
PAGAR ALAM, cimutnews.co.id – Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Pagar Alam membahas penyesuaian iuran anggota sebesar Rp2.000 per orang, santunan purna tugas, hingga penguatan program organisasi dalam rapat kerja di Ruang Rapat Besemah Tige, Sekretariat Daerah (Setdako) Kota Pagar Alam, Rabu (30/9/2026). Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Zaily Oktosab Fitri Abidi tersebut juga membahas persiapan peringatan HUT KORPRI 2026 dan sejumlah kegiatan olahraga.
Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya pengurus memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan pelayanan kepada anggota, serta menyiapkan program kerja yang terencana. Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang tergabung dalam kepengurusan turut menghadiri rapat tersebut.
KORPRI Pagar Alam Bahas Iuran dan Penguatan Pelayanan Anggota
Rapat kerja membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari pengelolaan iuran hingga program kesejahteraan anggota. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah rencana penambahan iuran seluruh anggota KORPRI sebesar Rp2.000 per orang, disertai pembahasan mengenai iuran dana duka cita.
Selain itu, pengurus membicarakan penyediaan seragam upacara pemakaman bagi personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pembagian surat keputusan (SK) di setiap OPD, serta pemberian santunan bagi anggota yang memasuki masa purna tugas.
Rangkaian pembahasan tersebut menunjukkan bahwa agenda organisasi tidak hanya berorientasi pada kegiatan seremonial, tetapi juga menyentuh aspek administrasi, penghormatan kepada anggota, dan pelayanan sosial.
Penyesuaian iuran dan transparansi pengelolaan dana
Rencana penambahan iuran sebesar Rp2.000 per anggota menjadi salah satu materi yang memerlukan pengaturan lebih lanjut, terutama terkait mekanisme pemungutan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana.
Dalam konteks organisasi profesi, keterbukaan pengelolaan iuran menjadi unsur penting untuk menjaga kepercayaan anggota. Setiap penerimaan dan pengeluaran perlu dicatat secara tertib, disertai laporan pertanggungjawaban yang dapat dipahami oleh seluruh anggota sesuai ketentuan organisasi.
Meski demikian, rincian mengenai besaran iuran sebelumnya, jumlah anggota yang akan dikenai penyesuaian, serta waktu pemberlakuan kebijakan tersebut belum disampaikan dalam keterangan rapat.
HUT KORPRI 2026 Diisi Turnamen Olahraga dan Jalan Santai
Selain membahas administrasi dan kesejahteraan anggota, rapat kerja juga mematangkan rencana kegiatan untuk memperingati HUT KORPRI 2026. Sejumlah agenda yang dibicarakan meliputi turnamen bola voli dan jalan santai yang direncanakan melibatkan anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
Kegiatan olahraga tersebut diharapkan menjadi sarana mempererat hubungan antarapegawai lintas OPD sekaligus mendorong kebersamaan di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).
Pengurus juga membahas rencana penyelenggaraan turnamen futsal pada 2027 serta pengadaan kalender KORPRI sebagai bagian dari program organisasi.
Program olahraga sebagai sarana memperkuat kebersamaan
Kegiatan olahraga antarapegawai memiliki dimensi lebih luas daripada sekadar kompetisi. Interaksi di luar rutinitas pekerjaan dapat menjadi ruang membangun komunikasi, solidaritas, dan hubungan kerja lintas instansi.
Namun, keberhasilan kegiatan tersebut juga bergantung pada kesiapan anggaran, kepanitiaan, jadwal, fasilitas, serta partisipasi anggota. Karena itu, perencanaan yang matang diperlukan agar kegiatan dapat terlaksana secara efektif tanpa mengganggu pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
Sekda Tekankan Tertib Administrasi dan Tanggung Jawab Pengurus
Dalam arahannya, Zaily Oktosab Fitri Abidi menekankan pentingnya koordinasi antarpengurus, khususnya dalam mempersiapkan kegiatan HUT KORPRI 2026 serta agenda olahraga yang telah dibahas.
Ia juga mengingatkan agar seluruh program yang direncanakan dikelola dengan tertib administrasi, dicatat secara sistematis, dan dilaporkan secara terbuka sesuai ketentuan organisasi.
“Saya berharap kepada seluruh anggota kepengurusan KORPRI harus benar-benar bertanggung jawab untuk mensukseskan semua program yang ada di kepengurusan KORPRI,” tegasnya.
Penegasan tersebut menempatkan akuntabilitas sebagai salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program kerja. Terlebih, agenda yang dibahas mencakup pengelolaan iuran, santunan sosial, pengadaan perlengkapan, serta penyelenggaraan kegiatan yang membutuhkan dukungan sumber daya organisasi.
Akuntabilitas Menjadi Kunci Pelaksanaan Program KORPRI
Rapat kerja KORPRI Kota Pagar Alam memperlihatkan adanya sejumlah agenda yang perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi dan pembagian tanggung jawab di tingkat pengurus maupun OPD.
Dari sisi tata kelola, penyesuaian iuran dan program santunan membutuhkan mekanisme administrasi yang jelas, termasuk pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan, dan pelaporan berkala. Kejelasan prosedur tersebut penting agar manfaat program dapat dirasakan anggota sekaligus menjaga kepercayaan terhadap organisasi.
Sementara itu, agenda HUT KORPRI dan kegiatan olahraga memerlukan perencanaan yang mempertimbangkan efektivitas anggaran serta keterlibatan anggota. Penyusunan jadwal dan pembentukan panitia sejak awal dapat membantu mengantisipasi kendala teknis dalam pelaksanaan.
Satu hal yang menjadi perhatian dari rapat ini adalah keterkaitan antara kesejahteraan anggota dan transparansi organisasi. Program santunan, dana duka cita, dan penghormatan kepada pegawai purna tugas akan memiliki manfaat lebih luas apabila didukung aturan yang jelas, pengelolaan yang akuntabel, serta akses informasi yang terbuka bagi anggota.
Ke depan, tindak lanjut hasil rapat menjadi penentu apakah berbagai rencana tersebut dapat direalisasikan sesuai jadwal dan kebutuhan organisasi. Dengan koordinasi yang konsisten serta pertanggungjawaban yang tertib, KORPRI Kota Pagar Alam diharapkan dapat memperkuat perannya dalam membangun solidaritas dan meningkatkan (Hafis)

















