Palembang, cimutnews.co.id — Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) resmi memperkenalkan sebuah terobosan baru dalam sistem pengelolaan tahanan. Program yang digagas langsung oleh Direktur Tahti Polda Sumsel, AKBP Muhammad Fijar Muslim, ini diberi nama “Strategi Pengelolaan Tahanan untuk Menjamin Integritas Proses Hukum di Wilayah Sumatera Selatan”.
Inisiatif tersebut dinilai sebagai langkah progresif untuk membangun tata kelola tahanan yang lebih modern, profesional, serta berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia (HAM). Selain meningkatkan kualitas manajemen tahanan, program ini juga berfungsi memperkuat kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum di lingkungan Polda Sumsel.
Didorong Keinginan Membangun Sistem yang Lebih Transparan dan Humanis
Saat ditemui di ruang kerjanya, AKBP Fijar Muslim memaparkan latar belakang munculnya gagasan strategis ini. Menurutnya, pengelolaan tahanan merupakan salah satu elemen vital dalam mata rantai penegakan hukum. Jika aspek ini dikelola dengan baik dan terukur, maka integritas penanganan perkara akan semakin terjamin.
“Gagasan dan aksi nyata yang kami inisiasi sendiri ini memiliki tujuan utama untuk mendorong pembaruan tata kelola tahanan secara profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa konsep ini tidak hanya sebatas teori, melainkan bentuk komitmen Polda Sumsel untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih humanis dan akuntabel, sesuai amanat undang-undang serta standar operasional kepolisian modern.
Dua Dampak Utama: Sinergi Lintas Instansi dan Integritas Proses Hukum
Program inovatif ini diharapkan mampu menghasilkan dua dampak strategis yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas penegakan hukum di Sumsel, yaitu:
1. Memperkuat Sinergi Lintas Instansi
Melalui strategi ini, Dit Tahti Polda Sumsel ingin memperluas kolaborasi dengan berbagai lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan tahanan, seperti Kejaksaan, Pengadilan, Lapas, hingga lembaga pendamping hukum dan lembaga HAM.
Sinergi tersebut diperlukan untuk menciptakan sistem yang terkoordinasi, mulai dari tahap penahanan, proses persidangan, hingga pemindahan ke lembaga pemasyarakatan.
Dengan adanya koordinasi yang lebih efektif, potensi kesalahan administratif maupun hambatan dalam proses penegakan hukum dapat diminimalisir.
2. Menjaga Integritas Proses Hukum
Dampak kedua — dan yang dianggap paling krusial — adalah memperkuat integritas proses hukum secara menyeluruh. Program ini mengatur standardisasi prosedur, pemeriksaan, dokumentasi, hingga pengawasan berbasis teknologi untuk memastikan setiap tahapan penanganan tahanan berjalan sesuai ketentuan.
Pengawasan internal juga akan ditingkatkan guna mencegah tindakan yang berpotensi mencederai hak tahanan maupun merugikan instansi kepolisian.
Tantangan dan Harapan: Dari Pemeriksaan Hingga Sarpras Modern
Dit Tahti menyadari bahwa tantangan pengelolaan tahanan semakin kompleks, terutama di era digital ketika masyarakat dapat memantau dan mengawasi kinerja aparat secara lebih terbuka. Oleh karena itu, pembaruan sarana prasarana, digitalisasi data tahanan, serta peningkatan kompetensi personel menjadi bagian penting dalam strategi ini.
“Semua langkah ini kami arahkan untuk memastikan bahwa proses hukum itu tidak hanya tegas dan profesional, tetapi juga adil dan menghargai hak-hak dasar tahanan,” jelas AKBP Fijar Muslim.
Ia menambahkan bahwa ke depan Dit Tahti Polda Sumsel akan terus memperluas evaluasi dan melakukan monitoring secara berkelanjutan. Dengan begitu, seluruh personel dapat memahami standar baru yang ingin dicapai serta menerapkannya secara konsisten di lapangan.
Komitmen Polda Sumsel Hadirkan Layanan Kepolisian Berbasis HAM
Gagasan ini menjadi bukti nyata bahwa kepolisian daerah Sumsel terus berupaya membangun pelayanan publik yang lebih berkualitas. Pendekatan yang humanis dinilai sebagai langkah tepat untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Dengan peluncuran strategi ini, Dit Tahti Polda Sumsel berharap bisa menjadi rujukan nasional dalam standardisasi pengelolaan tahanan modern berbasis HAM. (Poerba)
Berita Terkait :
Tiga Federasi Serikat Pekerja Sumsel Gelar Aksi di Jakarta, Tuntut Keadilan untuk Pekerja Mitra Ogan
SSB PSS Sapu Bersih Gelar Turnamen Ajendam II/Sriwijaya U-14 2025
Paguyuban Sinarmas Sumsel Dukung PJS Tingkatkan Profesionalisme Pers
Sekda Sumsel Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi dan Evaluasi Program 3 Juta Rumah
