PALEMBANG, cimutnews.co.id – Bantuan RTLH Palembang untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kembali diwujudkan melalui Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada warga di Jalan Sungai Tenang, RT 19/RW 03, Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus, Palembang, Jumat (11/9/2026).
Penyerahan pada Jumat tersebut berlangsung dalam suasana haru. Bagi penerima manfaat, perbaikan rumah bukan sekadar perubahan kondisi bangunan, tetapi berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar keluarga sekaligus kualitas kehidupan sehari-hari.
Herman Deru: Rumah Layak Huni Bagian dari Kesejahteraan
Saat meninjau lokasi, Herman Deru menegaskan bahwa kebutuhan tempat tinggal merupakan salah satu unsur penting dalam upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Haru sekali rasanya di Jumat berkah ini bisa menyerahkan aset yang didambakan setiap rumah tangga. Sebuah keluarga terasa lengkap jika sandang, pangan, dan papannya terpenuhi. Pemerintah hadir di sini untuk menjawab persoalan tersebut,” ujar Herman Deru.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa program RTLH tidak ditempatkan semata sebagai proyek perbaikan fisik. Rumah dipandang sebagai bagian dari kebutuhan dasar yang menentukan rasa aman, kenyamanan, dan kelayakan hidup sebuah keluarga.
Mengapa perbaikan rumah menjadi penting?
Bagi keluarga berpenghasilan rendah, kemampuan memperbaiki rumah secara mandiri sering kali berhadapan dengan keterbatasan pendapatan dan kebutuhan lain yang harus dipenuhi setiap hari. Kondisi itu membuat kerusakan bangunan dapat berlangsung lama apabila tidak mendapat dukungan.
Karena itu, bantuan perbaikan RTLH memiliki dampak yang lebih panjang dibanding sekadar memperbaiki bagian bangunan yang rusak. Rumah yang lebih layak dapat menjadi lingkungan yang lebih aman bagi keluarga untuk menjalankan aktivitas, beristirahat, dan membesarkan anak.
Bantuan RTLH Menjawab Persoalan Papan bagi MBR
Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang menghadapi persoalan hunian. Di Kelurahan Pulokerto, bantuan tersebut diwujudkan melalui perbaikan rumah warga di kawasan Jalan Sungai Tenang.
Kehadiran gubernur secara langsung dalam penyerahan bantuan juga memberikan dimensi lain. Pemerintah tidak hanya hadir melalui kebijakan dan anggaran, tetapi menunjukkan perhatian langsung kepada masyarakat yang menjadi sasaran program.
Dari sisi pembangunan sosial, pendekatan tersebut penting karena persoalan kemiskinan dan kesejahteraan tidak selalu dapat diukur hanya melalui pendapatan. Kondisi tempat tinggal merupakan salah satu aspek yang ikut menentukan kualitas hidup keluarga.
Bukan Sekadar Bangunan, tetapi Investasi Sosial
Jika dibandingkan dengan bantuan yang bersifat konsumtif dan manfaatnya dapat berakhir setelah digunakan, perbaikan rumah memiliki karakter berbeda. Manfaatnya melekat pada aset tempat tinggal dan dapat dirasakan keluarga dalam jangka lebih panjang.
Namun, keberhasilan program RTLH tidak cukup diukur dari selesainya renovasi rumah. Pemerintah juga perlu memastikan penerima benar-benar berasal dari kelompok sasaran, kualitas pekerjaan memenuhi standar kelayakan, serta bantuan menjawab kebutuhan paling mendesak di lapangan.
Tantangan setelah rumah diperbaiki
Perbaikan rumah juga sebaiknya berjalan beriringan dengan aspek lain, seperti sanitasi, akses air bersih, lingkungan permukiman, dan kemampuan ekonomi keluarga. Rumah yang layak akan memberikan manfaat lebih besar apabila berada dalam lingkungan yang juga mendukung kehidupan sehat dan produktif.
Di sinilah program RTLH dapat dipandang sebagai bagian dari kebijakan pembangunan yang lebih luas. Perbaikan satu rumah memang berdampak langsung pada satu keluarga, tetapi jika dilakukan secara konsisten dan terarah, program serupa dapat ikut meningkatkan kualitas kawasan permukiman.
Dampak Jangka Pendek dan Panjang bagi Warga
Dalam jangka pendek, manfaat paling nyata adalah membaiknya kondisi tempat tinggal penerima bantuan. Rasa aman dan nyaman di dalam rumah menjadi manfaat yang langsung dirasakan keluarga setelah proses perbaikan dilakukan.
Dalam jangka panjang, hunian yang layak berpotensi mendukung kualitas hidup keluarga. Lingkungan tempat tinggal yang lebih baik dapat menjadi fondasi bagi kesehatan, aktivitas pendidikan anak, serta produktivitas anggota keluarga.
Karena itu, bantuan RTLH Palembang memiliki nilai yang lebih besar apabila diposisikan sebagai bagian dari strategi pengurangan kerentanan masyarakat berpenghasilan rendah, bukan sekadar kegiatan renovasi bangunan.
Rumah Layak Huni Menjadi Titik Awal, Bukan Titik Akhir
Ada satu hal penting dari program semacam ini: persoalan rumah sering kali merupakan gejala dari persoalan ekonomi yang lebih luas. Ketika sebuah keluarga tidak mampu memperbaiki rumahnya, kondisi tersebut dapat mencerminkan keterbatasan kemampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar secara bersamaan.
Artinya, bantuan RTLH akan memiliki dampak paling kuat apabila menjadi pintu masuk bagi intervensi pembangunan lainnya. Setelah persoalan papan ditangani, perhatian dapat diarahkan pada penguatan ekonomi keluarga, pendidikan, kesehatan, dan kualitas lingkungan permukiman.
Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah daerah, pola tersebut menjadi penting untuk memastikan bantuan tidak berhenti pada serah terima. Keberlanjutan program, ketepatan sasaran, serta pengawasan kualitas perbaikan akan menentukan seberapa besar manfaatnya benar-benar bertahan di tengah masyarakat.
Penyerahan di Pulokerto Jadi Bagian dari Upaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Penyerahan bantuan RTLH di Pulokerto, Kecamatan Gandus, menunjukkan bagaimana kebijakan perumahan diterjemahkan menjadi manfaat yang langsung diterima masyarakat. Herman Deru menekankan bahwa kebutuhan papan memiliki posisi yang sama pentingnya dengan kebutuhan dasar lainnya.
Dengan demikian, perbaikan rumah warga MBR bukan hanya persoalan fisik bangunan. Program tersebut menyentuh aspek martabat, keamanan, dan kualitas kehidupan keluarga.
Ke depan, penguatan program semacam ini akan semakin penting seiring kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang aman dan layak. Pemerintah dituntut memastikan bantuan tepat sasaran, berkualitas, dan terhubung dengan kebijakan peningkatan kesejahteraan lainnya agar manfaatnya tidak berhenti setelah rumah selesai diperbaiki. (Poerba)
Berita Terkait :
Disisa Jabatannya, Harnojoyo Akan Fokus Tingkatkan Infrastruktur dan Pendidikan di Palembang
Negara Hadirkan Listrik Lewat PLN, Industri Perikanan Warga Desa Perajen Jaya di Sumsel Tumbuh Pesat
Satpol PP Sumsel Sita Ratusan Botol Miras
BKOW Sumsel Siap Dilantik, Namun Efektivitas Program Masih Jadi Pertanyaan
