PANGKALAN BALAI, cimutnews.co.id — Pemerintah Kabupaten Banyuasin memperkuat kolaborasi pengelolaan dan pelestarian ekosistem mangrove setelah Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, S.H., M.H., menerima audiensi Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Kementerian Kehutanan bersama Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Sumatera Selatan di Guest House Rumah Dinas Bupati Banyuasin, Selasa (15/9/2026).
Pertemuan tersebut menempatkan mangrove Banyuasin bukan semata sebagai kawasan konservasi, tetapi juga sebagai bagian dari agenda pembangunan pesisir yang dapat menopang ekonomi masyarakat, pariwisata, sekaligus perlindungan lingkungan.
Banyuasin Menjadi Kawasan Kunci Mangrove Sumatera Selatan
Berdasarkan paparan dalam audiensi, sekitar 80 persen kawasan mangrove di Sumatera Selatan berada di Banyuasin. Besarnya luasan tersebut membuat kebijakan pengelolaan di tingkat kabupaten memiliki keterkaitan langsung dengan keberlanjutan ekosistem pesisir Sumsel.
Pengelolaan kawasan diarahkan melalui Rencana Aksi KKMD Provinsi Sumatera Selatan 2024–2030. Dokumen tersebut mencakup enam isu prioritas dengan 57 kegiatan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan ekologis sekaligus sosial-ekonomi masyarakat pesisir.
Enam isu menjadi arah pengelolaan
Rencana aksi tersebut mencakup sejumlah agenda utama, antara lain:
- pengendalian dan perlindungan kawasan mangrove;
- rehabilitasi ekosistem yang mengalami kerusakan;
- pengembangan ekonomi masyarakat pesisir;
- peningkatan kualitas permukiman nelayan;
- konservasi kawasan;
- penguatan data dan informasi mangrove.
Rangkaian agenda itu menunjukkan bahwa pengelolaan mangrove tidak berhenti pada kegiatan penanaman pohon. Keberhasilan rehabilitasi juga bergantung pada perlindungan kawasan, tata kelola data, kondisi permukiman, serta kemampuan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi tanpa merusak ekosistem.
Bupati Askolani Dorong Kolaborasi Lintas Sektor
Bupati Askolani menyambut rencana sinergi tersebut dan menekankan bahwa pengelolaan mangrove membutuhkan kerja bersama karena kewenangan pengelolaannya melibatkan berbagai institusi.
“Ini harus kita sambut baik dan tentunya kita dukung melalui sinergi dan kerja bersama. Kita sangat setuju untuk bekerja bersama, karena kewenangan masing-masing berbeda. Namun, dalam wilayah Kabupaten Banyuasin, sinergitas ini tentunya sangat penting untuk dilakukan,” kata Askolani.
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan tantangan utama pengelolaan kawasan pesisir: satu wilayah dapat bersinggungan dengan kewenangan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, kementerian, kelompok masyarakat, hingga dunia usaha.
Karena itu, koordinasi tidak hanya diperlukan ketika program rehabilitasi dimulai, tetapi juga pada tahap perencanaan, pengawasan, pemanfaatan kawasan dan evaluasi hasilnya.
Sungsang IV Disiapkan Menjadi Kawasan Ekowisata
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah Sungsang IV. Kawasan tersebut telah memiliki izin Hutan Desa dengan luas sekitar 553 hektare dan sebelumnya telah menjadi lokasi berbagai kegiatan rehabilitasi yang melibatkan masyarakat serta mitra.
Ke depan, kawasan itu direncanakan dikembangkan sebagai ekowisata mangrove. Konsep yang dibahas mencakup wisata alam, aktivitas susur sungai, shelter, hingga pusat kuliner yang mengandalkan produk masyarakat pesisir.
Pengembangan seperti ini berpotensi menciptakan hubungan langsung antara konservasi dan mata pencaharian. Mangrove yang terjaga dapat menjadi aset wisata, sementara aktivitas ekonomi masyarakat dapat diarahkan agar memberikan nilai tambah tanpa menghilangkan fungsi ekologis kawasan.
Dari rehabilitasi menuju ekonomi pesisir
Pendekatan tersebut penting karena rehabilitasi mangrove membutuhkan keberlanjutan setelah kegiatan penanaman selesai. Jika masyarakat memiliki manfaat ekonomi yang jelas dari kawasan yang tetap terjaga, insentif untuk mempertahankan ekosistem juga dapat menjadi lebih kuat.
Namun, pengembangan ekowisata tetap membutuhkan perencanaan kapasitas kawasan, pengelolaan sampah, akses transportasi, keselamatan wisatawan, serta pembagian manfaat yang jelas bagi masyarakat desa.
Pemkab Minta Bappeda dan OPD Tindak Lanjuti
Setelah audiensi, Bupati meminta Bappeda bersama organisasi perangkat daerah terkait menindaklanjuti pembahasan dengan KKMD, pemerintah provinsi, masyarakat dan dunia usaha.
Langkah tersebut diperlukan agar rencana aksi tidak berhenti pada forum koordinasi. Program yang telah disusun perlu diterjemahkan ke dalam kegiatan yang memiliki lokasi, target, pembiayaan, pelaksana dan indikator keberhasilan yang jelas.
Sejumlah perangkat daerah yang hadir juga menunjukkan bahwa pengelolaan mangrove bersinggungan dengan banyak sektor, mulai dari lingkungan hidup, kehutanan, perikanan, pekerjaan umum, permukiman hingga perencanaan pembangunan.
Mengapa Mangrove Banyuasin Penting bagi Masyarakat?
Secara ekologis, mangrove merupakan bagian penting dari kawasan pesisir. Keberadaannya berkaitan dengan perlindungan wilayah pesisir, habitat berbagai organisme serta keberlangsungan aktivitas masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sumber daya perairan.
Dalam konteks Banyuasin, skala kawasan mangrove yang besar membuat persoalan pengelolaannya memiliki dimensi yang lebih luas. Kerusakan pada satu kawasan tidak hanya dapat dilihat sebagai persoalan lingkungan setempat, tetapi juga sebagai tantangan tata kelola wilayah pesisir.
Dalam jangka pendek, penguatan koordinasi dapat mempercepat pemetaan kebutuhan rehabilitasi dan menentukan kawasan yang harus diprioritaskan. Dalam jangka panjang, konsistensi pengawasan dan keterlibatan masyarakat akan menjadi faktor penting untuk memastikan kawasan yang telah direhabilitasi tidak kembali mengalami tekanan.
Hal lain yang patut diperhatikan adalah keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan ekonomi. Rencana ekowisata Sungsang IV dapat menjadi contoh bagaimana kawasan mangrove menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi keberhasilannya akan sangat bergantung pada batas pemanfaatan, tata kelola dan keterlibatan masyarakat setempat.
80 persen berarti Banyuasin memegang posisi strategis
Angka sekitar 80 persen kawasan mangrove Sumatera Selatan yang berada di Banyuasin memberikan satu konsekuensi penting: keberhasilan konservasi mangrove di kabupaten ini berpotensi menjadi bagian signifikan dari keberhasilan pengelolaan mangrove di tingkat provinsi.
Dengan demikian, koordinasi antarlembaga bukan sekadar kebutuhan administratif. Ia menjadi instrumen untuk menyatukan kebijakan konservasi, rehabilitasi, ekonomi pesisir dan pengembangan pariwisata dalam satu arah pembangunan.
Sinergi Menjadi Kunci Pengelolaan Pesisir
Audiensi Bupati Banyuasin dengan BPDAS Kementerian Kehutanan dan KKMD Sumsel mempertegas arah pengelolaan mangrove yang menggabungkan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Banyuasin kini memiliki agenda yang lebih luas: mempertahankan fungsi ekologis kawasan sekaligus mencari model pemanfaatan yang memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat pesisir. Tantangan berikutnya adalah memastikan rencana tersebut diterjemahkan menjadi program terukur dan berkelanjutan di lapangan.
Dengan luas kawasan yang strategis dan rencana aksi hingga 2030, pengelolaan mangrove Banyuasin akan membutuhkan konsistensi lintas sektor. Rehabilitasi, konservasi dan pengembangan ekonomi pesisir perlu berjalan beriringan agar manfaat kawasan dapat dirasakan masyarakat tanpa mengorbankan fungsi ekologisnya. (Noto)
Berita Terkait :
Penemuan Mayat di Banyuasin: Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Sawah Sungai Pinang, Polisi Lakukan Penyelidikan
Pemkab Banyuasin Siapkan THR ASN 2026, Tinggal Tunggu Juknis Kemenkeu Sebelum Dicairkan
Pemkab Banyuasin Lantik 423 Pejabat Fungsional, 330 di Antaranya Jenjang Keahlian
APBD Banyuasin 2026 Dibahas, Pemkab Prioritaskan UMKM, Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan
