketiga, apabila uang tersebut diberikan untuk menghadirkan ahli, apakah ahli yang dimaksud benar-benar diminta atau dihadirkan dalam proses perkara.
Keempat, apakah terdapat dokumen atau pertanggungjawaban resmi atas penggunaan uang yang disebut sebagai biaya penanganan perkara.
Kelima, bagaimana perkembangan perkara utama yang sebelumnya dilimpahkan ke Polda Sumsel.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab bukan untuk menyimpulkan kesalahan pihak tertentu, melainkan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Laporan Polisi Bukan Putusan Bersalah
CimutNews.co.id menegaskan bahwa laporan polisi merupakan pintu masuk proses penegakan hukum, bukan putusan yang menyatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana.
Karena itu, pihak yang dilaporkan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, membantah tuduhan, menghadirkan bukti, serta menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, pelapor juga memiliki hak untuk memperoleh kepastian mengenai tindak lanjut laporan yang telah dibuat.
Dalam konteks tersebut, proses pemeriksaan menjadi penting untuk menguji seluruh keterangan dan bukti dari kedua belah pihak.
Polda Sumsel Didorong Membuka Perkembangan Perkara
Perkara ini kemudian menjadi perhatian publik setelah muncul desakan agar proses penanganannya dilakukan secara transparan. Sejumlah pemberitaan terbaru juga menyebut adanya permintaan agar Polda Sumsel memberikan informasi mengenai perkembangan laporan serta proses pemeriksaan internal terhadap anggota yang dilaporkan. (Wartawan Investigasi)
Bagi institusi kepolisian, keterbukaan mengenai status penanganan laporan dapat menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik, terutama ketika perkara yang dilaporkan berkaitan langsung dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh anggota kepolisian.
Sementara bagi pelapor, proses hukum memberikan ruang untuk membuktikan seluruh dalil yang telah dituangkan dalam laporan.
CimutNews Akan Menelusuri Perkembangan Selanjutnya
Hasil penelusuran CimutNews.co.id menunjukkan bahwa perkara ini tidak berhenti pada persoalan dugaan permintaan uang.
Ada rangkaian peristiwa yang perlu diuji secara hukum, mulai dari proses pelimpahan perkara, pertemuan di Batam, dugaan permintaan biaya perjalanan dan akomodasi, dugaan penyerahan Rp75 juta di Jakarta, hingga perkembangan perkara utama yang menjadi latar belakang laporan.
CimutNews.co.id memandang seluruh rangkaian tersebut perlu diperiksa secara objektif oleh pihak berwenang.
Publik berhak mengetahui perkembangan prosesnya, sementara seluruh pihak yang disebut dalam laporan berhak memberikan penjelasan dan pembelaan.
Sampai terdapat keputusan hukum yang berkekuatan sesuai ketentuan, CimutNews.co.id tetap menempatkan perkara ini sebagai dugaan dan menjunjung asas praduga tak bersalah.
CimutNews.co.id juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak yang dilaporkan maupun pihak terkait lainnya agar informasi yang disajikan kepada publik tetap berimbang.
Laporan ini akan diperbarui apabila terdapat perkembangan resmi dari Polda Sumatera Selatan, pihak pelapor, maupun pihak yang dilaporkan. (Timred/CN)
Berita Terkait :
Polda Sumsel Gelar Apel dan Halalbihalal Hari Pertama Kerja Usai Idulfitri 1447 H
Anggaran Sewa Helikopter Rp4 Miliar Disorot, GP2SS Minta Pemprov Sumsel Buka Penjelasan ke Publik
Investigasi: Dugaan Korupsi Dana Desa dan Intimidasi Wartawan di OKU Selatan Mandek, Aktivis Angkat Suara
Dugaan Mafia Tanah BPN Palembang Disorot GLSS, Kasus Salim Muhammad Belum Tuntas
