GARUT, CimutNews.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menegaskan komitmennya dalam memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2026 yang digelar di Lapangan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Senin (29/6/2026).
Apel gabungan yang diikuti unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, serta berbagai elemen masyarakat tersebut menjadi momentum untuk membangun kesadaran kolektif bahwa ancaman narkotika tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga tantangan serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan penyalahgunaan narkotika masih menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan arahan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, hasil survei prevalensi nasional tahun 2025 mencatat angka penyalahgunaan narkotika mencapai 2,11 persen atau sekitar 4,15 juta jiwa.
“Data prevalensi Indonesia tahun 2025 menunjukkan angka 2,11 persen atau setara 4,15 juta jiwa. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,73 persen, dengan penyalahgunaan didominasi kelompok usia produktif 17 hingga 40 tahun,” ujar Abdusy Syakur saat memimpin apel.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peringatan bahwa perang melawan narkotika harus dilakukan secara bersama-sama melalui pendekatan yang lebih komprehensif, mulai dari edukasi, pencegahan, penegakan hukum hingga rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan.
Ancaman Bonus Demografi Jika Penyalahgunaan Narkoba Tidak Dikendalikan
Bupati menegaskan bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika memiliki hubungan erat dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mempersiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Ia menilai keberhasilan Indonesia memanfaatkan bonus demografi akan sangat ditentukan oleh kualitas generasi muda yang sehat, produktif, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.
“Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan pemberantasan jaringan peredaran narkotika akan memberikan kontribusi besar dalam membentuk generasi yang kuat dan berkualitas sebagai modal mencapai bonus demografi tahun 2045,” katanya.
Pemkab Garut pun mengajak seluruh masyarakat, instansi pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan hingga keluarga untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun lingkungan yang mampu mencegah penyalahgunaan narkotika sejak dini.
Pencegahan Menjadi Fokus Kebijakan Nasional
Peringatan HANI setiap tahun merupakan bagian dari kampanye global yang diperingati setiap 26 Juni berdasarkan penetapan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai bentuk komitmen internasional dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Di tingkat nasional, BNN terus mendorong pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan hukum, tetapi juga memperkuat edukasi, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ketahanan keluarga.
Kebijakan tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama. Pencegahan penyalahgunaan narkotika juga mendukung pencapaian Asta Cita Pemerintah, terutama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, aman, serta memiliki daya saing tinggi.
Kelompok Usia Produktif Menjadi Sasaran Utama Edukasi
Berdasarkan berbagai survei nasional BNN bersama lembaga terkait, kelompok usia produktif menjadi kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Kondisi ini menjadi perhatian karena kelompok tersebut merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi sekaligus calon pemimpin bangsa pada masa mendatang.
Selain faktor pergaulan, perkembangan teknologi digital turut membuka peluang semakin mudahnya akses terhadap peredaran narkotika melalui jaringan daring. Oleh karena itu, penguatan literasi digital, pengawasan keluarga, pendidikan karakter, serta aktivitas positif di lingkungan sekolah maupun masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan.
Pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam membangun ekosistem yang mampu mendeteksi sejak dini potensi penyalahgunaan narkotika melalui sinergi antara perangkat daerah, sekolah, fasilitas kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga organisasi kepemudaan.
Apresiasi bagi ASN Berprestasi
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pemkab Garut juga menyerahkan petikan keputusan kenaikan pangkat kepada 66 Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kenaikan pangkat tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi aparatur sipil negara untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
Pencegahan Lebih Efektif Dibanding Penindakan
Pendekatan preventif yang diperkuat melalui peringatan HANI menunjukkan perubahan paradigma penanganan narkotika di Indonesia. Jika sebelumnya penindakan menjadi fokus utama, kini pemerintah semakin menekankan pentingnya membangun ketahanan masyarakat sejak tingkat keluarga hingga lingkungan pendidikan.
Strategi tersebut dinilai lebih efektif dalam jangka panjang karena mampu menekan munculnya pengguna baru. Edukasi yang konsisten juga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat mengenali berbagai modus peredaran narkotika yang terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi.
Di sisi lain, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penentu, mulai dari pemerintah daerah, sekolah, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, hingga komunitas lokal.
Apabila langkah preventif dilakukan secara berkelanjutan, dampaknya tidak hanya menurunkan angka penyalahgunaan narkoba, tetapi juga meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, produktivitas tenaga kerja, serta memperkuat daya saing daerah dalam mendukung pembangunan nasional. (Holil)
Berita Terkait :
DPW GAMIES Aceh Gelar Webinar Literasi AI untuk UMKM dan Ekonomi Kreatif di Festival Ramadhan 2026
Lebih Mudah, Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Cukup STNK Tanpa KTP Pemilik Pertama
Penataan Kawasan Gedung Sate Perkuat Identitas dan Fungsi Pusat Pemerintahan Jawa Barat
KDM Perkuat Pemerataan Keuangan dan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekologi
