PANGKALAN BALAI, cimutnews.co.id – Pembahasan APBD Banyuasin 2026 memasuki tahapan penting setelah Wakil Bupati Banyuasin Netta Indian menyampaikan jawaban Pemerintah Kabupaten Banyuasin atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD Banyuasin dalam rapat paripurna, Selasa (15/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung Rapat Paripurna DPRD Banyuasin itu tidak hanya membahas besaran anggaran, tetapi juga arah penggunaannya. Pemerintah daerah menegaskan belanja daerah harus dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat, kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, serta upaya mengurangi kemiskinan.
Tujuh Fraksi Soroti Arah Belanja APBD Banyuasin 2026
Wakil Bupati Banyuasin Netta Indian hadir bersama Sekretaris Daerah Banyuasin Erwin Ibrahim dalam rapat tersebut. Jawaban pemerintah daerah diberikan sebagai respons terhadap pandangan, saran, dan masukan yang sebelumnya disampaikan tujuh fraksi DPRD.
Netta mengatakan pandangan fraksi merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD, terutama dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Hal ini merupakan manifestasi dari besarnya rasa tanggung jawab anggota dewan,” kata Netta.
Dengan demikian, pembahasan APBD tidak berhenti pada persoalan administratif. Setiap prioritas anggaran perlu memiliki hubungan yang jelas dengan kebutuhan publik dan hasil pembangunan yang ingin dicapai.
UMKM hingga Karhutla Masuk Perhatian Pemerintah
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Gerindra, Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyatakan penguatan UMKM diarahkan melalui sejumlah intervensi.
Program yang disiapkan antara lain:
- pelatihan kewirausahaan;
- bantuan modal usaha;
- pembukaan akses pasar bagi produk lokal; serta
- program penanggulangan bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan UMKM ditempatkan tidak hanya sebagai pemberian bantuan, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas pelaku usaha dan akses terhadap pasar.
Sementara itu, alokasi program penanggulangan bencana menjadi relevan bagi Banyuasin karena karakteristik wilayahnya memiliki kawasan pertanian, perkebunan, dan lahan yang menghadapi risiko kebakaran pada kondisi tertentu.
Kemiskinan Tak Cukup Ditangani dengan Bantuan Sosial
Fraksi PDI Perjuangan menekankan agar APBD diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, dan pedagang kecil.
Pemerintah daerah merespons pandangan tersebut dengan menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai agenda yang membutuhkan data akurat dan bantuan yang tepat sasaran.
Persoalannya, pengurangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan menambah penerima bantuan. Kebijakan perlu menghubungkan perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi dan akses pelayanan dasar agar masyarakat memiliki peluang meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.
Pandangan serupa juga muncul dari Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PKS. Pengentasan kemiskinan diarahkan melalui kombinasi perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dasar, dan penguatan ekonomi produktif.
Pemerataan Pembangunan Desa Jadi Perhatian
Fraksi Partai Golkar menyoroti strategi pemerataan pembangunan antarkecamatan dan desa. Pemerintah menjelaskan bahwa proses perencanaan dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.
Hasil proses tersebut kemudian dihimpun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pendekatan ini penting karena kebutuhan setiap wilayah tidak selalu sama. Infrastruktur, pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, hingga ekonomi kerakyatan memiliki persoalan dan karakteristik berbeda sehingga membutuhkan prioritas yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.
Pendidikan dan Kesehatan Diposisikan sebagai Investasi
Fraksi PKB menyoroti pembangunan infrastruktur serta anggaran pendidikan dan kesehatan. Pemerintah daerah menyatakan pembangunan harus dilakukan secara adil, merata, berkelanjutan, serta mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah.
Di sektor pendidikan, pemerintah menegaskan belanja tidak semestinya hanya terserap untuk belanja pegawai. Anggaran juga harus mendukung kualitas pembelajaran dan pemenuhan sarana-prasarana.
Sementara Fraksi PKS menyoroti peningkatan belanja pegawai, termasuk PPPK, TPG, dan Tamsil Guru. Pemerintah menjelaskan tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung tenaga pendidik dan aparatur yang profesional serta memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kenaikan Belanja Harus Diikuti Kualitas Belanja
Fraksi Partai Demokrat memberikan perhatian pada kualitas belanja. Pemerintah daerah menyatakan pelaksanaan APBD 2026 harus berlangsung secara transparan, menggunakan indikator kinerja, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Poin ini menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan anggaran. Besarnya alokasi belanja belum otomatis menunjukkan keberhasilan apabila tidak diikuti hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Tantangan Utama Ada pada Eksekusi
Dari rangkaian pandangan fraksi tersebut terlihat satu benang merah: DPRD tidak hanya mempertanyakan berapa besar anggaran, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut menghasilkan manfaat.
UMKM membutuhkan akses modal sekaligus pasar. Program kemiskinan membutuhkan data penerima yang akurat sekaligus strategi pemberdayaan. Infrastruktur membutuhkan pemerataan sekaligus pemeliharaan. Pendidikan dan kesehatan membutuhkan anggaran, tetapi juga indikator kualitas pelayanan.
Artinya, tantangan APBD Banyuasin 2026 berada pada tahap implementasi. Setelah anggaran disahkan, pemerintah daerah perlu memastikan program yang direncanakan benar-benar diterjemahkan menjadi kegiatan yang terukur dan dapat dievaluasi.
Belanja Produktif Menjadi Kunci
Pola pembahasan tersebut juga memperlihatkan dorongan agar belanja daerah tidak terlalu berorientasi pada rutinitas administrasi. Belanja pegawai tetap diperlukan untuk menjaga pelayanan pemerintahan, tetapi belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus menghasilkan dampak ekonomi serta sosial yang dapat diukur.
Dalam jangka pendek, fokus tersebut dapat membantu menjaga pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam jangka panjang, efektivitasnya akan sangat bergantung pada kualitas perencanaan, ketepatan sasaran, pengawasan, serta konsistensi evaluasi.
hal yang menarik dari pembahasan ini adalah hampir seluruh fraksi menghubungkan anggaran dengan hasil akhir yang diterima masyarakat. Ini menunjukkan pergeseran perhatian dari sekadar penyerapan anggaran menuju kualitas dan manfaat belanja.
Tahapan Pembahasan APBD Berlanjut
Setelah jawaban Pemerintah Kabupaten Banyuasin disampaikan dalam rapat paripurna, pembahasan selanjutnya akan mengikuti mekanisme yang berlaku di DPRD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat tersebut dihadiri Ketua dan anggota DPRD Banyuasin, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta sejumlah undangan terkait.
Tahap berikutnya menjadi penting untuk memastikan berbagai masukan fraksi dapat diterjemahkan secara jelas dalam pembahasan anggaran. Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan APBD pada akhirnya bukan hanya tersusunnya dokumen anggaran, melainkan seberapa jauh kebijakan tersebut meningkatkan pelayanan, membuka peluang ekonomi, memperbaiki infrastruktur, dan memperkuat kesejahteraan warga Banyuasin. (Noto)
Berita Terkait :
Penanganan Laporan SPH Mandek, Warga Banyuasin Keluhkan Lambatnya Respons Polres
Bayi Ditemukan Terlantar, Kepedulian Warga Suak Tapeh Mengubah Jalan Hidupnya
Ketua TP PKK Banyuasin Dorong UMKM Naik Kelas lewat HKG PKK dan HUT Dekranas di Makassar
Antrean BBM Bersubsidi Banyuasin Jadi Sorotan, Bupati Askolani Dorong Penambahan Kuota dan Pengawasan Ketat
