Terungkap, DPRD Ogan Ilir Soroti Rapat OPD di Hotel Saat Efisiensi Anggaran
OGAN ILIR, cimutnews.co.id — Program efisiensi anggaran tengah digencarkan pemerintah pusat hingga daerah.
Namun di tengah seruan penghematan itu, kegiatan rapat salah satu OPD Ogan Ilir di hotel kawasan Palembang justru memicu sorotan publik.
Di media sosial, kegiatan tersebut sempat ramai diperbincangkan.
Lalu, apakah semangat efisiensi benar-benar sudah berjalan sesuai tujuan?
Ketua DPRD Ogan Ilir, Edwin Cahya Putra, menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar pemangkasan anggaran, melainkan bagaimana penggunaan dana publik benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah wajib mengikuti arah kebijakan pusat terkait penghematan anggaran, terutama terhadap program yang dianggap kurang prioritas.
“Kalau kita bicara efisiensi, itu sebenarnya bertujuan untuk optimalisasi anggaran. Program-program yang dianggap kurang memberikan dampak harus diprioritaskan ke program yang benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujar Edwin saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (28/04).
Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap penggunaan anggaran perjalanan dinas dan kegiatan rapat di luar daerah.
Edwin mengungkapkan, DPRD Ogan Ilir bahkan mulai menerapkan pembatasan internal terhadap biaya perjalanan dinas anggota dewan.
Dalam rapat pimpinan DPRD beberapa hari lalu, pimpinan dan fraksi disebut sepakat membatasi hak penginapan anggota hanya sebesar 30 persen dari pagu yang tersedia.
Kebijakan itu disebut masih dalam proses sebelum dituangkan dalam Surat Edaran Ketua DPRD.
“Kalau memang kegiatan itu urgensinya jelas, tetap dilaksanakan. Tapi kegiatan menginap kita batasi. Ini bagian dari efisiensi,” katanya.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, semangat efisiensi belum sepenuhnya berjalan seragam di semua lini pemerintahan.
Salah satu OPD di lingkungan Pemkab Ogan Ilir diketahui menggelar rapat teknis di hotel Kota Palembang. Kegiatan tersebut kemudian viral di media sosial dan memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat.
Sebagian warga mempertanyakan alasan rapat dilakukan di luar daerah, padahal sejumlah fasilitas gedung di lingkungan Pemkab Ogan Ilir dinilai masih bisa dimanfaatkan.
“Kalau memang di Ogan Ilir masih ada tempat rapat yang memadai, kenapa harus di hotel luar daerah?” ujar seorang warga Indralaya yang enggan disebutkan namanya.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan masyarakat yang berharap efisiensi anggaran benar-benar berdampak pada pelayanan publik dan pembangunan.
Sejumlah warga mengaku masih melihat kegiatan seremonial dan rapat luar daerah tetap berlangsung di tengah narasi penghematan anggaran.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan terhadap implementasi efisiensi benar-benar dilakukan secara menyeluruh.
Menanggapi polemik tersebut, Edwin menyebut rapat di hotel sebenarnya masih bisa dibenarkan apabila peserta yang terlibat dalam jumlah besar dan daerah tidak memiliki fasilitas memadai.
Namun, ia menegaskan prinsip utama efisiensi harus tetap menjadi pertimbangan utama.
“Kalau memang membutuhkan tempat besar dan Ogan Ilir tidak punya fasilitas yang cukup, ya sah-sah saja. Tapi kalau masih banyak tempat yang bisa dimanfaatkan di Ogan Ilir, saya kira itu tidak sesuai dengan asas efisiensi,” tegasnya.
Ia juga memastikan DPRD akan menggunakan fungsi pengawasan terhadap OPD yang diduga tidak menjalankan prinsip optimalisasi anggaran.
Menurut pengamat kebijakan publik lokal, kondisi seperti ini kerap terjadi karena pemahaman efisiensi masih dianggap sebatas pemotongan anggaran administratif, bukan perubahan pola kerja.
Akibatnya, kegiatan yang dinilai tidak terlalu mendesak masih tetap berjalan dengan pola lama.
Padahal, pemerintah pusat sendiri belakangan terus mendorong agar belanja daerah lebih fokus pada kebutuhan masyarakat, pelayanan dasar, hingga program prioritas.
Hingga kini, belum ada penjelasan rinci dari OPD terkait alasan teknis pemilihan lokasi rapat di hotel Palembang tersebut.
Sementara itu, sorotan publik terhadap penggunaan anggaran daerah diperkirakan masih akan terus berlanjut.
Apakah langkah efisiensi benar-benar akan diterapkan secara konsisten, atau justru hanya menjadi slogan administratif semata?
(Sandi)
Berita Terkait :
Perjuangkan Hak Tanah Justru Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Ajukan Kasasi ke MA
IKAPPI Al-Ittifaqiah Indralaya Rayakan Hari Santri Nasional 2025 dengan Semangat Keislaman dan Keindonesiaan
RUPS PT Petrogas Ogan Ilir Tetapkan Komisaris dan Direksi Baru, Wabup Ardani Tekankan Penguatan Tata Kelola Perusahaan
Polsek Indralaya Intensifkan Monitoring Wisata Air Pantai Senai, Tekankan Keselamatan dan Ketertiban Pengunjung
