BANYUASIN, cimutnews.co.id – Pembahasan APBD Banyuasin 2025 memasuki tahapan penting setelah Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Jawaban tersebut disampaikan Wakil Bupati Banyuasin Ir. Netta Indian, S.P., didampingi Sekretaris Daerah Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng., dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banyuasin, Pangkalan Balai, Jumat (3/7).
Penyampaian jawaban pemerintah menjadi tahapan krusial karena menjadi dasar pembahasan lanjutan sebelum DPRD mengambil keputusan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran daerah.
Pemerintah Apresiasi Fungsi Pengawasan DPRD
Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai pandangan, kritik, saran, maupun masukan yang diberikan selama proses pembahasan.
Menurut pemerintah daerah, masukan tersebut mencerminkan pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif sekaligus bentuk kemitraan dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Pemerintah memastikan seluruh catatan yang disampaikan DPRD akan menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya.
WTP ke-15 Jadi Modal Memperkuat Tata Kelola Keuangan
Capaian Akuntabilitas Terus Dipertahankan
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga menegaskan keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 15 kali berturut-turut.
Prestasi tersebut dinilai bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi indikator bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah terus mengalami penguatan dari sisi kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan.
Meski demikian, pemerintah menegaskan capaian WTP bukan tujuan akhir. Transparansi anggaran tetap harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan publik dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Strategi Tingkatkan PAD Menjadi Fokus Pemerintah
Optimalisasi BUMD hingga Penguatan ASN
Menjawab pandangan tujuh fraksi DPRD, Pemerintah Kabupaten Banyuasin memaparkan sejumlah langkah strategis yang akan menjadi fokus pembangunan daerah.
Beberapa program yang diprioritaskan meliputi:
- optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- penggalian sumber-sumber pendapatan baru;
- peningkatan kualitas pelayanan publik;
- penguatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurut pemerintah daerah, peningkatan PAD menjadi salah satu kunci untuk memperluas ruang fiskal sehingga pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.
Selain itu, penguatan kapasitas ASN dipandang penting agar pelayanan kepada masyarakat semakin profesional, cepat, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan publik.
Jalan Palembang–Betung Masuk Agenda Prioritas
Perbaikan Mulai Dialokasikan Tahun Anggaran 2026
Salah satu isu yang mendapat perhatian dalam rapat paripurna adalah kondisi Jalan Lintas Palembang–Betung yang selama beberapa tahun terakhir kerap mengalami kemacetan dan penurunan kualitas jalan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah mengajukan usulan kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga.
Berdasarkan hasil koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) telah mengalokasikan anggaran perbaikan pada Tahun Anggaran 2026.
Ruas yang menjadi prioritas meliputi jalur dari kawasan depan Arhanud hingga KM 15, yang selama ini dikenal sebagai salah satu titik kemacetan utama di koridor Palembang–Betung.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperlancar arus distribusi barang maupun mobilitas masyarakat yang setiap hari melintasi jalur nasional tersebut.
Penguatan Ekonomi Daerah Tidak Hanya Bergantung pada APBD
Selain pembenahan tata kelola keuangan, Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga menegaskan komitmennya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor strategis.
Sektor perdagangan, pertanian, perikanan, dan pariwisata disebut tetap menjadi prioritas karena memiliki kontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat Banyuasin.
Pemerintah menargetkan pembangunan pada sektor-sektor produktif tersebut dapat meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperluas kesempatan kerja.
Sinergi Eksekutif-Legislatif Menentukan Efektivitas APBD
Pembahasan pertanggungjawaban APBD tidak hanya berkaitan dengan laporan penggunaan anggaran, tetapi juga menjadi momentum mengevaluasi efektivitas kebijakan publik yang telah dijalankan.
Ketika DPRD memberikan catatan terhadap pengelolaan anggaran dan pemerintah merespons dengan langkah konkret, proses tersebut menunjukkan mekanisme checks and balances berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penggunaan uang daerah.
Dalam jangka pendek, komitmen memperkuat PAD dan memperbaiki infrastruktur dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Dalam jangka panjang, keberhasilan strategi tersebut akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan program, pengawasan, dan kemampuan pemerintah mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.
Menariknya, isu yang paling banyak mendapat perhatian bukan hanya laporan keuangan daerah, melainkan konektivitas infrastruktur seperti Jalan Palembang–Betung. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menilai keberhasilan pemerintah bukan semata dari capaian administratif seperti opini WTP, tetapi dari dampak nyata pembangunan yang langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Penyampaian jawaban Pemerintah Kabupaten Banyuasin atas pandangan umum fraksi DPRD menjadi bagian penting dalam penyempurnaan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025. Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, memperbaiki pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan infrastruktur strategis.
Sinergi yang berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Banyuasin. (Noto)
Berita Terkait :
Polres Banyuasin Resmikan Gedung SPPG I untuk Perkuat Pelayanan Gizi dan Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Tanam Padi Serentak Banyuasin, Herman Deru Perkuat Ketahanan Pangan Sumatera Selatan
Pengamanan Jumat Agung Banyuasin Dipimpin Kapolres, Empat Gereja Jadi Fokus Pengawasan
Ribuan Peserta Ramaikan Fun Run Saat Citra Humanis Polri Terus Diuji
